Kembali Ke Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila Dan UUD 1945 di Era Revolusi Industri 4.0

0
199

Oleh : Falens Ramadhani (Kandidat Direktur Bakornas Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam 2018-2020)

Oknews.co.id, Jakarta – Di hari kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia terus menyisakan berbagai pekerjaan rumah dalam tatanan berbangsa dan bernegara. Selama tujuan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat belum tercapai secara utuh disitulah setiap elemen bangsa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban agar bisa mewujudkannya. Berbagai persoalan masih kerap hadir di tengah-tengah kita terutama di bidang hukum, politik sosial, ekonomi, budaya serta kemajuan teknologi.

Kita melihat sejarah ada 2 (dua) kali pergolakkan yang pernah terjadi di tanah air. Pertama; Revolusi (1965) dan Kedua; Reformasi (1998). Perbaikan demi perbaikan dalam susunan sistem ketatanegaaran terus dilakukan. Namun, ada hal mendasar yang terus menjadi perhelatan dalam setiap diskusi ilmiah bahwa kita lupa menyusun role map sistem ekonomi yang mesti kembali kepada ekonomi kerakyatan.

Sebagai bangsa yang terus berkembang dalam peradaban dunia modern, Indonesia hendaknya telah bisa memberikan kontribusi pemikiran dan jawaban atas tantangan dunia ke depan. Bagaimana mungkin hal tersebut terwujud jika kita masih kehilangan jati diri sebagai bangsa untuk menerapkan ekonomi kerakyatan dan lebih memilih sitem neo kapitalis atau kapitalis itu sendiri dalam praktik ekonomi kita. Sedangkan ekonomi kerakyatan hanya dibicarakan di forum-forum ilmiah sebagai teoritis bukan aplikatif dan solutif.

Dewasa ini dunia berubah sangat cepat, apalagi di era revolusi 4.0 sekarang. Segala sistem informasi cepat tersebar dan dinamis. Hal ini berpengaruh terhadap tatanan sosial dan perilaku masyarakat. Peluang dan tantangan ekonomi kita semakin kompleks namun sebagai generasi berikutnya kita harus siap berjuang mengembalikan tatanan ekonomi ke landasannya, yakni ekonomi Kerakyatan atau Ekonomi Pancasila.

Menurut Guru Besar,Prof. Dr. Mubyarto, sistem Ekonomi Kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Tugas Negara mengatur dan menjamin kemerataan baik itu dalam akses, segmen pasar dan kebijakan (Keyness).

Pancasila alinea IV yang dipertegas oleh UUD 1945 pasal 33 tentang “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan SDA alam yang diperuntukkan bagi rakyat” masih jauh dari kenyataan. Salah satu Founding Father, Moh. Hatta yang telah banyak menulis tentang konsep ekonomi kerakyatan akan tetapi belum ada ikhtiar bagi ekonom kita untuk mengembangkan lebih lanjut, baik itu sistem dan model aplikatif dalam sistem sektor riil dan moneter.

Walau dalam praktiknya, ekonomi kerakyatan berlandaskan pancasila bisa dijelaskan sebagai ekonomi jejaring (network)yang menghubung sentra-sentra inovasi, produksi dan kemandirian usaha masyarakat ke dalam suatu jaringan berbasis teknologi informasi, untuk terbentuknya jejaring pasar domestik diantara sentral UMKM yang ada di Indonesia. Potensi UMKM sebenarnya sangat besar di Indonesia, yakni tingkat penyerapan tyenaga kerja sebesar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional dan berkontribusi terhadap PDB (produk Domestik Bruto) sebesar 57%.

Sumber daya alam kita yang terus digerogoti oleh perusahaan-perusahaan asing. Mulai dari ujung barat hingga timur hanya menyisakan kerusakan lingkungan, limbah dan masalah sosial. Negara hingga sekarang belum bisa hadir sebagai jawaban atas permasalahan lahan, keadilan pengelolaan sumber daya dan penindasan yang dilakukan oleh para Pemegang modal di negeri ini. Undang-undang Indonesia yang mengatur arus modal pun begitu, dengan demikian menjadi yang paling liberal di dunia., bahkan melebihi yang berlaku di Negara-negara yang paling liberal. (Radius Prawiro. 1998:409)

Sebagai bangsa yang terus tumbuh sebagai bangsa yang berpenduduk nomor empat di dunia, kurang lebih 265 juta jiwa, apalagi Indonesia sedang melewati bonus demografi ditopang dengan jutaan UMKM yang tersebar di seluruh nusantara. Dengan demikian, sebenarnya kita berpotensi membangun kemandirian ekonomi secara utuh. Masih ingatkah kita bahwa krisis 1998, sektor yang tidak terlalu mengalami dampak krisis tersebut adalah sektor UMKM kita.

Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan kesadaran kolektif baik dari pemerintah, akademisi, praktisi, politisi, dan semua elemen masyarakat secara massif, objektif dan sistematis. Apalagi di saat revolusi indusi 4.0 sekarang, potensi tersebut baik untuk mengembangkan UMKM secara kolektif dengan memanfaatkan teknologi. Praktik sektor riil yang ditopang UMKM merupakan konsep ekonomi kerakyatan yang pernah menghadirkan produk “koperasi” sebagai sektor pembiayaannya.

Di Cina sana yang juga pernah melewati bonus demografi, mencoba mengembangkan UMKM dengan memetakan wilayah mulai dari desa hingga kota. Negara dan stakeholder hadir dengan menjamin pemasaran. Hal ini bisa dilakukan di Indonesia jika kita siap memetakan wilayah dari sabang-merauke dan berusaha mencari segmen pasar, misalnya Asean hingga mancanegara.

Penulis berpendapat bahwa jika anak muda khususnya mahasiswa sekarang dengan perkembangan teknologi mampu membawa “massage” perubahan, tentunya harus terus dan fokus menggaungkan ekonomi kerakyatan (ekonomi pancasila) secara massif dan menjadi isu nasional. Terus berupaya melakukan riset dan kajian serta berani menciptakan “role map” dan mengembangkan ekonomi kerakyatan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Dengan kebijakan pemerintah yang menggelontorkan dana cukup besar untuk pembangunan infrastruktur dan telah memberikan anggaran yang cukup besar ke desa akhir-akhir ini, Diharapkan sistem ekonomi kerakyatan yang bercirikan gotong royong bisa kembali dilakukan, terutama oleh anak muda. Hanya saja, para sarjana muda harus mampu melirik desa sebagai potensi dalam memajukan perekonomian daerahnya. Tidak selalu berupaya mencari pekerjaan di kota besar.
Sehingga ke depan diharapkan terjadi penurunan angka pengangguran di Indonesia yang masih tinggi menurut data BPS sebesar 6,87 juta (5,13%) . (DKI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.