Gerakan Mahasiswa Era Pandemi: Ambigu dan Tidak Punya Nyali

0
158

Oleh: Haqi

Dalam perjalanannya, sukar disangkal mahasiswa yang terdiri dari kaum muda tidak punya andil besar dalam perubahan. Melihat sepak terjang mahasiswa dalam sejarah pergerakannya, mahasiswa di Indonesia adalah salah satu Elemen Bangsa yang selalu mencetuskan perlawanan dan perubahan terhadap ketidakadilan yang melanda seluruh negeri. Sudah menjadi takdir sosial politiknya bila mahasiswa adalah pengingat maupun pengontrol abadi bagi penguasa.

Namun pasca gerakan reformasi tahun 1998, gerakan mahasiswa seolah kehilangan gairahnya untuk melakukan perlawanan kembali. Padahal tuntutan-tuntutan mahasiswa dan masyarakat yang diserukan selama aksi penjatuhan Soeharto saat itu hingga kini banyak belum jelas realisasinya dan rakyat pun semakin tidak jelas menatap masa depan bangsanya, karena berhentinya proses transisi yang terjerumus dalam perangkap freezing democration, akibatnya sistem politik demokrasi yang sempat bersemi di awal reformasi terancam layu karena berbagai kendala yang ada.

Dalam hal ini Sorensen mengembangkan empat indikator yang mendasari beroperasinya konsep demokrasi beku yaitu :

  1. Sempoyongannya ekonomi baik nasional maupun lokal
  2. Konsolidasi sosial-politik yang tidak pernah mencapai soliditas dan cenderung semu
  3. Penyelesaian masalah-masalah sosial politik dan hukum yang tidak pernah tuntas yang diwariskan rezim-rezim terdahulu.

Demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi liberal yang sudah barang tentu tidak sesuai dengan kultur dan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Demokrasi Liberal diimplifikasikan sebagai kebebasan, namun kebebasan saat ini sudah kebablasan, kebebasan versi liberalisme yang individualistik. Akibatnya permainan politik elite sudah mulai mengkhianati subtansi dari demokrasi kerakyatan yang sesungguhnya merupakan kekhasan dari demokrasi Indonesia. Demokrasi kerakyatan dapat kita terjemahkan dengan gotong royong. Di mana konsep gotong royong ini adalah perwujutan nilai-nilai intrinsik dalam budaya masyarakat Indonesia sehari-hari.

Konsolidasi elite sangat sulit tercapai karena tujuan mereka bukannya memperjuangkan cita-cita bersama harapan rakyat Indonesia lagi, melainkan mereka sibuk bergulat dengan masing-masing kepentingan serta meninggalkan rakyat jauh dibelakang dengan segenap kesengsaraan. Proses copy paste liberalism ideology dari Barat yang tengah berlangsung dalam sistem politik nasional telah merusak sendi-sendi fundamental kenegaraan Indonesia dan menimbulkan kekacauan dalam tata kenegaraan Indonesia. Maka pada masalah kebangsaan kita kali ini sangat berjalin-kelindan. Pada satu sisi, elit atau tokoh masyarakat yang sedang menjabat maupun yang mempunyai pengaruh tidak paham terdapat gagasan-gagasan kebangsaan sedangkan sistemnya sungguh sangat rapuh. Elite-nya selalu bergerak dalam ranah kekuasaan untuk kekuasaan bukan kekuasaan untuk kesejehateraan rakyat.

Dalam bidang Ekonomi, tentu saja seluruh rakyat di negeri ini menginginkan kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupannya, terlebih ketika reformasi bergulir kala itu salah satu tuntutannya adalah pemulihan ekonomi dari akibat-akibat yang ditimbulkan krisis moneter. Namun pada kenyataannya globalisasi ekonomi dan neoliberalisme telah merusak mimpi-mimpi kesejahteraan rakyat Indonesia. IMF dan World bank telah merubah pola kebijakan ekonomi Indonesia secara drastis. Mereka, atas nama mempersiapkan Indonesia menyongsong era globalisasi, memaksakan ideology neoliberalisme menjadi dasar dari Pengambilan Kebijakan Ekonomi Negara.

Ekonomi Indonesia menjadi ekonomi pro pasar dimana prinsip survival of the fittest berjalan. Negara melakukan privatisasi dihampir semua bidang, menjual aset-aset negara yang menguntungkan dan strategis, menyerahkannya semuanya kepada swasta dan mekanisme pasar untuk bersaing dan berkompetisi untuk menciptakan kemakmuran bagi diri masing-masing. Siapa yang kuat maka ia yang akan bertahan dan terus hidup. Konsep Negara kesejahteraan yang sudah dibangun founding fathers sejak awal kemerdekaan untuk melindungi segenap rakyat Indonesia dari kemelaratan sudah hilang ditelan lembar-lembar sejarah. Amanah konstitusi sudah dikangkangi oleh pihakpihak yang sesungguhnya merupakan penjaga dan pengawal konstitusi untuk dilaksanakan maupun diwujudkan.

Negara seolah cuci tangan menunaikan kewajiban terhadap rakyatnya. Bahkan pendidikan dan kesehatan pun saat ini akan dibuka pintunya bagi seluas-luasnya keterlibatan swasta, akibatnya rakyat miskin semakin tidak menjangkau pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan karena mahal, sungguh sebuah negeri yang kebelinger. Jadi tidak mengherankan timbul istilah orang miskin dilarang sekolah atau orang miskin dilarang sakit sebagai sindiran dan kritik social terhadap kenyataan yang terjadi.

Perekonomian rakyat yang menjadi landasan negara di bidang ekonomi ditinggalkan, Negara lebih sibuk bermain dalam tataran moneter, menentukan nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang asing dalam pasar mata uang dan mengecek jatuh bangunnya nilai indeks di bursa-bursa saham sebagai indikator keberhasilan ekonomi yang sesungguhnya hasilnya hanya dinikmati orang-orang kaya  bermodal. Negara  meninggalkan sector fiscal atau sector riil yang hasilnya langsung dirasakan rakyat miskin. Alasanya tidak ada investor luar masuk kedalam negeri jadi pembangunan terhambat. Tidak ada inovasi dari pemerintah untuk menolong separuh rakyatnya yang hidup dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan, selain menunggu belas kasihan dari para investor. Ini semua  karena otak pembuatan kebijakan ekonomi nasional telah terasuki ideologi neoliberalisme yang tidak ingin repot melindungi rakyat banyak. Jadi tidak heran di Indonesia saat ini, meski angka pertumbuhan ekonomi meningkat dari tahun ke tahun, namun juga diirngi oleh rakyat melarat yang  semakin meningkat juga dari segi kualitas dan kuantitasnya di tanah air. Dan sungguh suatu gambaran yang sangat kontras dengan profil pemimpin kita pada masa lalu. Di mana bangsa ini pada mulanya didirikan.

Demikianlah kondisi 10 tahun kekinian dari bangsa Indonesia, sudah barang tentu ini merupakan medan perang baru bagi perjuangan mahasiswa untuk membebaskan rakyat Indonesia dari ketidakadilan, kemiskinan dan ketidakberdayaan, dan melakukan perlawanan terhadap penguasa yang mulai lupa akan kewajiban-kewajibanya bagi seluruh negeri. Pergerakan mahasiswa harus kembali masif untuk menyegerakan terjadinya perubahan sosial di tanah air sebagai jalan terakhir menyelamatkan masa depan bangsa. Gerakan mahasiswa harus mampu menyegarkan kepemimpinan nasional dengan mengisinya melalui produktivitas dan masuk dalam ranah-ranah dan jejaring pengambil keputusan-keputusan yang strategis untuk perjalanan bangsa ini. Artinya kekuasaan adalah jalan yang mungkin untuk diambil dengan cara keilmuan dan kesegaran dari pemuda maupun mahasiswa.

Berperan atau Menunggu Diperankan

Sebagai bagian dari masyarakat yang sedang menempuh proses pendidikan tertinggi, dengan sendirinya mahasiswa dipandang sebagai kaum intelektual. kombinasi antara kesadaran diri sebagai warga kaum cendekiawan dan harapan masyarakat terhadap golongan intelektual merupakan kekuatan pendorong bagi mahasiswa untuk ikut mengemban peran golongan intelektual dalam mewujudkan perubahan. Berdasarkan kapasitasnya sebagai kekuatan massa dan kaum intelektual, mahasiswa melaksanakan fungsi-fungsi kaum cendekiawan. Diantara lima kategori fungsi kaum cendekiawan, yaitu:

  1. Menciptakan dan menyebar kebudayaan tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  2. Menyediakan bagan-bagan nasional dan antar bangsa melalui kawasan terpadu
  3. Membina keberdayaan bersama,
  4. Mempengaruhi perubahan sosial, dan
  5. Memainkan peran politik.

Mahasiswa cenderung melibatkan diri dalam tiga fungsi yang terakhir. Sementara dua yang pertama, mahasiswa selalu tertinggal. Kalaupun ada hanya segelintir dari yang banyak. Sehingga ke depan perlu ada gerakan yang menggagas gerakan yang mempunyai fokus dan prioritas dua fungsi yang pertama. Dalam mewujudkan fungsi-fungsi itu, mahasiswa memainkan peran-peran sosial mulai pemikir hingga pelaksana.

 

Sebagai pemikir mahasiswa telah mencoba menyusun  dan menawarkan gagasan-gagasan tentang arah dan proses pengembangan masyarakat. Sebagai pelaksana, kegiatan mereka terwujud dalam usaha-usaha untuk membangun kesadaran rakyat. Aktivitas keterlibatan mahasiswa dalam aksi-aksi sosial budaya dan politik untuk mendorong dan menggerakkan rakyat disepanjang sejarah Indonesia merupakan perwujudan dan peran kepemimpinan mahasiswa dalam melakukan perubahan sosial ditanah air.

Mahasiswa adalah kelompok minoritas sebagai a prophetic minority meskipun mahasiswa adalah kelompok minoritas dalam masyarakat bangsa. Namun mereka bisa memainkan peranan profetik. Mereka melihat jauh kedepan dan memikirkan apa yang tidak dan belum dipikirkan oleh masyarakat umum. Dalam visi mereka, nampak ada kesalahan mendasar dalam masyarakat dan mereka menginginkan perubahan melalui jalan tranformasi masyarakat. Peranan mereka bagaikan nabi yang memberikan pencerahan bagi umatnya, bukan seperti pendeta atau kyai yang sudah terjerat dalam rutinitas mereka sendiri. Hal ini mengingatkan hadist Nabi SAW yang mengatakan “cendekiawan (ulama) adalah pewaris (cita-cita) para nabi”

Ketika melaksanakan peran-peran tersebut gerakan mahasiswa memiliki kekhasan pola gerakan yang membedakan ia dengan pola-pola gerakan lain. Gerakan mahasiswa khususnya HMI merupakan gerakan yang spontan, sarat dengan pertimbangan moral dan etika, sporadis atau peka terhadap batasan waktu, dan berkoalisi kekuatan-kekuatan masyarakat lainnya.  Sejalan dengan posisi mahasiswa di dalam peran masyarakat atau bangsa seperti yang dikemukakan di atas, dikenal dua peran pokok yang selalu tampil mewarnai aktivitas mereka selama ini. Pertama, sebagai kekuatan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi di dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam hubuingannya dengan kekuasaan dan penyelenggaraan negara. Kedua, sebagai penerus kesadaran masyarakat luas akan problema yang ada dan menumbuhkan kesadaran itu untuk menerima altenatif perubahan yang dikemukakan atau didukung oleh masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat berubah kearah kemajuan.

Di Negara dunia ketiga seperti Indonesia, status mahasiswa dan gerakannya sangat penting sebagai salah satu agent of change, karena tekanan politik ekstra parlementer merupakan salah satu mekanisme efektif untuk dapat mengontrol penguasa. Namun gerakan mahasiswa tidak bisa dipungkiri merupakan bukan merupakan elemen satu-satunya yang dapat mewujudkan perubahan dalam masyarakat, terkadang gerakan mahasiswa hanya mampu sebatas menjadi pendobrak dari kevakuman perlawanan yang ada terhadap penguasa. Setelah penguasa yang didobrak turun, maka gerakan mahasiswa akan menyerahkan kelanjutan proses tersebut kepada elemen masyarakat lain untuk melanjutkan. Karena memang gerakan mahasiswa dilandasi atas perjuangan moral meskipun wilayah perlawanannya berada pada wilayah politik. Namun hal inilah yang terkadang membuat perjuangan dari gerakan mahasiswa sulit untuk mewujudkan cita-citanya.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.