Gairah Muda dalam Pesimisme Politik

0
61

Oleh Raisul Haq Kusumadiningrat

Dalam perjalanan bangsa yang  panjang pemuda sangat berperan dalam perpolitikan indonesia, mereka mengalami dialektika dengan berbagai konteks sosio-kultural yang sangat beragam. Jauh sebelum kemerdekaan, peran pemuda telah terlihat dalam partisipasi politik  yang tinggi sebagai manifestasi dari keinginan untuk membebaskan diri dari belenggu kolonialisme dan imperialisme Barat.

Peran pemuda dalam politik Indonesia abad ke-20 merupakan fenomena khas kaum muda. Meluasnya kesempatan penduduk untuk memperoleh pendidikan, industrialisasi dalam batas-batas tertentu, urbanisasi, disintegrasi masyarakat primitif, teknologi berkembang dengan cepat telah menunjukkan dengan baik bahwa perubahan-perubahan pada ranah struktur sosio-kultural telah membentuk kurang lebih apa yang disebut dengan nilai-nilai “rasional”, inilah yang menjadi dasar bagi gerakan politik kaum muda.

Kaum muda telah membuktikan diri dalam setiap momentum politik di negeri ini. Mereka tampil sebagai penerobos di front line saat elit-elit negeri enak-enakan menikmati kekuasaan. Kaum muda selalu berada dalam barisan rakyat untuk meluruskan kekuasaan yang bengkok. Dalam setiap perubahan politik yang ‘revolusioner’ mereka selalu mengambil jalan ekstra-parlementer dengan slogan Mendidik Rakyat dengan Pergerakan dan Mendidik Penguasa dengan perlawanan. Mereka terlibat dalam kerja-kerja ideologis dan politis sekaligus.

Demikianlah fatsun politik kaum muda. Setelah reformasi tidak sedikit kaum muda yang memutuskan diri bergabung dengan partai politik dan memilih perjuangan melalui parlemen. Namun keberadaan mereka tidak terlalu efektif dan bahkan cenderung termarjinalisasi dalam proses-proses politik formal, baik pada level partai politik maupun parlemen. Hal ini disebabkan karena elit politik kita masih disesaki oleh generasi-generasi tua (old politicians).

Kita tidak mengerti mungkin para old politicians ini masih ingin berkuasa hingga akhir hayatnya. Tanda-tanda itu semakin nampak jika kita lihat elit-elit partai politik tingkat nasional dipenuhi oleh old politicians ini. Meski pengecualian untuk tingkat daerah. Sudah seharusnya kaum muda sebagai kaum intelektual yang akan mengambil alih pergerakan politik bangsa ini, tentunya dengan berbagai pengalaman yang mereka miliki.

Jika perpolitikan hanya dikuasai oleh generasi-generasi tua (old politicans) akan menyebabkan kemunduran perpolitikan indonesia, hal ini bisa terjadi karena kurangnya persiapan dari awal kaum muda dalam memegang perpoltikan tersebut, Tentu dimulai dari tahapan kaderisasi   sejak awal baik itu partai politik maupun yang lainnya. Untuk merancang sistem dan mekanisme kaderisasi serta rekrutmen dan kandidasi yang inklusif bagi kaum muda.

Hal tersebut harus dilakukan oleh partai karena berpijak pada perundangundangan yang semakin memberikan tempat kepada munculnya pemimpin-pemimpin muda dalam politik. Undang-undang telah memberikan peluang yang luas bagi tampilnya kaum muda untuk menjadi pemimpin politik baik itu di eksekutif maupun legislatif. Sementara partai politik mengembangkan sistem dan mekanisme rekrutmen dan kandidasi yang inklusif, kaum muda sendiri harus terus mengasah integritas dan kapasitas diri sebagai calon pemimpinpemimpin politik dan menggalang diri dalam kaukus politisi muda lintas partai patut dilakukan.

Satu di antara fungsi klasik partai politik adalah menyiapkan para kandidat untuk menduduki jabatan-jabatan publik di pemerintahan. Hal ini sesuai dengan tujuan partai politik untuk menyusun nominasi dan memenangkan pemilu untuk mengontrol dan menguasai organisasi-organisasi pemerintahan dan public offices. Kandidasi menempati posisi sangat penting dalam proses politik untuk menyeleksi siapa yang akan dinominasikan sebagai kandidat.

Saking pentingnya, Gallagher dan Marsh menyebut seleksi kandidat sebagai ‘secret garden of politics’. Yang ingin disampaikan di sini bukan kandidasi yang bersifat rahasia dan tipu-tipu, tapi kandidasi yang mencerminkan nilai dan prinsip demokrasi serta terbuka bagi publik. Perbincangan dapat dimulai dari siapa yang berhak (who is eligible) untuk menentukan siapa yang menominasikan (who nominates) dan yang dinominasikan (who is nominated) sebagai kandidat eksekutif maupun legislative.

Hal pertama dan utama yang harus dilakukan oleh partai politik adalah mengembangkan lembaga selectorate internal yang inklusif  (inclusiveness of the selectorate) bagi semua kader partai dan para kandidat yang akan mencalonkan diri. Inklusifitas selectorate memperhatikan dimensi dan aspek-aspek penting dari demokrasi. Hazan dan Rahat (2006) mengajukan tiga aspek penting dari demokrasi agar suatu selectorate dapat dikatakan inklusif.

Pertama, partisipasi politik anggota partai politik dalam seluruh proses kandidasi. Partisipasi politik dapat diatur sesuai tingkatan dan tanggungjawab anggota di masing-masing partai. Setiap anggota secara demokratis diberi kesempatan untuk mengajukan kandidat pada pemilihan kepala daerah atau calon anggota legislatif di daerah pemilihan tertentu. Pada fase ini titik tekannya bukan pada kuantitas partisipan akan tetapi kualitas partisipasi mereka dalam mengajukan kandidat.

Kedua, proses kandidasi harus mencerminkan representasi di internal partai, baik representasi ideologis, ide-ide, simbol-simbol dan kepentingan tertentu serta kelompok-kelompok sosial, seperti perempuan dan minoritas.

Ketiga, proses kandidasi harus memperhatikan asas kompetisi yang adil dan fair bagi seluruh kader partai. Hal ini dapat dicapai jika sudah tersedia sistem dan mekanisme kandidasi yang bisa menjadi rujukan bersama. Setiap calon kandidat tunduk pada sistem dan mekanisme yang berlaku.

Aspek keempat adalah responsiveness. Selectorate harus responsif terhadap input dari seluruh anggota partai, anggota parlemen dan agensi partai politik serta masukan-masukan publik yang memiliki perhatian terhadap proses kandidasi (public attentive) dalam menyeleksi dan menentukan kandidat.

Seorang politisi membutuhkan brand integrity dan brand image yang kuat. Sedari awal seorang politisi harus mengambil position dan memiliki diferensiasi. Dengan positioning dan diferensiasi yang kokoh seorang politisi akan mendapatkan brand integrity dan brand image yang kuat, dan akhirnya akan mendapat apresiasi positif dari konstituen. Kredibilitas dan intelektualitas mencirikan positioning politisi dalam kancah politik. Sudah terlalu banyak politisi yang menjalankan politik dengan minim pengetahuan dan miskin kapasitas. Bagaimana politik untuk mencapai public virtue diserahkan dan dijalankan oleh politisi-politisi minim pengetahuan dan tidak tau apa-apa.

Politisi PinPinBo, Mereka seolah pinter tapi sesungguhnya bodoh. Situasi ini adalah kesalahan kita. Menyadari ini kita- terutama partai politikharus mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri setidaknya mengurangi politisi PinPinBo yang diserahi mengelola kehidupan politik dan publik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.