Diskursus Politik Islam, Definisi Yang Tak Pernah Selesai

0
121

Oleh : Raisul Haqi*)

Secara umum telah banyak sekali pengertian tentang politik yang diberikan para sarjana politik.  Diantara pengertian-pengertian politik tersebut adalah sebagai berikut.

  1. Menurut Asad (1954), politik adalah menghimpun kekuatan; meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan; mengawasi dan mengendalikan kekuatan; dan menggunakan kekuatan, untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam negara dan institusi lainnya.
  2. Dalam pandangan Abdulgani, perjuangan politik bukan selalu “de kunst het mogelijke” tapi seringkali malahan “de kunst van onmogelijke” (Politik adalah seni tentang yang mungkin dan tidak mungkin). Sering pula politik diartikan “machtsvorming en machtsaanwending” (Politik adalah pembentukan dan penggunaan kekuatan).
  3. Bluntschli (1935) memandang  politik  sebagai “Politik is more an art a science and to do with the practical conduct or guidance of the state” (Politik lebih merupakan seni daripada ilmu tentang pelaksanaan tindakan dan pimpinan (praktis negara)).
  4. Isjwara (1967) mencatat beberapa arti tentang politik dari sejumlah ahli. Diantaranya adalah :       -Loewenstein yang berpendapat “Politik is nicht anderes als der kamps um die Macht” (politik tidak lain merupakan perjuangan kekuasaan);
  • Suys yang mengartikan politik sebagai “Strijd om macht” (jalan ke kekuasaan);
  • Roucek yang mendefinisikan politik sebagai berikut, “for central problem of politics is that of the distribution and control of power.  Politics is the quest for power and political relationships are power relationships, actual or potential” (problema sentral dari politik adalah distribusi kekuasaan dan kontrol kekuasaan.  Politik adalah mencari kekuasaan, sedangkan hubungan politik adalah hubungan kekuasaan, aktual atau potensial).
  • Lasswell yang menyatakan bahwa “when we speak of the science of politics, we mean the science of power” (Apabila kita berbicara tentang ilmu politik, maksudnya ialah ilmu tentang kekuasaan).  Pada lain kesempatan Lasswell juga mengartikan  ilmu politik  sebagai “the study of influence and influential…The influential are those who get most of what there is to get” (studi tentang pengaruh dan yang berpengaruh…adapun yang berpengaruh itu ialah mereka yang memperoleh sebanyak-banyaknya yang dapat diperoleh.  Yang dapat diperoleh adalah deferenceincomesafety(kehormatan, penghasilan, keselamatan).
  • Catlin yang mendefiniskan ilmu politik sebagai “a study of control or as the act of human or social control”(Studi tentang kontrol, yaitu tindakan kontrol manusia dan kontrol masyarakat).
  • Isjwara sendiri menyimpulkannya sebagai berikut. Politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan; teknik menjalankan kekuasaan; masalah-masalah pelaksanaan dan kontrol kekuasaan;  atau pembentukan kekuasaan.

Politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah.Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama dikenal istilah siyasah syar’iyyah. Dalam Al Muhith, siyasah berakar kata sâsa – yasûsu. Dalam kalimat Sasa addawaba yasusuha siyasatan bererti Qama ‘alaiha wa radlaha wa adabbaha(mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya).

Alsiyasah juga berarti  mengatur, mengendalikan,mengurus,atau membuat keputusan,mengatur kaum, memerintah, dan memimpinya. Secara tersirat dalam pengertian siyasah terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain, yaitu:

  1. “Tujuan” yang hendak di capai melalui proses pengendalian,
  2. “Cara” pengendalian menuju tujuan tersebut

Secera istilah politik islam adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia  sesuai dengan syara’. Pengertian siyasah  lainya oleh Ibn A’qil, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qayyim, politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipunRasullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukanya. Pandangan politik menurut syara’, realitanya pasti berhubungan dengan masalah mengatur urusan rakyat baik oleh negara maupun rakyat.Sehingga definisi dasar menurut realita dasar ini adalah netral.Hanya saja tiap ideologi (kapitalisme, sosialisme, dan Islam) punya pandangan tersendiri tentang aturan dan hukum mengatur sistem politik mereka.Dari sinilah muncul pengertian politik yang mengandung pandangan hidup tertentu dan tidak lagi “netral”.

Ibnu Taimiyyah dalam Kitab Siyasah as-Syar’iyyah, hal 168 menjelaskan:

“Wajib diketahui bahwa mengurusi dan melayani kepentingan manusia merupakan kewajiban terbesar agama dimana agama dan dunia tidak bisa tegak tanpanya. Sungguh bani Adam tidak akan lengkap kemaslahatannya dalam agama tanpa adanya jamaah dan tidak ada jamaah tanpa adanya kepemimpinan. Nabi bersabda: ‘Jika keluar tiga orang untuk bersafar maka hendaklah mereka mengangkat salah satunya sebagai pemimpin’ (HR. Abu Daud). Nabi mewajibkan umatnya mengangkat pemimpin bahkan dalam kelompok kecil sekalipun dalam rangka melakukan amar ma’ruf nahi munkar, melaksanakan jihad, menegakkan keadilan, menunaikan haji, mengumpulkan zakat, mengadakan sholat Ied, menolong orang yang dizalimi, dan menerapkan hukum hudud.”

Lebih jauh Ibnu Taimiyyah –mengutip Khalid Ibrahim Jindan- berpendapat bahwa kedudukan agama dan negara ”saling berkelindan, tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya, sementara tanpa wahyu, negara pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik.”

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa  kekuasaan penguasa merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dengan baik. Penguasa harus  mengurusi rakyatnya seperti  yang dilakukan pengembala yang dilakukan kepada gembalaanya. Penguasa disewa rakyatnya agar bekarja untuk kepentingan meraka, kewajiban timbal balik kepada kedua belah pihak menjadikan perjanjian dalam bentuk  kemitraan.Pendapat Ibnu Aqil seperti yang dikutip Ibnu Qayyim mendefinisikan: “Siyasah syar’iyyah sebagai segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, sekalipun Rasul tidak menetapkan dan Allah tidak mewahyukan. Siyasah yang merupakan hasil pemikiran manusia tersebut harus berlandaskan kepada etika agama dan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariah”.

Imam Al Mawardi dalam “Ahkamus Sultaniyyah Wal Walayatud Diniyah”menjelaskan siyasah syar’iyah sebagai:

“Kewajiban yang dilakukan kepala negara pasca kenabian dalam rangka menjaga kemurnian agama dan mengatur urusan dunia (hirosatud din wa raiyyatud dunya).”

Al Ghazali melukiskan hubungan  antara agama dengan kekuasaan politik dengan ungkapan :

” Sultan (disini berarti kekuasaan politik) adalah wajib untuk ketertiban dunia; ketertiban dunia wajib untuk ketertiban agama; ketertiban agama wajib bagi keberhasilan di akhirat. Inilah tujuan sebenarnya para Rasul.. Jadi wajib adanya imam merupakan kewajiban agama dan tidak ada jalan untuk meninggalkannya.”

Asyahid Imam Hasan Al Banna menjelaskan politik adalah,

“Hal memikirkan persoalan internal (yang mencakup diantaranya: mengurusi persoalan pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya, memerinci hak dan kewajibannya, melakukan pengawasan terhadap penguasa) dan eksternal umat (yang meliputi diantaranya: memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, mengantarkan bangsanya mencapai tujuan yang diidamkan dan membebaskan bangsanya dari penindasan dan intervensi pihak lain).”

Dr. V. Fitzgerald menjelaskan bahwa,

” Islam bukanlah semata-mata agama (a religion) namun juga merupakan sebuah sistem politik( a political syistem). Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam yang mengklain sebagai kalangan modernis,  yang berusah memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangaun di atas pundamen bahwa kedua sisi itu saling bergandengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.”[7]

Prof Barents mengemukakan politik ialah ”ilmu mempelajari kehidupan bernegara.”

Yusuf Qaradhawi dalam Fiqh Daulah mendefinisikan Siyasah Syar’iyah:

Fiqh Islami yang mencakup hubungan individu dengan daulah (negara dan pemerintahan), atau hubungan pemimpin dengan rakyat, hubungan hakim dengan terdakwa, hubungan kekuasaan dengan masyarakat yang dalam terminologi modern disebut sistem ketatanegaraan, sistem keuangan, sistem pemerintahan dan sistem hubungan internasional.

Sedangkan definisi Siyasah Syar’iyah menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah:

“Pengaturan urusan pemerintahan kaum Muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan maslahat, mencegah terjadinya kerusakan (mafsadat) melalui batasan-batasan yang ditetapkan syara’ dan prinsip-prinsip umum Syariah (maqosidhus syari’ah) –kendati hal itu tidak ada dalam ketetapan nash dan hanya menyandarkan pendapat para imam mujtahij”. (Asy Siyasah Asyar’iyyah, hal 12-127)

Al- Farabi mengemukakan syarat-syarat pemimpin Islam yang baik dan dipandang patut dijadikan contoh, yaitu :

  1. Ia haruslah seorang hakim
  2. Harus berpengetahuan luas dan mampu memelihara undang-undang, adad istiadat, kebiasaan,tradisi, dan etika
  3. Harus mampu menaarik kesimpulan baru  untuk konsep yang bukan dan belum diciptakan oleh para pendahulunya
  4. Harus memiliki pertimbangan baik dalam menyimpulkan undang-undang baru dan berupaya menigkatkan kesejahteraan Negara
  5. Ia harus mampu menjadi panutan bagi masyarakat yang ia pimpin
  6. Ia haaaraus memiliki fisik yang kuat dalam rangka mengemban tugas-tugas perang, menjadi pimpinan militer dan menguasai seni berperang.

Definisi dan pembahasan ruang lingkup politik Islam (as-siyasah syar’iyyah) dalam pandangan para ulama dan cendekiawan Islam setidaknya mencakup tiga isu utama, yakni:

  1. Paradigma dan konsep politik dalam Islam, yang secara garis besar mencakup kewajiban mewujudkan kepemimpinan Islami (khalifah)dan kewajiban menjalankan Syariah Islam (Hukum Islam).
  2. Regulasi dan ketetapan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau imam dalam rangka menangkal dan membasmi kerusakan serta memecahkan masalah-masalah yang bersifat spesifik, yang masuk dalam pembahasan fiqh siyasah.
  3. Partisipasi aktif setiap Muslim dalam aktivitas politik baik dalam rangka mendukung maupun mengawasi kekuasaan.

Imam al-Ghazali menulis dalam kitab Ihya’ Ulumuddin:Politik ataupun siasah dalam mengislahkanMakhluk Allah dan memberi petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat terdiri drpd 4 martabat:

Martabat Pertama yaitu martabat tertinggi adalah adalah siasah para Nabi dan hukum mereka ke atas golongan khas dan awam zahir dan batin.Dan merkalah para Nabi ahli siasah yang paling afdal.

Martabat Kedua:Siasah para Khalifah,raja dan sultandan hukum mereka ke atas golongan khas dan awam sekalian tetapi dalam hukum zahir sahaja bukannya batin.

Martabat Ketiga:Siasah Ulama’ BILLAH yang merupakan pewaris Nabi.(Ulama Tasauf yang menghimpunkan antara hakikat dan syariat..Hukum mereka ke atas batin golongan khas sahaja kerana golongan awam tidak mampu untuk mengambil faedah daripada mereka.
Martabat Keempat:Siasah Fuqaha’ dan hukum mereka ke atas batin golongan awam. Siasah yang paling mulia selepas nubuwwah ialah menyebarkan limu yang bermanfaat dan memperelokkan jiwa manusia daripada akhlak mazmumah yang membinasakan dan memberi petunjuk kepada manusia untuk berakhlak mahmudah yang akan membahagiakan mereka di akhirat kelak.

*) Mahasiswa Ilmu Komunikasi  FISIP UMM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.