Djoko S. Tjandra, Skenario Gagal Intelijen, Siapa yang perintah BIN?

0
2870
Suasana terpidana Djoko s Tjandra didalam pesawat

Redaksi Oknews.co.id melakukan investigasi jurnalistik terhadap kasus Djoko S. Candra, dan mendapati bahwa ini adalah produk gagal skenario intelijen begini laporannya

Intelijen sebagai suatu kegiatan tidak selalu berjalan mulus. Dalam beberapa kasus, operasi intelijen mengalami kegagalan. Kegagalan intelijen bisa dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

  1. Kegagalan pada manusianya.
  2. Kegagalan pada organisasinya
  3. Kegagalan pada informasi intelijen itu sendiri.

Kegagalan intelijen tidak hanya dinilai dari hasil akhir kegiatan intelijen yang gagal memperoleh informasi tetapi juga bisa dinilai dari tiap tahapan-tahapan kegiatan intelijen yang terangkum dalam lingkaran intelijen

Kegagalan intelijen bisa diantisipasi jika dalam operasi intelijen menggunakan kaidah lingkaran intelijen dengan benar dan dalam setiap tahap lingkaran intelijen tersebut disiapkan skenario untuk mencegah kegagalan intelijen.

Lingkaran Intelijen

Salah satu model lingkaran intelijen ada lima tahapan yaitu :

  1. Planning and direction, indentifikasi data-data yang diperlukan dalam kegiatan intelijen yang biasanya didasari atas permintaan dari pengambil keputusan. Tahap ini biasanya didahului oleh permintaan oleh user/pengambil keputusan tentang konteks informasi yang diinginkan. Sebagai contoh ketika terjadi kasus penembakan yang diduga dilakukan oleh gerakan separatis OPM di Puncak Jaya, maka Presiden selaku user memerintahkan kepada Kepala BIN selaku pemimpin organisasi intelijen untuk mencari informasi yang berkaitan dengan kasus penembakan tersebut. Kepala BIN akan memerintahkan anggotanya/tim untuk mencari informasi di lapangan. Tim yang bertugas tentu saja akan membuat perencanaan tentang kegiatan pencarian informasi di lapangan seperti jumlah petugas lapangan, peralatan yang digunakan, jejaring yang bisa membantu kegiatan di lapangan dan lainnya.
  2. Collection,adalah pengumpulan data yang diperlukan untuk memproduksi analisis intelijen. Dalam kaidan intelijen Indonesia yang melaksanakan proses collection adalah seorang agen. Dalam kegiatannya seorang agen diatur oleh agent handler atau pengendali. Tugas pengendali termasuk menarik seorang agen jika dinilai seorang agen mengalami kegagalan seperti kedoknya diketahui atau menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan.
  3. Processing, yaitu proses interpretasi dan pemilahan data. Dalam fase ini data-data akan dipilah mana yang bisa dianalisis atau yang cukup hanya disimpan. Data yang diperoleh seorang agen belum tentu dapat digunakan untuh bahan analisis misal konteks dan waktunya sudah tidak sesuai dengan konteks target operasi yang diberikan.
  4. Analysis and Production,yaitu evaluasi dan analisis data yang tersedia menjadi informasi intelijen yang tepat dan akurat. Dalam tahapan ini kegiatan dilakukan oleh seorang analis. Data/informasi yang diperoleh oleh agen setelag dipilah akan dianalisis sesuai dengan konteks target operasi. Data yang diolah tentu saja harus akurat dan tepat sehingga menjadi bahan-bahan user untuk pertimbangan pengambilan keputusan. Beberapa organisasi intelijen terutama di Indonesia masih menggabungkan tahap processing dengan tahap analysis and production.
  5. Dissemination, distribusi produk intelijen kepada user/pengambil kebijakan.

Tahapan ini adalah distribusi produk intelijen kepada user/pengambil keputusan. Linear dengan contoh pada faseplanning and direction  tentang kasus penembakan di Puncak Jaya, maka ketika data-data yang diperoleh di lapangan sudah diolah oleh analis menjadi produk intelijen yang sudah diuji ketepatan dan kebenarannya akan disampaikan oleh Kepala BIN kepada Presiden selaku user/pengambil keputusan. Berdasarkan informasi dari produk intelijen ini Presiden akan memutuskan penanganan penembakan di Puncak Jaya, misal setelah diketahui bahwa musuh mempunyai kekuatan 1 regu personel OPM maka Presiden memerintahkan kepada Panglima TNI untuk mengirimkan tim pemukul dengan kukuatan yang cukup. Jika informasi yang disampaikan kurang tepat tentu saja akan berdampak kepada keputusan yang diberikan.

Contohnya adalah jika informasi yang disampaikan kepada Presiden bahwa kekuatan OPM adalah 1 regu (8-10 orang), ternyata fakta dilapangan adalah 1 pleton (20-30 orang) maka  ini akan berakibat kepada tim pemukul di lapangan yang akan menghadapi kekuatan yang lebih besar daripada perkiraan sebelumnya.

Jika hal ini terjadi maka proses akan diulang dan biasanya Presiden akan memerintahkan kembali kepada Kepala BIN untuk mencari informasi yang lebih akurat.

Kegagalan intelijen tidak berdampak pada saat kegiatan/operasi intelijen tersebut dilakukan tetapi akan berdampak jangka panjang.

Perbaikan dan Rekayasa

Perlu dilakukan perbaikan-perbaikan/rekayasa kegiatan intelijen melalui perbaikan tahapan kegiatan intelijen (intelligence cycle) yang dihubungkan dengan jenis kegagalan intelijen dari sebagai berikut :

  1. Kegagalan intelijen pada manusianya, untuk mengantisipasi kegagalan intelijen dari faktor manusia. Penunjukkan seorang agen harus dilakukan secara cermat dan jika perlu diuji untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan agen sehingga bisa disiapkan langkah-langkah antisipasi kemungkinan buruk yang akan terjadi.
  2. Kegagalan intelijen pada organisasinya, Tahapan planning and directiondan tahapan collection harus bisa mengantisipasi kegagalan intelijen pada organisasi dengan cara membuat perencanaan yang matang termasuk struktur petugas di lapangan dan metode-metode pengawasan dan pengamanan agen di lapangan pada saat menjalani tahap collection.
  3. Kegagalan pada informasi intelijen itu sendiri. Jika kegiatan intelijen sudah terbongkar maka informasi yang diperoleh dimungkinkan sudah disesatkan oleh pihak oposisi. Jika hal ini terjadi maka informasi yang dikirimkan oleh agen menjadi tidak valid dan sangat berbahaya jika sampai kepada user dan menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

 

 Di Indonesia ada beberapa kasus intelijen yang bisa dianggap gagal. Contoh  kasus kegagalan intelijen yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan yaitu kasus Pembunuhan Munir. Fakta persidangan yang mengungkap keterlibatan BIN dalam pembunuhan Munir maka secara langsung menunjukkan bahwa Pembunuhan Munir adalah suatu operasi intelijen.

Potensi kegagalan intelijen sangat besar terutama jika operasi tersebut berdampak pada pelanggaran hukum. Hasil kegiatan/operasi intelijen yang melanggar hukum akan menarik perhatian orang dan menjadi sorotan berbagai pihak. Hal ini akan membuat kegiatan/operasi intelijen yang seharusnya tertutup menjadi terbuka karena dibongkat paksa oleh keingintahuan masyarakat.

Kegagalan adalah hal yang harus dihindari dalam kegiatan/operasi intelijen. Kegagalan intelijen akan membawa dampak tidak baik kepada (1) orang selaku agen atau pelaku di lapangan, (2) kepada organisasi selaku penyelenggara kegiatan/operasi intelijen, dan (3) dampak  kepada informasi intelijen yang dihasilkan menjadi tidak tepat/dimungkinkan sudah disesatkan.

Untuk mencegah kegagalan intelijen maka kegiatan intelijen harus disiapkan, direncanakan, dan dilakukan dalam kaidah yang benar yaitu dalam setiap kegaitan/operasi intelijen harus melaksanakan tahapan putaran intelijen atau dikenal dengan intelligen cycle yaitu planning and directioncollectionprocessinganalysis and production, dandissemination.

Jika kegiatan intelijen sudah dilanksanakan dengan kaidah intelligence cycle, tetapi tetap ada kemungkinan gaga maka kegiatan intelijen harus dilindungi oleh undang-undang atau kebijakan khusus. Tugas intelijen adalah melakukan sesuatu di luar norma normal yang akan sangat berbahaya jika tertangkap, terbongkar atau disesatkan oleh pihak oposisi/lawan. Intelligence cycle yang dilakukan secara benar dan akurat akan menguragi potensi kegagalan intelijen, seandainya potensi kegagalan intelijen tersebut besar maka inteligence cycle akan membantu menyiapkan bagaimana menghadapi skenario terburuk yang bisa terjadi.

Faktor yang tidak boleh dilupakan dalam mengantisipasi kegagalan intelijen adalah faktor kontraintelijen dari pihak oposisi. Kegagalan intelijen tidak hanya disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kaidah intelligence cycle         tetapi juga bisa disebabkan oleh kegiatan kontraintelijen yang dilakukan oleh pihak opisisi. Dampak terbesar kegagalan intelijen terutama jika kegiatan/operasi intelijen tersebut gagal akan dialami oleh user/pengambil keputusan. User dalam operasi intelijen dalam tataran negara biasanya adalah Kepala Badan Intelijen, Pangliman TNI, atau Presiden. Tentu saja implikasi dari kegagalan intelijen terhadap user tidak hanya sanksi sosial, tetapi tindakan hukum yang berujung pada lepasnya jabatan.

Tidak ada seorang intelijen yang menginginkan kegagalan. Keberhasilan adalah hal yang wajib dicapai oleh seorang intelijen, walaupun tidak ada pujian, Namun kegagalan adalah malapateka bagi seorang intelijen, dan ini sudah jelas tertanam dalam benak sorang intelijen bahwa “berangkat tugas dianggap mati, berhasil tidak dipuji, gagal dicaci maki dan diinterogasi, hilang tidak dicari, mati tidak diakui”,

Dan Kasus Djoko Candra adalah salajh satu produk gagal skenario intelejen ini, berikut kronologis kasus Djoko Tjandra: Djoko Tjandra membuat perjanjian yang ditujukan untuk mencairkan piutang Bank Bali pada tiga bank (Bank Dagang Nasional Indonesia, Bank Umum Nasional, dan Bank Bira) senilai Rp3 triliun. Namun yang bisa dicairkan oleh EGP, setelah diverifikasi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), hanya sebesar Rp904 miliar dari nilai transaksi Rp1,27 triliun (di BDNI).

Pencairan piutang sebesar Rp904 miliar itu, juga melibatkan BPPN yang meminta Bank Indonesia melakukan pembayaran dana itu. Kasus ini mencuat setelah muncul dugaan praktik suap dan korupsi dalam proses pencairan piutang tersebut.

Pada saat itu, Pande Lubis adalah Wakil Ketua BPPN, Syahril Sabirin menjabat Gubernur Bank Indonesia, dan Djoko Tjandra adalah pemilik EGP.

Namun, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan membebaskan Djoko Tjandra pada 28 Agustus 2000. Majelis Hakim PN Jakarta Selatan juga menyatakan uang sebesar Rp546,46 miliar dikembalikan kepada perusahaan milik Joko, PT EGP. Sedangkan uang sebesar Rp28,75 juta dikembalikan kepada Tjandra sebagai pribadi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Antasari Azhar sempat mengajukan kasasi, meskipun akhirnya ditolak oleh Mahkamah Agung. Tersangka kedua, Pande Lubis juga dibebaskan majelis hakim PN Jakarta Selatan pada 23 November 2000. Namun, pada tingkat kasasi, MA menganggap putusan itu salah dan mengganjar Pande empat tahun penjara. Sedangkan Syahril Sabirin dibebaskan. Putusan MA tersebut tidak membahas soal uang senilai Rp546,46 miliar yang dijadikan barang bukti.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendy mengatakan kejaksaan mendapat penawaran dari Djoko untuk mengembalikan uang Rp546,46 miliar tersebut, asal kejaksaan mencabut pengajuan PK kasus Bank Bali. Namun, Jaksa Agung Hendarman Supandji tetap mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jaksel, setelah putusan kasasi MA pada Juni 2001 yang memenangkan dan membebaskan Djoko dari dakwaan. Di lain pihak, dalam persidangan kasus suap 660 ribu dolar AS terhadap jaksa Urip Tri Gunawan, terungkap rekaman pembicaraan antara pengusaha Artalyta Suryani (Ayin) dan Kemas Yahya Rahman ketika masih menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keduanya membicarakan tentang ‘Joker’, yang diduga adalah Djoko Tjandra yang sedang berperkara di Kejaksaan Agung.

KPK kemudian menyampaikan surat bernomor R1141/01/2008 tertanggal 24 April 2008 yang ditandatangani Wakil Ketua KPK saat itu Bibit Samad Riyanto untuk pencegahan Djoko Tjandra terkait penyidikan kasus jaksa Urip Tri Gunawan. Namun tidak disebutkan status Djoko Tjandra, apakah sebagai saksi atau tersangka. Dalam surat cekal bernomor 110/01/IV/2008 disebutkan Djoko Tjandra dicegah bepergian dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT Mulia Intan Lestari. Namun KPK kemudian mencabut status pencegahan, karena kurang alat bukti pada November 2008.

Polri berupaya memeriksa para pimpinan KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan dan pencabutan status pencegahan terhadap pengusaha Djoko Tjandra. Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto diperiksa selama delapan jam sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/9/2009). Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Kejaksaan Agung untuk Djoko Tjandra dan Syahril Sabirin, sehingga keduanya masing-masing dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda Rp15 juta. Dalam petikan putusan MA nomor: 12PK/Pid.Sus/2009 pada 11 Juni 2009 untuk Djoko Tjandra disebutkan bahwa barang bukti berupa uang yang ada dalam rekening penampung atas nama rekening Bank Bali sejumlah Rp546,468 miliar, dirampas untuk dikembalikan ke negara.

Namun, satu hari sebelum putusan dikabulkannya permohonan PK yang diajukan Kejagung oleh MA, pada 11 Juni 2009, Djoko Tjandra sudah kabur ke Papua Nugini menggunakan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta pada 10 Juni 2009. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendy enggan menjawab soal adanya pembocoran putusan terkait kaburnya Djoko Tjandra tersebut. “Jangan suudzon (curiga) dulu. Dia kan punya bisnis di Port Moresby, PNG, ada adiknya dan kakaknya di sana. Punya perusahaan namanya Papindo,” katanya. “Kita (Kejaksaan Agung, red) sudah cekal (Djoko Tjandra) sejak 11 Juni 2009,” katanya lagi.

Kini, 11 tahun berlalu, Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin heran terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra yang telah buron bertahun-tahun bisa datang ke Indonesia pada 8 Juni 2020. “Djoko Chandra datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendaftarkan Peninjauan Kembali,” ujar Jaksa Agung dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen RI Senayan Jakarta, Senin (29/6/2020). Adik kandung anggota DPR RI TB Hasanuddin itu, heran kenapa terpidana bisa masuk ke Indonesia, padahal menurut aturan pencekalan, dia tidak bisa masuk ke Indonesia. Menurut penuturan Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting kepada Komisi III DPR RI, Senin (13/7), petugas Imigrasi tidak mengetahui bahwa Djoko Tjandra berstatus buronan.

Jhoni beralasan petugas yang bertugas kala itu juga baru lulus studi. “Kalau dia masih 20 tahun, 23 tahun, baru lulus, dia enggak akan kenal ini Djoko Tjandra pagi-pagi datang,” kata Jhoni dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Senin, 13 Juli 2020. Jhoni mengatakan Djoko Tjandra membuat paspor ke Kantor Imigrasi Jakarta Utara pada pukul 08.00 WIB pagi. Paspornya rampung satu hari berikutnya atau pada 23 Juni 2020. Jhoni mengatakan paspor buronan Kasus Bank Bali diambil oleh seseorang yang membawa surat kuasa.

Kemudian paspor diminta Imigrasi untuk dipulangkan pada 27 Juni 2020, setelah Imigrasi mendapatkan surat dari Kejaksaan Agung RI. Dalam RDP dengan Komisi I DPR RI, Jhoni mengatakan paspor diminta dikembalikan dengan surat resmi yang dikirim ke rumah yang bersangkutan di Simprug. “Karena rumahnya kosong, kami titipkan suratnya kepada RT/RW setempat. Ketemu juga dengan orang kejaksaan di sana, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Mereka melakukan, kami juga melakukan,” kata Jhoni, di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta. Ternyata, paspor betul-betul dipulangkan oleh yang bersangkutan ke Imigrasi via pos tanggal 5 Juli 2020.

Jhoni pun heran, karena dari petunjuk pada paspor, paspor baru tersebut belum pernah dipergunakan karena tidak ditemukan cap stempel Imigrasi. Berarti, berdasarkan petunjuk yang ditemukan pada paspor, secara de jure Djoko dianggap tidak keluar dari Indonesia.

“De jure-nya dia di Indonesia. De jure, tapi de facto-nya ya bisa di mana-mana,” kata Jhoni sambil menggelengkan kepala.

Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo dari Bareskrim, Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte, dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Nugroho Slamet diduga terkait kasus Djoko Tjandra masuk ke Indonesia.

Ketiganya langsung dimutasi jabatan oleh Kapolri Jenderal Pol Idham Azis. Hasil penyelidikan, Prasetijo diketahui mengeluarkan surat jalan bagi Djoko Tjandra atas inisiatif sendiri tanpa seizin pimpinan. Tak hanya itu, pemberian surat keterangan sehat bebas COVID-19 untuk Tjandra juga melibatkan Prasetijo. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menuturkan orang yang mendatangi RS Polri Said Sukanto, Jakarta untuk melakukan rapid test (tes cepat) terkait permintaan surat keterangan sehat bebas COVID-19 untuk Djoko Tjandra, bukanlah Djoko Tjandra sendiri. Namun orang tersebut mengaku sebagai Djoko Tjandra.

“Ada dua orang yang datang ke RS Kramat Jati (RS Said Sukanto), kemudian diterima oleh dokter dan dilakukan rapid test, hasilnya nonreaktif. Orang itu menyebut atas nama Djoko Tjandra, tidak menunjukkan KTP ya karena di situ ada Brigjen PU yang mendampingi,” ujar Argo. Dengan surat jalan tersebut, Djoko Tjandra diduga melakukan perjalanan ke Pontianak, lalu terbang dengan pesawat pribadi ke Malaysia. Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo pun ditetapkan statusnya sebagai tersangka atas kaburnya terpidana Djoko Tjandra. Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan pada 20 Juli 2020, Komjen Pol Listyo Sigit mendatanginya untuk memberitahu skenario penangkapan kembali Djoko Tjandra.

“Saya diberitahu tanggal 20 itu (Listyo) akan bertemu siapa, bagaimana menangkapnya (Djoko Tjandra). Sehingga sejak siang tanggal 20 itu, saya menganggap tugas saya sudah 90 persen lah, sudah selesai tinggal koordinasi,” kata Mahfud. Mahfud percaya pada waktu itu, operasi Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit akan berhasil. Listyo pun berhasil menuntaskan tugasnya Kamis malam, 30 Juli 2020, dengan membawa pulang Djoko Tjandra ke Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. “Alhamdulillah berkat kerja sama Bareskrim dan Polisi Diraja Malaysia, Djoko Tjandra sudah berhasil kami tangkap,” ujarnya.

 

Coba lihat runtutan, pola, dan tindakan  maka ini proses kerja  intel, dan siapa yang perintahkan wallahu alam bissawab

 

Editor: Baba Barry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.