Efektifitas Distribusi Uang Untuk Pemilih dalam Era Pandemi

0
97

Oleh: Satuka Jawani

Dalam era demokrasi yang semakin liberal, peranan dana sangat menentukan. Begitu pentingnya dana, sampai-sampai ada/banyak yang berpendapat, bahwa dana adalah segala-galanya. Dana menjadi variable utama keberhasilan. Karena begitu vitalnya dana ini sampai-sampai ada yang mempelesetkannya, yakni “..dana bukan segala-galanya, tapi segala-galanya membutuhkan dana…” retorika yang indah, namun maksudnya sama saja, yakni dana adalah faktor utama

Bagi penulis dana memegang peranan penting, namun bukan factor utama alias segala-galanya. Yang utama adalah “ide”. Ide itu dibuat dulu. Setelah itu barulah dihitung berapa dana yang dibutuhkan. Penghitungan dimulai dari:

 (a) biaya pembuatan visi-misi, dan program kerja

(b) biaya tim sukses,

(c) biaya kantor/administrasi,

(d) biaya atribut-perlengkapan kampanye,

(e) biaya tim lobby penggalangan tokoh-tokoh masyarakat,

(f) biaya iklan di media massa,

(g) biaya arak-arakan di jalan,

(h) biaya pentas musik,

(i) biaya tim siluman/intelijen

Penghitungan selanjutnya adalah biaya yang dibutuhkan untuk mengambil bukti dukungan pemilih melalui KTP sebanyak 85.000 orang/rata rata kabupaten/lota di Jawa. Berapa orang tim sukses yang dibutuhkan untuk menjaring KTP tersebut. Apakah setiap KTP perlu diberi pelicin atau tidak ?. Dalam prakteknya ada yang diberi, namun ada juga yang tidak. Berapa banyak yang diberi, berapa banyak yang tidak, perlu dikalkulasi dengan akurat

Selain menangani pengambilan KTP , tim ini diharapkan menjadi saksi dalam TPS-TPS waktu pemilukada dilakukan. Berapa banyak TPS yang akan dihadiri sebagai saksi perlu perhitungan akurat, sebab akan berpengaruh kepada dana yang harus disediakan. Artinya biaya yang dibutuhkan untuk …..ini cukup besar. Mungkin sekecil-kecilnya/minimal yang diberikan pada setiap saksi adalah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Berapa orang yang dibutuhkan?

Jika pemilukada 2 (dua) putaran, pengeluaran akan bertambah. Selain untuk mendanai atribut-atribut yang cukup besar dalam putaran pertama, adalah pembiayaan  melobby/mengajak pihak yang kalah mendukung kita. Biayanya cukup besar. Dan lain-lain yang berhubungan dengan pendanaan. Yang jelas masih banyak yang perlu dihitung dengan cermat.

Supaya cermat, panitia, tim sukses dan pihak-pihak yang aktif dalam pemenangan ini, perlu memakai jasa mereka yang paham masalah-masalah keuangan. Perhitungan mereka perlu kita apresiasi, meski keputusan tetap di panitia inti.

Proses tersebut penting, selain supaya kita mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan, adalah melatih kita merencanakan Anggaran Dan Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), jika calon yang kita jagokan nanti menang. Masalah keuangan negara adalah masalah yang cukup rumit dan rentan terhadap penyalahgunaan. Masalah selanjutnya adalah dari mana dana tersebut diperoleh.

Dana untuk pemenangan pemilu dapat diperoleh dari berbagai sumber.. Di Indonesia, saat ini yang umum adalah dari pihak yang dijagokan. Pihak yang diunggulkan  lazimnya dianggap sudah memiliki dana . Suatu metode yang konvensional, yang dianggap paling praktis. Kalau tidak? Diperoleh dari kalangan lain.

Kalangan lain ini bisa bermacam-macam. Bisa perseorangan, bisa lembaga, bisa orang miskin, orang sederhana, kelas menengah, orang kaya. Atau yang fenomenologis saat ini adalah perolehan dari kalangan pengusaha. Seribu satu macam sumber pemasukan. Persoalannya adalah, apa yang mereka dapatkan dari kita?, apa mungkin mereka itu begitu saja mau memberi tanpa imbalan?. Pasti ada yang mereka harapkan dari sosok yang disumbang. Harapan-harapan mereka ini yang perlu diperhatikan.

Secara umum biasanya masyarakat membantu apabila visi, misi dan program yang ditawarkan itu memperbaiki kehidupannya. Untuk ini perlu tawaran yang kongkrit, jelas atau gamblang. Masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan, kemakmuran, kesejahteraan, ketertiban dan keamanan adalah yang mereka butuhkan. Kesemua ini sudah dirangkum dalam visi, misi dan program kerja yang disusun tim secara konseptual dan komprehensif.

Secara khusus, adalah bantuan dari instansi-instansi tertentu, seperti dari dunia bisnis. Dunia bisnis adalah lembaga yang paling banyak membantu pelaksanaan kampanye pemilu di Indonesia. Peran mereka sudah umum diketahui. Tanpa mereka , pemilu dinegeri ini mungkin  tidak lancar, atau mungkin bisa gagal sama sekali.

Akan tetapi secara khusus  perlu ditanyakan, konsesi apa yang mereka harapkan dari pemilihan itu? , adakah mereka sungguh-sungguh menyumbang bak filantropis tanpa pamrih?, tidak mungkin, sudah pasti ada maksud-maksudnya. Termasuk maksud-maksud terselubungnya

Maksud ini secara umum adalah agar bisnisnya tetap lancar, kalau bisa lebih berkembang lagi. Sebagaimana hakiki dagang, memberi sedikit-dikitnya, mendapatkan sebanyak-banyaknya adalah prinsip para saudagar dimanapun mereka berada. Konstatasi ini akan mereka pertahankan sampai kemanapun. Lalu bagaimana hubungannya dengan program kesejahteraan masyarakat yang lebih diprioritaskan? Sejalankah? Atau justru bertabrakan?. Mudah-mudahan sejalan

Kalau sejalan, silahkan minta bantuan mereka. Akan tetapi jika sebaliknya perlu dipikirkan alternatif lain. Pengalaman banyak daerah terhadap pedagang-pedagang besar biasanya menimbulkan banyak masalah. Masalah krusialnya adalah ketika pedagang besar tersebut membangun pusat perdagangan yang mematikan pedagang-pedagang tradisionil.

Jika malapetaka demikian yang tampil, keinginan mensejahterakan rakyat tinggal slogan yang indah diucapkan, dipidatokan dalam kampanye, namun tidak dipraktekkan dalam wadah sesungguhnya. Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan “perekonomian disusun berdasarkan azas kekeluargaan”, semakin jauh dari kenyataan, karena yang diimplementasikan adalah perekonomian “individualistik, kapitalistik dan liberalistik”.

Perekonomian yang berlawanan dengan moral ekonomi Indonesia yang Pancasilaistik, yang harus kita tolak berapapun bayarannya. Sistim ekonomi yang sesuai dengan moral ekonomi Pancasila, betapapun sukarnya, sudah waktunya kita terapkan, apabila kita sungguh-sungguh berpihak pada kerakyatan ataupun kepada kebenaran.

Tentang visi, misi ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 6 Tahun 2018.  Dalam pasal 42, ayat 2, butir “j” , yakni perihal  syarat pendaftaran  pasangan calon dikatakan..naskah visi, misi dan program dari pasangan calon secara tertulis. Seadangkan dalam pasal 58 ayat 1 perihal  bentuk kampanye dikatakan: “pasangan calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat”

Dalam pasal 56, PP No 6 Tahun 2018, tentang bentuk kampanye dilaksanakan melalui:

(a) pertemuan terbatas,

(b) tatap muka dan dialog,

(c) penyebaran melalui media cetak dan media elektronik,

(d) penyiaran melalui radio dan/atau televise,

(e) penyebaran bahan kampanye kepada umum,

(f) pemasangan alat peraga di tempat umum,

(g) rapat umum,

(h) debat public/debat terbuka antar calon,

(i) kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.