Jazirah Arab dan Demokrasi semu

0
85

OKNEWS.CO.ID – Yerussalem, Percobaan demokrasi Barat di negara negara Arab yang gencar dipromosikan pasca-Perang Teluk tidak berjalan mulus. Demokrasi tak mempan merembes dalam jejaring kekuasaan di Timur Tengah. Mulai dari cara-cara halus hingga pemaksaan melalui diplomasi keras, Barat belum mampu menjadikan demokrasi sebagai resep manjur dalam perkembangan politik di kawasan itu. Bahkan, sampai proyek invasi George W Bush di Irak  (2003), gagal membangun sebuah rezim demokratis.

Sebaliknya, selain menyulut perpecahan faksi politik tradisional, juga tak mengantarkan Irak menjadi negeri berdaulat. Bush mengarahkan Amerika Serikat dengan kebijakan luar negeri yang pongah melalui pemaksaan demokratisasi sebagai dalih dari berbagai klaim superioritas keadidayaannya. Kegagalan mimpi Bush itu bentuk dari absolutisasi kehendak dalam bentuk spesifiknya sebagai Amerikanisasi di seantero dunia. Bahwa demokratisasi adalah agenda eksplisit Bush, tak lebih merupakan universalisasi atas model demokrasi liberal ala Amerika yang malah digulirkan dengan cara tak beradab. Politik Bush merupakan model utopianisme mutakhir abad ke-21. John Gray menulis, utopianisme sebagaimana dinyatakan Isaiah, yaitu sebagai sebuah  mimpi mengenai ultimate harmony, hanya satu teleologi utama untuk mencapai kebaikan.

Karena sifatnya yang ilusif dan semua proyek utopia sepanjang sejarah secara alamiah tidak dapat diwujudkan (agama, komunisme, nazisme, kolonialisme, demokrasi universal, dan seterusnya), ia menjadi semacam mimpi pembebasan kolektif dalam membangun kehidupan yang ternyata menjadi mimpi buruk. Perasukan mesianisme apokaliptik dalam kebijakan luar negeri Bush yang kemudian menggelorakan war on terror sebagai sebuah “revolusi demokratis global”, seperti diungkapkan Michael Ledeen, analis neokonservatif, sesaat setelah serangan 9/11. Gray menganggap proposisi apokaliptik semacam itu bersifat palsu, terutama dengan masuknya kehendak totalitarian dan dorongan kekerasan dari agenda demokrasi liberal sebagai sebuah versi gila dari realpolitik proyek neokonservatif di balik kebijakan Bush2.

Perubahan rezim di Irak kemudian tidak membuhulkan berbagai rezim otoritarian di kawasan Arab untuk melakukan transformasi demokratis. Pada 2006, Freedom House mencatat tidak satu pun negara Arab berstatus sebagai negara-bebas, kecuali Israel. Hanya Bahrain, Yordania, Libanon, Yaman, dan Maroko, yang setengahbebas, sementara selebihnya diklasifikasikan sebagai negara tidak-bebas. Kendati proyek demokratisasi Barat di jazirah Arab menjadi satu-satunya agenda terdepan, terutama kelompok negara industri maju G-8 (AS, Kanada, Jepang, Rusia, Perancis, Jerman, Italia, dan  Inggris), hampir tidak ada obat generik yang ampuh mengendalikan rezim otoritarian di kawasan tersebut dengan berbagai stimulus reformasi politik. Alih-alih utopia demokrasi universal menghasilkan world order justru sebaliknya: world disorder. Ini juga bisa dibaca sebagai kritik atas adagium there is no alternative menjadi another world is possible.

Bahwa ada alteritas lain penting diperhatikan, otoritarianisme sebagai “takdir politik” di Timur Tengah untuk sementara sulit dielakkan. Premis dasar tersebut mengacu pada kekuasaan rezim yang erlangsung sekian lama, misalnya, seperti dinasti Saudi sejak 1932 di  Arab Saudi, Shah antara 1941-1979 di Iran, Mu’ammar Qaddafi berkuasa sejak 1969 di Libya, keluarga Asad bertahta dari 1970 di Suriah, Saddam Hussein memimpin Irak antara 1979-2003. Buku Debating Arab Authoritarianism: Dynamics and Durability in Nondemocratic Regimes ini mementahkan paradigma demokratisasi global yang mujarab, dan berambisi menjawab “objektivitas” kondisi otoritarianisme Arab secara fenomenologis dengan menganalisis realitas dari dalam tanpa kecenderungan untuk menggunakan teori gelombang demokratisasi dari luar.

Nihilnya transformasi demokratis di kawasan Timur Tengah ternyata imbas dari kegagalan stimulus demokratisasi Barat. Selain komitmen G-8 yang tidak cukup solid mempromosikan demokrasi di Arab dan skeptisisme opini publik Barat atas promosi yang mereka lakukan sendiri, partai-partai dan gerakan oposisi Arab juga tak pernah mendapat simpati negara Barat. Tidak seperti kelompok oposisi di Eropa Selatan, Amerika Latin, Eropa Timur, Asia Timur dan Asia Tenggara, yang terdiri dari kalangan liberal, Kristen, sosialis, atau partai-partai komunis, kelompok oposisi Arab terdepan kebanyakan terdiri dari gerakan Islamis dan nasionalis yang gencar melawan kekuatan Barat, terutama untuk mengurangi pengaruh Amerika Serikat . Fakta bahwa hanya secuil kekuatan oposisi Arab memperoleh dukungan berarti dari Barat disinyalir sebagai kemungkinan lain yang menyebabkan pailitnya promosi demokrasi.

Meskipun belakangan terjadi perubahan pemerintahan melalui pemilihan berkala yang dilakukan Maroko (1999), Libanon (2005), dan Otoritas Palestina (2006), atau Iran (2009), rezim otoritarian Arab tetap memiliki daya hidup yang panjang tinimbang kawasan lain di seluruh dunia. Buku ini, karena itu, menyimpan sebuah pertanyaan kritis atas penggolongan seperti model Freedom House. Teropong kebebasan, demokrasi, partisipasi politik, dan oposisionalisme bukan ukuran. Jika, misalnya, Mesir memiliki sistem unik dengan kekuasaan presiden yang bersifat monarkis dan dikombinasikan dengan kuasi-parlementer, juga dengan sistem kuasi-pemilihan umum, atau Libanon yang memiliki tradisi politik semi-independen dan otonomi internal, maka hal itu bukan dinilai sebagai semi-demokrasi atau semikerajaan; para penulis dalam buku ini ingin mendedahkan dinamika sistem kekuasaan otoriter dari berbagai sisi.

Ketimbang bidang ekonomi, modernisasi politik negara-negara Arab memang tidak berlangsung lebih baik, barangkali malah memburuk. Itu pandangan esensialis sebagaimana dikemukakan sejarawan terkemuka, Bernard Lewis. Baginya, lembaga-lembaga hasil dari eksperimentasi demokrasi di sejumlah negara Arab dibangun dan diwariskan oleh penjajah yang meninggalkannya,… merupakan satu kegagalan yang hampir  tidak dapat diperbaiki. Partai-partai dan parlemen gaya Barat (di Arab—pen.) hampir sebagian besar berujung pada tirani yang korup, yang dipertahankan melalui tindakan represif dan indoktrinatif. Satu-satunya model Eropa yang berhasil, mencapai tujuannya, adalah kediktatoran dengan partai tunggal.3

Selama puluhan tahun Partai Ba’ath yang menguasai Irak dan Suriah memiliki karakter terburuk yang diambil dari model Nazi dan Soviet. Sejak kematian Nasser di Mesir, 1970, tidak ada pemimpin Arab yang bisa mendapatkan dukungan luas di luar negara masing-masing. Bahkan, tak satu pemimpin Arab yang rela menyerahkan kekuasaan bagi terselenggaranya suatu pemilu yang bebas. Pemimpin yang hampir mendapatkan dukungan pan-Arab adalah Mu’ammar Qaddafi, Libya, pada tahun 1970-an dan belakangan Saddam Hussein. Bahwa keduanya, dari semua pemimpin Arab, mendapat popularitas yang luas dengan sendirinya merupakan hal yang menakutkan. Lewis menilainya sebagai “kegagalan modernisasi”. Dia juga menelisik suburnya terorisme, khususnya setelah melihat peristiwa 11 September, muncul dari rasa kebencian mendalam di negara-negara tempat AS dianggap bertanggung jawab karena mempertahankan rezim yang tiran,seperti Arab Saudi dan Mesir.

Paradoks semakin gamblang manakala rekayasa politik dari Barat malah berkontribusi bagi rekonfigurasi aturan otoritarian daripada menyembulkan demokratisasi . Salah satu perubahan radikal yang dipaksakan adalah revolusi institusional pasca-invasi 2003 di Irak, setelah Bush menilai watak rezimentasi Saddam Hussein tidak sesuai dengan state of nature demokrasi. Secara empiris tidak ada bukti bahwa perubahan institusional membawa dampak positif bagi demokratisasi. Juga tidak terwujud penyebaran nilai-nilai baru semacam keterbukaan dan partisipasi menyumbang kehidupan demokratis. Di Maroko, misalnya, Raja Abdallah pada 1999 memperpanjang pemilihan parlemen dua kali. Pada 2001, dia menangguhkan kekuasaan legislatif untuk mengamandemen undang-undang pemilu. Tak mengherankan jika manipulasi kekuasaan itu justru memperlemah fungsi legislatif dan parlemen menjadi jinak di bawah ketiak kerajaan. Jika promosi demokrasi berkecenderungan merevitalisasi aturan main otoritarianisme, peran rekayasa politik menjadi terbatas .

Dari sisi internal, otoritarianisme berjaya dengan mengelola politik oposisi. Ada dua cara pemerintahan-pemerintahan Arab menggunakan mekanisme manajemen oposisi. Pertama, memecah belah dan memoderatkan kelompok oposisi untuk menyeimbangkan kekuatan perlawanan yang menuntut perubahan politik.

Kedua, memperkuat pendukung politik radikalideologis untuk mengancam dan menandingi oposisi kalangan moderat . Pengalaman Maroko tahun 1970-an hingga 1980-an membuktikan hal itu. Raja mendorong pertumbuhan kalangan Islamis, yakni al-‘Adl wa al-Ihsan dan Shahibah al-Islamiyah, untuk menghadapi kalangan kiri dan sekuler. Tampak betul Raja Hassan II menekan kekuatan Islam politik yang dilihat berpotensi besar agar tak membesar tetapi juga tak melemah yang tidak dapat mengancam rezim.

Hampir sama dengan Raja Hassan, Mesir di bawah Anwar Sadat juga pernah mengakomodasi kekuatan Islamis untuk membendung pengaruh kiri. Taktik mereka terlihat identik, namun strateginya berbeda. Anwar Sadat tidak bertujuan memperkuat Islamisme4 sebagai sebuah oposan yang dapat mengancam rezim, tetapi berusaha mengooptasi Islamismoderat dengan sebuah kepercayaan bahwa oposisi loyal mereka dapat mendukung kekuasaan.

 

Seperti halnya Mesir, Yordania di bawah Raja Hussein berusaha memperkuat oposisi kalangan moderat untuk melawan pendukung radikal dan membuat friksi yang lebih buruk. Pada galibnya, pemimpin otoriter menggunakan kombinasi institusi formal untuk mengelola partisipasi dan mekanisme informal dengan memanipulasi kekuatan oposisi yang beragam dalam rangka melanggengkan kekuasaan.

Dibanding Maroko yang menjalankan strategi win-win solution dengan Islamis, Mesir dikelola dengan banyak oposisi. Pasca- Nasserisme, Mesir mengalami titik balik politik dengan melawan pengaruh kiri, memetakan kekuatan Islamis, dan mendorong kaum moderat.

Karena itu, sistem politik Mesir secara tepat disebut dengan “otoritarianisme liberal” . Privatisasi pelayanan sosial sebagai sebuah strategi rezim di bawah Sadat, yakni dengan membangkitkan kekuatan sektor filantropi wakaf , juga menjembatani hubungan negara dan masyarakat menjadi baik. Wakaf yang sebelumnya terlihat pramodern, tradisional, dan beku, strategi Sadat membuat wakaf menjadi signifikan berbarengan dengan berkecambahnya Islamisme yang justru menolak model negara Eropa modern, yakni model komunitarian tradisional-ideal.

Sementara itu, model otoritarianisme sistem kerajaan memiliki nalar sendiri. Terinspirasi Ibn Khaldun, Albert Hourani mengambil tiga penjelasan saling terkait atas paradoks nyata membangun stabilitas rezim monarki Arab:

(1) sebuah kelompok yang memiliki kekuatan kohesif (‘ashâbiyah)

(2) menggantikan kepentingan kelompok-kelompok masyarakat yang kuat dan

(3) menanamkan aliansi ini dalam ide-ide politik yang menyokong penguasa dengan legitimasi di mata masyarakat.

Sultan Qobbos di Oman, misalnya, mengooptasi eliteelite tradisional negeri ini, yakni saudagar kaya dan pemimpin politik tribal, ke dalam sistem negara karena dia tidak dapat menyandarkan pada (kekuasaan) keluarga yang kecil. Dia menggunakan kelompok elite eksternal yang potensial itu untuk mendukungnya secara loyal.

Hal itu dilakukan dengan strategi deotonomisasi melalui asas tunggal ideologi nasional yang menyatukan seluruh faksi masyarakat Oman . Berbeda dengan model kerajaan Arab lainnya, hanya Arab Saudi yang patut dicatat sebagai satu-satunya rezim yang antialternatif , dan kerap berteman setia dengan AS, dengan sokongan ideologi wahabisme yang mendaulat keluarga Saud sebagai the only show in town.6

Hampir di semua negara Arab tidak terjadi reformasi politik, namun bangkitnya liberalisasi ekonomi menjadi fenomena yang patut diperhitungkan dalam skema otoritarianisme itu. Liberalisasi ekonomi di kawasan itu melahirkan kelompok borjuis nasional yang memiliki posisi dan peran berbeda; mereka menikmati privilese tertentu (otonomi) dari negara dan mampu menentukan posisi tawar. Secara umum mereka berposisi junior, tetapi dapat membuat konsesi untuk beberapa perubahan regional . Tumbuh sebagai elite baru, mereka menjadi semacam subjek yang ikut memengaruhi kondisi sosial-politik. Khusus di kawasan Teluk, mereka tampil sebagai demokrat-borjuis yang menyediakan ruang bagi kalangan menengah seperti intelektual, penulis, dan ulama, untuk mengartikulasikan gagasan politik tertentu. Ditambah dengan menyurutnya keterlibatan politik dibanding sebelumnya, kalangan militer di Timur Tengah ikut terlibat dalam ekonomi sipil. Itu yang membuat mereka menjadi aktor penting dengan haknya sendiri, dan juga memperkuat identitas korporat yang kian merajalela .

Bangunan analisis buku ini sungguh berlawanan dengan model kajian “deficit of democracy” atau “government gap”  yang selalu ingin mencari absennya demokratisasi di Timur Tengah. Beberapa pendekatan seperti oposisi sebagai pelanggengan rezim otoriter monarki maupun republik, logika terbalik promosi demokrasi, hubungan masyarakat sipil dan rezim otoriter, liberalisasi ekonomi tanpa liberalisasi politik, dimensi internasional yang memperkuat otoritarianisme regional, dan seterusnya, merupakan timbangan teoretis canggih. Dari situ, Oliver Schlumberger, ilmuwan Jerman penyunting buku ini, selain menegaskan usangnya pertanyaan “mengapa dunia Arab tidak demokratis?” juga ingin menunjukkan bagaimana otoritarianisme bekerja praktis dan bagaimana dengan gamblang dipahami secara konseptual.

Hipotesis dasarnya bermula dari: demokrasi bukanlah agenda utama yang diprioritaskan rezim-rezim Arab. Hal demikian senyampang dengan teori “the end,”7 “deliberalization”,8 “post-democratization era”,9 “liberalized autocracies”, 10 dan “yet they persist”.11 Karena itu, pertanyaan ilmiah yang relevan menjadi, “mengapa otoritarianisme, sebagai kekecualian,menjadi begitu berhasil di Arab?” Maka, kata kata peyoratif semacam “gap” dan “deficit” hendak diruntuhkan untuk membangun cakrawala baru dalam melihat politik Timur Tengah.

Tidak mempertanyakan nubuat demokrasi terwujud di Arab, dan malah melihat bagaimana aturan politik dunia Arab terjadi, terlaksana, dan diputuskan  setidaknya dapat memaparkan secara analitis struktur kekuasaan dan keagenan masyarakat Arab sekaligus. Pola yang ingin dijelaskan berupa sebuah manipulasi rezim kekuasaan yang mengelola sedemikian rupa mesin-mesin politik untuk mengatur oposisi dan manajemen konflik, mengelola partisipasi untuk mendaulat pemimpin otoriter, dan membebaskan pasar ekonomi dengan menutup keran pasar politik liberal.

Setidaknya ada kritik relevan bagi argumen untuk memahami otoritarianisme Arab, yakni pandangan umum bersifat kulturalis atau esensialis. Islam sebagai sebuah agama, atau beberapa aspek spesifik dalam kebudayaan Arab- Islam, tidaklah sesuai dengan napas demokrasi dan kemudian bertanggung jawab atas absennya kehadiran demokrasi dalam dunia Muslim atau, lebih khusus, Timur Tengah. Keberlangsungan dinamika otoritarianisme yang bertolak belakang dengan pandangan inkompatibilitas Islam dan demokrasi itu sebetulnya bisa dibaca dari kecenderungan kekuasaan Arab untuk mencapai stabilitas.  negara-negara di jazirah Arab yang di dalamnya terdapat tradisi kultural, pemerintah dinasti, atau bahasa sebagai faktor pemersatu memiliki stabilitas kehidupan yang relatif baik. Negera-negara ini dianggap bersikap reaksioner oleh orang-orang Muslim yang menginginkan demokrasi, dan dianggap stagnan oleh mereka yang menginginkan sebuah negara Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip tatanan Islam awal yang egaliter  dan murni. Namun  faktor-faktor pemersatunya, yakni tradisi, dinasti, dan bahasa, menopang ‘ashâbiyah (kohesi sosial yang mengikat kelompok-kelompok menjadi satu melalui sebuah bahasa, budaya, dan peraturan—ala Ibn Khaldun, pen. dan lihat catatan no. 4), yang terus hidup dan menjamin stabilitas di zaman perubahan global.

Sayangnya, buku ini tidak dilengkapi dengan analisis lebih menukik ke jantung mentalitas kebudayaan Arab yang menggerakkan kesadaran berpolitik mereka secara luas. Salah satunya, penjelasan mengenai watak kolektivisme  ummah yang secara internal memengaruhi ketertutupan sikap masyarakat Arab untuk menerima pluralisme sebagai budaya politik, sehingga lebih bisa menerima model monarki absolut ketimbang konstitusional atau republik yang demokratis. Konsep ummah terlanjur menjadi beku dengan mengutamakan absolutisme, sehingga eksklusivisme, kekhalifahan mutlak, dan kediktatoran mudah diterima sebagai can do no wrong.

Penjelasan lebih rinci bisa diabstraksikan dengan mengusut genealogi kesadaran yang menuntun tabiat otoritarianisme Arab. Muhammad Syahrur, misalnya, mengutarakan dengan kritis,14 Warisan model kekuasaan dinasti Muawiyah yang memerintah dengan jalan kekuatan dan menjadikannya sebagai kekuasaan yang turun- temurun dengan jalan represif, maka hal ini mengakibatkan marjinalisasi dalam hal-hal terkait dengan kekuasaan politik, sampai sekarang. Masyarakat Arab hingga kini hidup dan menjadi komunitas pinggiran dalam hal yang bertautan dengan pemilihan penguasa,  kapabilitasnya, dan tenggat waktu (periode) kekuasaannya.

Meminjam terminologi filsuf Maroko, Abed al-Jabiri, Syahrur menyatakan bahwa keberlangsungan tirani politik itu terus-menerus mendominasi “nalar politik para penguasa Arab”. Otoritarianisme bisa dilacak sebagai kecenderungan mengukuhkan nalar politik Arab yang ditetapkan dua belas abad silam saat era penetapan kaidah-kaidah keagamaan bercampur baur dengan kekuasaan dan kebudayaan Arab-Islam, dan kemudian mendominasi cara berpikir masyarakat Arab sebagai sesuatu “yang tetap”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.