Kalkulasi Kedunguan dan Kerugian Negara ” TKI, Kelas 1 atau Kelas 2 ?”

0
224
Amar Ma'ruf (doc/red)

Oknews.co.id, Jakarta – Pemerintah ini memang kepala batu, tidak pertimbangkan kritikan yang ada dibawah, saya sudah sampaikan dalam bentuk tulisan, disitu ada data kelalaian perusahaan tentang prosedural Tenaga Kerja Asing (TKA)”. Itu adalah silogisme yang ada dalam mimpi penulis, sebelum akhirnya bangun melanjutkan narasi ini.

Hukum Indonesia mengatakan, Tidak ada satupun orang di jagat Nusantara ini yang memiliki hak untuk menolak Investasi, selama itu bertujuan mengembangkan ekonomi daerah dan tak lupa tidak merampok hak rakyat. Namun, dengan catatan harus sesuai alur konstitusi, bagaimana Rumusnya ? TKA datang dengan menggunakan indeks Visa 211 ( Visa kunjungan), itu adalah visa hiburan, wisata, kunjungan keluarga dll bukan visa kerja. Visa itu tidak membayar pajak gaji apalagi membayar DKP-TKA (Dana Kompensasi Penggunaan TKA) , $100 loh. Artinya orang yang datang bekerja dengan index visa terebut adalah ilegal atau bahasa manisnya, yaaa penyelundupan.

Selama TKA menggunakan visa 211 tidak dibenarkan mereka berada dilingkungan SMELTER, itu adalah tindakan pidana dan harus di deportasi dari Wilayah hukum Indonesia. Mereka melanggar hukum. Itulah yang terjadi dengan 49 TKA yang masuk sebelumnya ke PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainlies Stell (OSS ) bulan Maret kemarin. Bapak Menteri Pertahanan, apakah itu bukan ancaman ?. Seharusnya TKA yang masuk ke Indonesia dengan tujuan kerja menggunakan Visa Tinggal Terbatas (Vitas) dengan indeks visa 311 bukan 211. Kalau ginikan Sovereignty kita sakit jadinya.

Polemik panjang yang terjadi akibat surat Kementerian Tenaga Kerja (KEMENAKER) yang memberikan izin masuknya TKA 500 orang kembali menguliti hati warga SULTRA, Eksekutif Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara (PEMPROV SULTRA) dan Pemerintahan Kabupaten (PEMKAB) Akhirnya menyetujui dengan berbagai alasan yang serba “Bullshit”. Ibarart menyiram air raksa ke wajah dengan alibi pura-pura tidak sengaja. Sakit bro. !

Saat ini satu satunya satunya harapan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketua DPRD dan wakil ketua, adalah pedang utama hari ini, esok atau lusa yang kami andalkan, dan kalau itu pula patah, maka pupuslah semua harapan. Berharap kepada Bapak Prsiden atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) yang berdarah kelahiran tanah Anoa itu ? Jangan mimpi dinda !, atau kepada Aktvis ? mereka juga butuh piring sayang !.

Kami warga SULTRA ingin meminta keterbukaan Informasi dari pemberi kerja dalam hal ini VDNI dan OSS. 500 TKA yang masuk ke Indonesia ini mengantongi Visa jenis apa ?. Apakah seluruhnya menggunakan index visa 311 ? Bagaimana tindakan dari KEMENAKER Imigrasi, dan Direktur Jenderal (DIRJEN) Pajak yang jelas-jelas 49 TKA sebelumnya masuk ke Indonesia menggunakan visa 211 seperti yang telah di ungkapkan Menko Kemaritiman dan Investasi di media, sebelumnya ?.

Pertemuan virtual (doc/red)

Penulis ingin mengajak menghitung semua Stake holder yang berkaitan dengan TKA. Dari 49 TKA yang sudah masuk dengan visa 211, negara kehilangan DKP-TKA $ 4.900/Bulan atau setara 73 Juta 500 Ribu, itu hanya Dana Kompensasi, bagaimana dengan pajak (20%) dari gaji mereka ?, yang ketika mengacu pada pernyataan kepala kedutaan besar China di Indonesia (Wang Liping) sebesar $30.000 /Tahun atau setara Rp. 450 juta (kurs Rp.15.000) Totalnya adalah 441 juta kerugian negara setiap bulan, terus kalau setahun ? bukannya Rp. 6.100.500.000 ?.

Lalu, bagimana jika 500 TKA yang akan datang itu ternyata mengggunakan Visa unprosedural pula, setelah penulis mengkalkulasi mengikuti sample 49 TKA diatas, Negara rugi tepatnya Rp. 54 Milyar /Tahun, tidak lebih dan tidak kurang. Bagimana dengan ribuan TKA yang telah lebih dulu ada didalam, baik VDNI maupun OSS, serta yang ada di Halmahera, Morowali, Bantaeng, Riau DLL?. KPK deh turun sana ngitung sendiri !.

Mungkin akan jauh lebih rasional jika kita buka-bukaan saja, apa jenis pekerjaan 500 TKA yang katanya tenaga Ahli itu ?, apa jenis Visa mereka ?, latar belakang mereka ?. Namun, kalau pula tidak ingin yasudah, maka kita fair-fairan lah apa yang sebenarnya terjadi, How Much ?, Stratak yang bagaimana, mengapa setelah pertemuan tersembunyi PEMPROV, PEMDA, POLDA bersama Menko kemaritiman, tiba tiba saja mengatakan “Ok Silakan masuk” ?. Itukan Uncountabe Stupid !.

Pemerintah seharusnya lebih progresif menjaga kedaulatan, Perusahan VDNI serta OSS harus di audit penggunaan tenaga kerjanya. berapa banyak tenaga kerja yang telah di selundupkan masuk ke Indonesia dengan menggunakan Visa kunjungan ? Apakah sesuai dengan Telex visa yang telah di keluarkan oleh Konsulat jenderal RI di China sesuai permohonan kedua perusahaan tersebut ?. Jika tidak, Menjerujikan Direktur utama perusahaan dan pejabat yang ikut andil menikmati keuntungan, sepertinya bukanlah hal yang rumit.

Jika saja penggunaan TKA itu sesuai dengan acuan hukum. Tentunya, penulis selaku warga SULTRA, PEMKAB dan PEMPROV harusnya sudah menikmati sistem bagi hasil pajak tersebut, pemerintah daerah sudah bisa membangun apa yang jadi kebutuhan rakyat semisal jembatan putus yang ada dikonawe, atau mungkin menutupi sebagian Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa yang sudah nangis-nangis karena orangtuanya di PHK tapi tetap disuruh bayar full. Hanya orang Tua gila yang rela membayar UKT anaknya sementara satu keluarga akan mati kelaparan. Eror lu !.

Mungkin baiknya begini saja, KEMENAKER dan DIRJEND Pajak kami tantang deh untuk terbuka kepada publik , TKA TKA itu upahnya dibayar dimana, di Indonesia kah atau di Negara asal ?. kalau mereka dibayar di Indonesia maka TKA-TKA teresbut harus bayar pajak dan menggunakan visa yang sesuai. Garing rasanya TKI saja yang di potong upahnya sementara mereka tidak, belum lagi BPJS, TAPERA, DLL kalau dihitung tinggal senyum saja yang tidak memiliki pajak. mereka pula sama dengan TKI, mencari makan di Indonesia. Namun, kalau mereka upahnya dibayar di negera tercintanya, So’ Perusahaan VDNI dan OSS telah melanggar dua hal, Mall Prosedural Visa, dan Mall Payment Upah. Penulis menyarankan agar Ombudsman RI dan DPR komisi IX agar bertandang ke kedutaan besar RI di China, mungkin saja ada titik terang disana. Games !.

Ibrat tanaman, WNI baru start membibit sementara, WNA datang langsung panen. WNI dikasi kartu prakerja, WNA di kasi langsung kerja. kan aneh jadinya !, Penulis tantang dehh ibu menteri kita diskusi Tenaga Kerja Asing, agar tidak mengeluarkan surat yang pimplan lagi.

Ada hal yang terlupakan dari kebijakan pemerintah yang sifatnya sangatlah fundamental dalam membangun ekonomi anak bangsa. Hanya perusahan asing yang diperhatikan oleh pemerintah sementara, para pengusaha-pengusaha nasional yang jelas-jelas masyarakat lokal dipekerjakan, membayar pajak, bayar royalty, serta memberikan CSR telah merengek rengek nangis agar ekspor dibuka, masih saja diabaikan pemerintah. Anak angkat disanjung, anak kandung dibuang, Kan Gila jadinya !.

“ Jika Pejabat pemerintahan dan Raja berusaha untuk tetap pada tugas dan tanggung jawab mereka, kupikir Istana dan Negara akan tetap Aman dan Terlindungi : Haechi”

Penulis : Amar Ma’ruf
Wasekjend PB HMI, Mahasiswa Pascasarjana Univ Paramadina Jurusan Diplomasi dan Hubungan Internasional, DPO OASIS SULTRA, Penyayang Tenaga Kerja Lokal.

Editor : DKI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.