Kedekatan PDIP dan Muhammadiyah, Pintu Kemenangan Jokowi

0
828

Investigasi   Operasi Rahasia Muhammadiyah dan Jokowi  (Edisi -3)

Demokrasi, sebagai mesin pemerintahan, tetap berjalan. Namun, kemampuan orang-orang yang menjalankan mesin tersebut guna membuat keputusan cenderung menurun. Tanpa adanya tujuan bersama, tidak ada dasar bagi prioritas bersama. Tanpa prioritas, tidak ada dasar guna membedakan kepentingan dan klaim pribadi dengan Negara. Sebab itu, anomic democracy terjadi apabila terjadi konflik antara tujuan bersama (Negara) dengan kepentingan pribadi/kelompok, yang terjadi antara eksekutif, cabinet, parlemen, dan birokrat. Anomic democracy adalah politik demokrasi menjadi sekadar arena penegasan kepentingan yang saling berkonflik tersebut, bukan lagi sebagai arena di mana proses pembangunan tujuan bersama dilakukan. Anomic democracy ini muncul, sekali lagi, akibat kesuksesan demokrasi itu sendiri.

Pemilu ini mencatat bagaimana PDIP dengan cantik memainkan dua bandul massa besar NU dan Muhammadiyah, berikut catatan investigasi kami tentang ini.

 

Mesranya PDIP dan PP Muhammadiyah

Dimulai ketika DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan silaturahim dengan jajaran Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah (8/1/2016) Dalam silaturahmi itu, PDIP mengajak Muhammadiyah untuk merekonstruksi sistem bernegara Indonesia.

Dalam kunjungan itu, DPP PDIP menyosialisasikan materi Rakernas I terkait Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto didampingi Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah, Ketua DPP PDIP Hamka Haq, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang DH, dan anggota DPR Erwin Moeslimin Singajuru serta Falah Amru. Mereka ditemui Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang didampingi Abdul Mu’ti, Muhadjir Effendy,‎ Busyro Muqoddas, Dadang Kahmad, dan Suyatno.

Hasto mengatakan, PDIP menganggap Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan bangsa Indonesia yang memainkan peranan penting dalam sejarah perjuangan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Apalagi, Hasto mengingatkan, Bung Karno juga kader dan pernah menjadi pengurus Muhammadiyah di Bengkulu.

Sementaram Ahmad Basarah mengatakan, salah satu maksud kunjungan silaturahmi itu adalah mengajak Muhammadiyah untuk bersama-sama merekonstruksi sistem bernegara Indonesia kembali seperti yang diinginkan para pendiri bangsa.

“PDIP menilai, saat ini bangsa Indonesia tidak lagi memiliki visi haluan negara, karena GBHN sudah dihilangkan sebagai dokumen road mappembangunan semesta berencana bangsa Indonesia. Itu seperti era 1960 Presiden Soekarno bersama MPRS menyusun TAP MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961-1969,” ujar Basarah.

Hasto melanjutkan, tema Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) bukan substansi yang mudah untuk dipahami dan dijelaskan. Sehingga, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengarahkan kepada jajaran elite DPP PDIP untuk melakukan pertemuan dengan berbagai komponen bangsa dalam upaya mengembalikan sesuatu yang hilang dari sejarah berbangsa.

Atas ajakan itu, Haedar mengatakan, Muhammadiyah menyambut baik rencana dan apresiasi tema rakernas PDIP karena hal tersebut sesuai dengan sikap PP Muhammadiyah yang menilai bahwa bangsa Indonesia perlu memiliki kembali PNSB dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

“PP ‎Muhammadiyah menyambut kehadiran unsur DPP PDIP ini. Kami mempunyai hubungan yang strategis dengan PDIP, karena sama-sama bertemu pada pemikiran Bung Karno,” jelas Haedar.

Dia menceritakan, suatu saat Bung Karno pernah bertanya dan heran karena setelah dirinya menjadi Presiden tidak pernah ditagih iuran anggota Muhammadiyah.

Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan cair. Selain membicarakan hal-hal yang substansi, dialog juga dibumbui dengan sejumlah canda dan usul yang perlu dipertimbangkan. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, misalnya, mengusulkan agar dipertimbangkan untuk memproduksi film tentang Bung Karno.

“Perlu diproduksi film berkualitas tentang Bung Karno, yang bisa memengaruhi ide-ide generasi muda dan menggambarkan sosok pembaharu pemikiran Islam. Dengan cara itu, desoekarnoisasi bisa dilawan dan dapat digambarkan secara utuh tentang Bung Karno yang dihormati di Indonesia dan luar negeri,” usul Mu’ti.

‎Haedar mengatakan, Muhammadiyah siap untuk memberikan sumbang saran pemikiran terhadap PDIP sebagai partai terbesar di parlemen saat ini apabila ingin melakukan kajian akademis terhadap kemungkinan dilakukannya amendemen UUD 1945. Amendemen itu untuk merekontruksi pembangunan nasional melalui GBHN/PNSB dengan cara memberikan  kewenangan MPR agar dapat kembali menyusun dan menetapkan GBHN/PNSB.

Haedar menjelaskan, dalam muktamar Muhammadiyah beberapa waktu lalu dmuncul Dokumen Negara Pancasila. Dia juga menjelaskan, sejumlah pakar Muhammadiyah telah menelaah dan mengeluarkan buku “Indonesia Berkemajuan, Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna” serta “Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa”.

Buku-buku tersebut diserahkan Haedar kepada Hasto pada akhir pertemuan. Sementara, Hasto menyerahkan buku berjudul “Di Bawah Bendera Revolusi”, “Sarinah” dan “Gerak Sejarah Partai Banteng”.

“Kami merasakan ada sesuatu yang hilang dalam perkembangan politik Indonesia setelah era reformasi meskipun ada juga sejumlah hal yang positif,” kata Haedar.

Dimulai dari 2016 inilah setting desain politik dibangun kemudian biarpun tidak ada kesepakatan secara tertulis tetapi narasi politik yang dibangun menuju ke arah yang sama

Puncaknya ketika PP Muhammadiyah mengusulkan tentang Nawacita II yang dipahami banyak pihak sebagai sikap PP Muhammadiyah mendukung Jokowi dua periode, Usul itu disampaikan saat Jokowi menerima 177 mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Istana Negara, Jakarta (6/8/2018) .

“Kami doakan Bapak dapat menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya mendapat berkah, ridho dari Allah SWT. Dan untuk Nawacita kedua kalau bisa kami memberi enam poin masukan,” kata Haedar.

Poin pertama adalah menjadikan nilai agama sebagai nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara, sebagai wujud sila pertama, ketuhanan yang maha esa. “Kami yakin dengan nilai agama yang hidup, bangsa ini akan semakin kokoh,” kata Haedar.

Poin kedua, adalah menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofi, alam pikir seluruh bangsa dan negara.

Poin ketiga, menyusun dan melaksanakan kebijakan ekonomi berkeadilan sosial sebagai usaha untuk mengatasi kesenjangan sosial. “Kita ingin wujudkan apa yang Pak Jokowi sebut sebagai new economic policy, berbasis keadilan sosial dan mewujudkan pemerataan. Saya yakin dengan penguatan infrastruktur yang berhasil, akan jadi modal pemerintah kedepan,” ucap Haedar.

Mewujudkan kedaulatan bangsa dan negara, sehingga Indonesia bisa menjadi bangsa yang kokoh dan berkemajuan menjadi poin keempat yang diusulkan.

Poin kelima adalah penguatan daya saing SDM untuk berkompetisi di ranah global. “Dan inilah pentingnya restrrukturisasi pendidikan nasional,” kata dia. Poin terakhir, adalah sikap proaktif untuk dunia Islam. Ia berharap Islam menjadi kekuatan Indonesia di samping politik bebas aktif dan melahirkan kekuatan baru sebagai bangsa Muslim terbesar di dunia.

Dekat dan Obyektif

Sebelum Pemilu berlangsung, Haedar menyampaikan pola hubungan yang dibangun adalah politik negara, Muhammadiyah, umat, dan bangsa Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan politik saat ini.

“Kehidupan kebangsaan masih diwarnai oleh krisis moral dan etika, disertai berbagai paradoks dan pengingkaran atas nilai-nilai keutamaan yang selama ini diakui sebagai nilai-nilai luhur budaya bangsa,” ucap Haedar pada Sabtu (19/5/2018) dalam Pengkajian Ramadhan 1439 H Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur (Jatim) di Dome UMM.

Kenyataan ini menurut Haedar ditunjukkan oleh perilaku elite dan warga masyarakat yang korup, konsumtif, hedonis, materialistik, suka menerabas, dan beragam tindakan menyimpang lainnya.

“Sementara itu proses pembodohan, kebohongan publik, kecurangan, pengaburan nilai, dan bentuk-bentuk kezaliman lainnya (tazlim) semakin merajalela di tengah usaha-usaha untuk mencerahkan (tanwir) kehidupan bangsa. Situasi paradoks dan konflik nilai tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia kehilangan makna dalam banyak aspek kehidupan dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara,” jelas Haedar.

Demokrasi yang berkembang di Indonesia masih dianggap bersifat prosedural. Anggapan ini akhir-akhir ini berkonotasi negatif karena praktik pemilu yang bertentangan dengan prinsip bebas dan adil (free and fair elections). Ketidak beranian untuk memutuskan sistem atau rezim pemilu yang tegas, apakah distrik, proporsional, atau gabungan keduanya hanya menimbulkan praktik pemilu yang disertai jual-beli suara, penggelembungan suara, politik uang, dan kanibalisme politik yang ditandai oleh rivalitas antar calon dalam satu partai.

“Di tengah suasana di mana integritas dan kejujuran politik, praktik demokrasi kita masih diwarnai oleh banyak penyelenggara pemilu yang partisan dan tidak netral. Dalam situasi demikian, sulit diharapkan demokrasi prosedural bisa berjalan seiring dengan demokrasi substansial, di mana kepentingan masyarakat terdahulukan daripada kepentingan kelompok dan perseorangan,” ungkap Haedar.

Selain itu, persoalan etika dan budaya terkait erat dengan implementasi dasar filosofi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Sayangnya hal ini justru terabaikan sejak Indonesia mengalami periode reformasi atau memasuki masa transisi ke demokrasi,” tutur Haedar.

Krisis multi-dimensi yang muncul akibat masalah finansial dan akonomi yang luar biasa pada tahun 1997/1998 menyebabkan banyak orang berperilaku pragmatis dan zero-sum-game.

Otoritarianisme dan pengekangan kebebasn yang berkepanjangan menyebabkan banyak pihak mengambil sikap pintas, kehilangan solidaritas, dan mementingkan kepentingan kelompok atau individu yang sempit dan berdimensi jangka pendek.

“Kondisi kejiwaan seperti inilah yang membuat masyarakat bertindak mengabaikan etika dan budaya dalam kehidupan sosial-politik mereka,” terang Haedar.

Diakhir, Haedar berpesan, dalam menghadapi masalah dan tantangan tersebut, Indonesia diharapkan selain melakukan rekonstruksi sistem kehidupan politik nasional yang bermakna (with meaning), bersamaan dengan itu membangun konstruksi nilai yang menjadi landasan berperilaku politik (political behavior) yang positif dan juga bermakna sesuai dengan nilai-nilai luhur agama yang hidup di negeri ini, Pancasila, dan kebudayaan nasional yang luhur sebagai basis tindakan politik individual dan kolektif.

“Dalam konteks inilah harapannya Muhammadiyah secara institusi menjadi kekuatan pemandu nilai politik yang utama serta orang-orangnya menjadi uswah hasanah (suri teladan) dalam berpolitik,” tegas Haedar.

Diakhir, Haedar juga berpesan agar politik amar ma’ruf dan nahi munkar benar-benar diperankan dalam posisi dan fungsi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan organisasi kemasyarakatan yang mencerahkan sekaligus berkemajuan,  yang tidak boleh terbawa arus ke kanan maupun ke kiri dalam pusaran politik praktis yang keras dan penuh pertaruhan saat ini.

 

Fakta inilah yang kemudian diterjemahkan oleh kader-kader Muhammadiyah untuk pemenangan Jokowi terutama untuk yang secara teknis berhubungan dengan pelaksanaan Pemilu di lapangan, tunggu laporan SRH Kusumadiningrat, Nuha, dan Uzlifah pada edisi berikutnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.