Inilah Kabinet Aman Jokowi, Dengarkan Partai dan Ormas Besar

0
745

Oknews.co.id – Jakarta,  Mantan Wali Kota Surakarta itu memiliki waktu terbatas untuk menyusun kabinet hingga dirinya dilantik sebagai kepala negara pada tanggal 20 Oktober 2019.

Presiden Joko Widodo sebelumnya memberikan gambaran kabinet selanjutnya yang akan fokus pada tiga hal meliputi penguatan fondasi untuk penyelesaian proyek infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, dan reformasi birokrasi.

Sebagai negara besar, kata Jokowi, Indonesia memerlukan fondasi yang kuat agar bisa bersaing dengan negara-negara lain.

“Fondasi itu diperlukan dalam rangka kompetisi kita dengan negara-negara lain dan saya melihat memang kenapa kita 5 tahun ke belakang fokus pada infrastruktur karena stok infrastruktur, kita lihat memang masuk baru pada angka 37 persen,” kata Jokowi, seperti dilaporkan Kantor Berita Antara.

Jokowi dalam beberapa kesempatan mengaku akan lebih mengutamakan kemampuan eksekusi dan manajerial dalam menunjuk menteri untuk periode 2019 s.d. 2024.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, kemampuan eksekusi diperlukan untuk menuntaskan program kerja.

Kemampuan manajerial diperlukan untuk mengelola ekonomi makro dan mikro, di samping memiliki integritas dan kapabilitas.

Pengalaman Jokowi dalam membentuk kabinet pertama pada tahun 2014 akan menjadi modal yang kuat dalam menyeleksi calon menteri.

Lebih ruwet

Pengamat politik Prof. Siti Zuhro mengatakan bahwa 5 tahun lalu pembentukan kabinet pertama dinilai lebih ruwet dengan adanya rumah transisi terlebih dahulu hingga diwarnai penundaan pengumuman.

Saat ini, lanjut dia, Presiden Jokowi dinilai akan lebih percaya diri membentuk kabinet kedua karena sudah mengetahui peta kekuatan politik dengan mengantongi pengalaman sebelumnya.

Peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu menambahkan bahwa Presiden Jokowi akan mempertimbangkan dengan matang dan komprehensif untuk memilih para pembantunya.

Sekarang jauh lebih banyak pertimbangan, tujuannya untuk mengejar ketertinggalan yang masih belum terimplementasikan sesuai substansi dengan maksimal.

Senada dengan Siti Zuhro, pengamat politik Adi Prayitno berharap Presiden Jokowi lebih independen dan tanpa beban dalam menentukan calon-calon yang akan mengisi kursi menteri.

Saat ini, lanjut dia, Jokowi dinilai memiliki modal sosial politik yang memadai dengan didukung partai politik, sukarelawan, dan memiliki “jangkar” yang kuat selama 5 tahun dalam memimpin negeri ini.

Hal itu juga sesuai dengan hak istimewa yang dimiliki seorang presiden, yakni hak prerogatif di tengah partai politik yang menjadi pendukung Koalisi Indonesia Kerja.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu mendorong Presiden Jokowi untuk memilih menteri yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk mempercepat pembangunan.

“Intinya Presiden Jokowi jangan pernah takut memilih calon menteri sekalipun akan diprotes partai koalisi. Itu hak prerogatif, lebih otonom sekarang dan lebih kuat ditambah dukungan rakyat,” kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu.

 

Komposisi Menteri

Pada kabinet Indonesia Kerja jilid I, Presiden Joko Widodo menyusun 34 menteri yang berisi kalangan profesional dan partai politik pendukung koalisi.

Untuk periode kedua ini, Adi Prayitno berpendapat agar tidak ada latah dengan wacana menteri berusia muda karena figur muda yang populer belum tentu sejalan dengan pengalaman dan kompetensi dalam pemerintahan.

Terkait dengan komposisi menteri kabinet jilid kedua, Adi memperkirakan masih akan tetap mengawinkan profesional dan partai politik.

Namun, dia memprediksi mayoritas kursi menteri akan diisi kalangan partai politik karena kontribusi yang besar diberikan dalam kontestasi Pilpres 2019.

“Saya menduga jika 34 menteri, hampir 50 persen lebih akan didominasi unsur parpol, apalagi banyak parpol yang tidak lolos, juga diakomodasi,” katanya.

Dalam memilih menteri, kata dia, dilakukan secara hati-hati dan selektif agar menteri-menteri yang nantinya duduk di kabinet dapat sejalan dengan visi dan misi Jokowi-Ma’ruf.

Senada dengan Adi, Siti Zuhro berharap menteri dalam kabinet nanti dipilih berdasarkan kualifikasi, dedikasi, dan integritas, bukan berdasarkan latar belakang usia.

Ia memprediksi kabinet jilid kedua ini akan diisi dua per tiga menteri baru atau sekitar 22 orang jika jumlah kursi di kabinet sama dengan kabinet jilid pertama.

Alasannya, kata dia, Presiden Jokowi harus melakukan evaluasi terhadap menteri lama, terlebih bagi mereka yang dianggap tidak loyal dan tidak memiliki integritas, khususnya yang tersangkut kasus korupsi.

Sementara itu, pendapat berbeda diungkapkan pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Dr. Emrus Sihombing yang mengharapkan agar kalangan usia muda, sekalipun dari partai, diutamakan duduk di kursi menteri.

Ia beralasan calon menteri usia muda memiliki kreativitas dan lebih cepat sejalan dengan Revolusi Industri 4.0.

Direktur Eksekutif Emrus Corner itu juga mengarapkan kabinet jilid II lebih banyak diisi menteri dari kalangan profesional murni, bukan dari kalangan profesional partai yang masih memiliki hubungan sosiologis informal.

Koalisi Terukur

Saat ini, upaya rekonsiliasi tengah digodok yang rencananya akan mempertemukan Joko Widodo-Prabowo Subianto

Selain itu, “kasak-kusuk” beberapa partai politik di luar koalisi juga dikabarkan akan merapat ke kubu Jokowi.

Seperti dilansir Kantor Berita Antara, Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Usman Kasong, mengatakan bahwa jika sepakat rekonsilisasi, akan diketahui peta politik yang secara tidak langsung juga menentukan peta di kabinet Jokowi-Ma’ruf.

Dengan demikian, apabila partai politik di luar koalisi bergabung, koalisi saat ini akan membengkak dan berpengaruh pada jatah kursi menteri.

Meski demikian, Presiden tetap memiliki hak prerogatif dan diperkirakan jumlah menteri kabinet jilid II tidak akan jauh berbeda dengan periode 2014 s.d. 2019 sebanyak 34 menteri.

“Makanya, nanti akan ditimang kalau koalisi gemuk akan merepotkan juga. Makanya, koalisinya akan terukur juga,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan (nonaktif) Puan Maharani mengatakan bahwa partai banteng bermoncong putih itu tidak obral jatah menteri meski sebagai pemenang dalam Pemilu Anggota DPR RI 2019.

Ia juga menampik ada bagi-bagi jatah menteri dalam proses rekonsilisasi tersebut karena penentuan menteri sepenuhnya hak prerogatif presiden.

Terkait dengan rekonsiliasi, lanjut Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu, dapat dimulai dengan silaturahmi untuk membangun bangsa dan negara.

Meski demikian, lanjut Puan, hal itu perlu dilandasi dengan niat yang baik atau good will demi Indonesia.

Menentukan posisi menteri di kabinet memang tidak mudah. Mereka harus bersih, berintegritas, dipilih secara cermat dan bisa dikendalikan, tentunya oleh presiden selaku atasan.

Jangan sampai, pembantu presiden tersebut justru lebih banyak menjadi petugas partai, lebih patuh dengan ketua umum partainya, atau bahkan menjadi “benalu” dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Meski partai gencar meminta jatah menteri, menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, pada periode kedua ini Jokowi akan lebih otonom menentukan menterinya. Alasannya, selain dibantu parpol, kemenangan Jokowi juga banyak dibantu relawan, periode kedua ini Jokowi ditengarai akan all out membuktikan semua janji politiknya.

“Untuk itu, dia tentu akan memilih menteri yang full power merealisasikan keinginannya, bukan menteri yang malah menjadi benalu pembangunan ke depan. Karena itu, Jokowi tak mungkin lagi didikte partai-partai pengusungnya,” ujar Adi Prayitno saat dihubungi Tempo pada Senin, 10 Juni 2019.

Jokowi sempat menyinggung soal bagaimana kebijakan yang akan diambil untuk pemerintahan berikutnya saat menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2019 di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019. Ia menegaskan, lima tahun ke depan dirinya tidak memiliki beban karena tak bisa lagi maju sebagai calon presiden.

“Lima tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah enggak ada beban. Saya sudah enggak bisa nyalonkan lagi. Jadi apa pun yang paling baik, terbaik untuk negara akan saya lakukan,” ucap Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi juga telah menerima saran dari Ahmad Syafii Maarif, Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). Buya Syafii, biasa dia disapa, menyampaikan saran kepada Jokowi agar pada periode kedua nanti menerapkan kabinet zaken. “Kabinet yang terdiri dari orang-orang ahli,” ujar Syafii Maarif seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Mei 2019.

Lalu, apa itu kabinet zaken? Bagaimana pembentukan kabinet zaken dalam garis waktu sejarah politik di nusantara?

Adapun secara sederhana, kabinet zaken bisa diartikan sebagai sebuah kabinet dalam pemerintahan yang diisi oleh orang yang memiliki keahlian dan kapasitas dalam masing-masing bidang. Artinya, setiap pos pemerintahan dalam struktur kabinet diisi oleh orang yang memiliki latar belakang kompetensi bukan sebatas berafiliasi partai pendukung.

Jika merujuk sejarah, pembentukan kabinet zaken pernah disusun saat Indonesia menjalankan praktik demokrasi parlementer atau yang juga dikenal sebagai masa demokrasi liberal pada 1950-1959. Dari tujuh kabinet yang dibentuk dalam masa itu, setidaknya tiga kabinet zaken yang berhasil dibentuk.

Ketiganya adalah Kabinet Natsir, Kabinet Wilopo dan Kabinet Djuanda. Meski berhasil disusun, sejarah mencatat pembentuk kabinet zaken bukan perkara mudah. Rata-rata usia kabinet zaken hanya berlangsung satu tahun. Selain itu, kondisi politik yang tidak stabil dan sejumlah pemberontakan juga ikut mempengaruhi kondisi kabinet zaken.

Meski sebentar, susunan kabinet-kabinet tersebut berhasil melambungkan sejumlah nama menteri yang kinerjanya diakui mumpuni. Misalnya Soenarjo, Johannes Leimena, Prijono, sampai dengan A.M Hanafi yang mahir dalam memainkan lobi-lobi di pentas internasional.

Jika melihat progres perhitungan suara Pilpres di sistem hitung KPU, hampir dipastikan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin akan memenangkan Pilpres 2019 ini. Sejumlah nama pun beredar di dunia maya yang diprediksi bakal mengisi kabinet baru Jokowi mendatang. Siapakah mereka? Berikut nama-nama kandidat yang dijaring dari sejumlah media sosial.

Daftar Usulan
Kabinet Kerja 2019-2024

 

MENTERI KOORDINATOR
1. Menteri Koordinator Bidang Polhukam : Mahfud MD
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian : Sri Mulyani
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan : Muhadjir Effendy
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman : Moeldoko/Susi Pudjiastuti
 

MENTERI
1. Menteri Sekretaris Negara : Pratikno
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas : Pramono Anung
3. Menteri Dalam Negeri : Bambang Dwi Hartono
4. Menteri Luar Negeri : Retno Lestari Priansari Marsudi
5. Menteri Pertahanan : Andi Wijayanto/Marsekal (Purn) Marsetyo
6. Menteri Hukum dan HAM : Arif Wibowo
7. Menteri Komunikasi dan Informatika : Erick Thohir/Pratama D. Persadha
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi : Taufiequrachman Ruki
9. Menteri Keuangan : Chatib Basri
10. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) : Ignatius Jonan
11. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil  Menengah : Helmy Faishal
12. Menteri Perindustrian : Arif Budimanta/Rosan P. Roslani
13. Menteri Perdagangan :Sutrisno Bachir
14. Menteri Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan :  Surya Paloh
15. Menteri Ketenagakerjaan : Hanif Dhakiri
16. Menteri PU dan Perumahan Rakyat : Basuki Hadi Muljono
17. Menteri Lingkungan Hidup : Susi Pujiastuti
18. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN : Airlangga Hartanto
19. Menteri Agama : AM. Zainul Majdi
20. Menteri Kesehatan : Ilham Oetama Marsis
21. Menteri Sosial : Syaifullah Yusuf/Anwar Abbas
22. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Noordjannah Johantini
23. Menteri Pendidikan Nasional : Abdul Mu’ti
24. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi : Rudiantara/Hamid Muhammad
25. Menteri Pemuda dan Olahraga : Agus Gumiwang Kartasasmita/Abdul Kadir Karding
26. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi : Taufik Madjid/Ahmad Erani Yustika
27. Menteri Perhubungan : Bambang Brojonegoro
28. Menteri Kelautan dan Perikanan : M. Nadjih
29. Menteri Pariwisata : Triawan Munaf
30. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral : Arif Budimanta/Andi Wijayanto
31. Menteri Kebudayaan Nasional: Hilman Farid
 

PEJABAT SETINGKAT MENTERI
1. Jaksa Agung : Tumpak Panggabean
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia : Andika Perkasa
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia: Tito Karnavian
4. Sekretaris Kabinet : Johan Budi SP

 

KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
1. Kepala Badan Intelijen Negara  : Budi Gunawan
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Sandiaga Uno/Erick Tohir
3. Kepala Badan Ekonomi Kreatif :Irfan Asy’ari Sudirman 

 
KEPALA LEMBAGA NONSTRUKTURAL
1. Kepala Staf Kepresidenan : Marsekal (Purn) Marsetyo/Andi Wijayanto

(Nuha dari berbagai sumber terpercaya)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.