HTI dan Terorisme Sebuah Produk Intelijen, Kambing Hitam Abadi

0
65

Oleh Nugraha Hadi Kusuma

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) beberapa waktu lalu telah resmi dibubarkan oleh pemerintah, tepatnya pada tanggal 19 Juli 2017 melalui Perppu Nomor 2 tahun 2017 karena ideologi khilafah yang diusungnya dinilai bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, organisasi keagamaan ini diyakini akan berdampak negatif dalam pemikiran dan perilaku masyarakat Indonesia jika dibiarkan tumbuh. Pasca dibubarkan, tidak serta merta menghentikan dan mematikan gerakan politik dan “dakwah” HTI, karena pada realitasnya mereka tetap ada hingga kini.

HTI mulai masuk ke Indonesia sekitar decade tahun 1980-an. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka sudah hadir di Indonesia sejak tahun 1972 ketika pemimpin besarnya berkunjung ke Indonesia meskipun secara sejarah sulit menemukan bukti empirisnya di tahun itu. Sedikit menilik sejarah, HTI masuk ke Indonesia dan melakukan dakwah Tarbiyahnya ke berbagai kampus dengan jaringannya oleh Abdurrahman al-Baghdadi yang merupakan salah satu pemimpin Hizbut Tahrir (HT) di Australia. Ia pindah ke Bogor karena mendapat undangan khusus dari kepala Pesantren Al-Ghazali, KH Abdullah bin Nuh.
Gerakan dakwah kampus waktu itu muncul dan bertumbuh dengan sebutan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang diprakarsai M. Natsir dan kawan-kawannya eks Masyumi terpusat di kampus non-Keagamaan Institut Teknologi Bandung (ITB). Tepatnya di masjid Salman. Gerakan mereka ini adalah salah satu bentuk kekecewaan terhadap pemikiran dan gagasan Nur Cholis Madjid yang cukup kontroversial “Islam Yes, Partai Islam No!”. Tentunya dengan adanya gagasan itu mereka kemudian membangun asumsi akan membendung pemikiran-pemikiran liberal, zionis. Kemudian mereka melanjutkan dakwah ke kampus-kampus lain seperti UI, IPB, UNPAD, IKIP, UNAIR, UGM, dan lain-lain.

Tidak hanya itu, selama beberapa tahun di Indonesia mereka juga membuat organisasi-organisasi sayap dakwah yang digunakan untuk merekrut dan menyebarkan pemahaman keagamaan versi mereka ke masyarakat luas. Tidak hanya itu, organisasi ini semakin hari semakin terlihat orientasinya tidak hanya fokus pada ajaran keagamaan, tetapi orientasi politik yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hingga pada akhirnya, pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, yang pada intinya mencabut badan hukum dan membubarkan secara resmi HTI sebagai Ormas. Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, HTI dinilai tidak menjalankan asas, ciri dan sifat sebagai organisasi kemasyarakatan yakni atas term “tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945”. Jika dilihat secara sederhana saja istilah konsep bentuk Negara “Khilafah” tentu tidak akan pas jika diterapkan di negeri ini.

Kita ketahui bersama, Indonesia dari awal terbentuknya tidak pernah memiliki rumusan menggunakan sistem Negara Islam. Karena Indonesia tidak hanya didirikan oleh para Kiyai, Ustadz, Ulama-ulama’ Islam saja. Tetapi berdirinya Indonesia adalah kesempatan konsensus dari berbagai golongan untuk mendapatkan kemerdekaan atas penjajahan waktu itu. Dengan masyarakat multikultural tidak mungkin Indonesia menggunakan sistem pemerintahan terpusat (satu pemimpin saja) seperti itu dan jelas tidak sesuai dengan konsep demokrasi yang telah dianut Indonesia. Tentunya, dalam pandangan sederhana saya, konsep Khilafah tersebut justru malah akan menimbulkan konflik dan kerusakan yang sangat besar di berbagai wilayah.

Kambing Hitam ataukah Skenario?

Meski telah dibubarkan, ternyata gerakan-gerakan mentan atau eks pengikut/tokoh HTI masih ada di Indonesia. Seruan-seruan menegakkan khilafah, bendera-bendera yang menjadi simbol gerakan mereka terkadang masih terlihat dan tersebar. Misalnya saja ketika momen Pemilu 2019. Banyak unjuk rasa di sana-sini mereka ikut berperan di dalamnya. Hal tersebut wajar, karena satu sisi mereka memanfaatkan kesempatan pihak oposisi sebagai ladang untuk terus melakukan perlawanan kepada pemerintah.

Lain hal itu, eks HTI juga masih melakukan gerakan penyebaran ideologi khilafah melalui dakwah dengan berkedok agama dengan sasaran pelajar dan mahasiswa. Dalam pandangan sederhana saya, sebetulnya gerakan yang tetap mereka lakukan sampai hari ini malah akan membahayakan diri mereka sendiri. Karena adanya suatu kegiatan tanpa wadah yang jelas. Namun demikian, di sisi lain Pemerintah juga harus merumuskan suatu hukum atau sanksi secara baik dan tegas untuk membendung gerakan kelompok ini.

Meski HTI sudah dibubarkan, kontroversi Khilafah berlanjut. Bahkan berkepanjangan. Kontroversi ini terkait apakah Khilafah itu perintah agama atau bukan. Ada yang bilang itu instruksi Tuhan. Bisa ditemukan ayatnya di dalam kitab suci. Nabi pun mempraktekannya. Dan HTI ada di posisi ini.

Paling militan. Lalu terjadilah perdebatan soal tafsir kitab suci dan sejarah Nabi. Seru! Perdebatan selanjutnya adalah apakah Khilafah bertentangan dengan pancasila atau tidak. Muncul pendapat bahwa Khilafah itu akan jadi pertanyaan di alam kubur, sementara pancasila tidak. Pancasila itu urusan duniawi, gak ada kaitannya dengan akhirat. Wah, makin seru. Kali ini diskusinya sudah masuk ke alam kubur.

Bagi para pendukung penguasa, ini simple. Terus pupuk perdebatan tentang khilafah, stigmakan negatif bahwa khilafah itu berbahaya bagi Pancasila dan NKRI, berpotensi menimbulkan perpecahan dan konflik horizontal. Sebuah lonceng perang seperti Arab Spring. Lalu, siapkan pasukan untuk menjaga isu dan stigma ini. Giring opininya bahwa semua kelompok yang berseberangan dengan penguasa adalah pendukung khilafah. Stigmatisasi model seperti ini sangat efektif dipakai sebagai langkah strategis di Indonesia.

Mengingat sejarah panjang politik Indonesia telah melahirkan masyarakat yang trauma terhadap pemberontakan baik dari kelompok kiri maupun melompok kanan. PKI dan DITII dianggap telah melukai negeri ini. Maka, setiap isu kiri dan kanan akan mendapatkan penolakan keras dari mayoritas rakyat Indonesia.  Orde Baru Pak Harto menggunakan isu kiri yaitu PKI.

 

Siapapun yang mengkritik Soeharto distigmakan komunis. Terbukti ini sangat efektif. Banyak orang dipenjara dengan tuduhan menyebar paham komunis. Para pendukung penguasa sekarang sepertinya lebih memilih menggunakan isu kanan yaitu khilafah untuk menghadapi lawan-lawan politiknya. Bahwa Khilafah itu radikal. Dan nampaknya strategi ini berhasil. HTI belum menyadari. Atau sadar, tapi belum mau move on untuk mengubah strateginya. Masih terlihat asyik bernyanyi dengan irama khilafah. Maka kemudian disambut antusias dengan stigma “radikal”.  Kalau mau obyektif, berapa sih jumlah anggota HTI di Indonesia? Dan berapa banyak sih tokoh dan ormas yang dukung HTI?

Seberapa bahayanya HTI bagi NKRI? Mengingat organisasi ini tidak pernah mau terlibat di dalam politik praktis. Gak nyoblos saat pemilu. Pernahkah HTI berbuat onar? Pernahkah para anggota HTI melakukan tindakan radikal atau pemberontakan? Tidak! Tidak pernah!

Mereka justru dikenal tertib kalau demo. Kenapa dianggap radikal? Nah itu dia.  Kalau dilihat dari sejumlah tokoh yang ditangkap karena tuduhan makar, melakukan pelanggaran ini dan itu, termasuk yang diisukan sebagai korban kriminalisasi, tak ada satupun tokoh, pengurus dan aktivis HTI. Jadi, dimana bahayanya? Terlalu jauh membayangkan HTI itu organisasi berbahaya.

 

Tapi, kenapa dibubarkan dan sampai sekarang masih dikejar-kejar? Tokoh-tokohnya dicurigai dan sebagian dipersekusi? Inilah pertanyaan yang ada di kapal publik.  Tahu begitu, kenapa HTI belum menyadari situasi dan permainan stigma ini? Mengapa gak coolling down untuk sementara waktu? Mengapa gak move on dan ganti strategi? Kenapa gak atur nafas dan membuat langkah yang lebih soft? Ini bukan soal bagaimana memahami kitab suci dan menafsirkan sejarah Nabi. Ini juga bukan sekedar pertanyaan alam kubur dan nasib alam akhirat. Tapi, ini soal politik. Soal politik bro. Lebih karena faktor politik dari pada ideologi. Sekali lagi, ini politik. Di dalam politik, mutlak butuh strategi.

HTI sudah dibubarin. Tidak ada yang bisa bubarin! UUD 45 menjamin orang berkumpul dan berkelompok! Ini hanya soal izin saja yang dicabut! HTI tetap ada dan eksis! Oh ya? Bagaimana mungkin cara berpikir normatif seperti ini bisa menghadapi strategi politik orang-orang hebat yang berada di lingkaran elit kekuasaan? Biarlah Tuhan yang menghadapi! Nah, makin repot deh.

Tuhan sudah amanahkan kepada anda, anda balikin lagi ke Tuhan. Kendati HTI sudah dicabut izinnya, tapi peluru khilafah masih aktif, atraktif dan efektif menyasar kelompok-kelompok yang berbeda politik dengan penguasa. Seolah semua adalah pendukung HTI. Dan stigma ini berhasil memengaruhi pikiran publik. Pada akhirnya, semua dikembalikan kepada HTI.

Mau terus meratapi situasi dan tetap menyerang dengan meme, video dan tulisan-tulisan sporadis? Tentu, tak ada gunanya. Ini strategi yang kurang tepat. Malah justru akan semakin menyudutkan posisi HTI itu sendiri. Dan bagaimana dengan kelompok-kelompok yang terlanjur dicap sebagai pendukung dan kawan HTI? Biarkan saja stigma itu meracuni otak publik? Atau mencoba mengurai agar publik paham dan semua identitas perjuangan menjadi clear? Kita akan lihat ke depan.

Terakhir, melihat masyarakat Indonesia khususnya yang beragam Islam, mayoritas menganut ajaran Islam Ahlu al-Sunnah wa al-Jama’ah yang tercermin dalam Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah. Mereka menggunakan patokan-patokan fikih empat madzhab dan juga tassawuf yang tentunya banyak pertentangan atau ketidaksamaan dengan praktik keagamaan yang dijalankan HTI. Oleh sebab itu, ini tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah membendung gerakan eks HTI, namun juga bagi masyarakat secara luas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.