Kesenjangan Antara Pemilik Modal dan Buruh

0
2598

Oknews.co.id, Pada dasarnya buruh, pekerja, tenaga kerja maupun karyawan adalah sama. Namun dalam kultur Indonesia yang membedakan adalah buruh bekerja pakai otot sedangkan pekerja, tenaga kerja maupun karyawan bekerja pakai otak. Perbincangan mengenai nasib buruh tidak akan pernah mendapati ujung ketika kompetisi modal diberi ajang yang lebar, ketika sistem memberikan penghormatan terhadap kepemilikan pribadi dan eksploitasi membabi buta terhadap buruh bisa diawali dari fakta ini, dimana buruh sudah dipandang sebagai komoditas yang bebas diperlukan untuk melipatgandakan keuntungan dari modal yang telah ditanam.

Menurut Karl Marx konflik antara Buruh dan pemilik modal disebabkan oleh faktor ekonomi. Yang dimaksud dengan faktor ekonomi disini adalah penguasaan terhadap alat produksi oleh kaum borjuis (Pemilik Modal). Walaupun borjuis berjumlah sedikit mereka memonopoli kekuasaan sekaligus menguasai hasil-hasilnya sedangkan proletar (kaum buruh) sebaliknya mereka yang berjumlah besar tidak mempunyai kekuasaan, mereka hanya diarahkan, dikendalikan dan diperas oleh borjuis dengan cara sewenang-wenang atau dengan kekerasan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Proletar bekerja guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka menerima upah dari kaum borjuis. Sedang kelas borjuis bekerja dengan mencari untung atau laba sebanyak-banyaknya.

Proletar sering menjadi target eksploitasi borjuis. Mereka sering diperas tenaganya dan diberikan upah rendah guna kepentingan meraup laba sebesar-besarnya. Sebab proletar tak bisa menciptakan lapangan kerja sendiri sehingga menumpang pada borjuis untuk dapat bertahan hidup. Mereka pun menerima upah apa adanya asalkan dapat bertahan hidup dengan keluarga. Inilah yang dimaksud dengan golongan kelas menurut Marx yaitu kelas buruh (mereka hidup dari upah) dan kelas pemilik modal (Hidup dari laba).

Saya selaku penulis kurang sependapat dengan teori Marx jika hanya ingin menghapus stratifikasi sosial bidang ekonomi dalam masyarakat yaitu tidak ada golongan pengusaha dan golongan buruh. Padahal antara keduanya itu terdapat simbiosis mutualisme yaitu saling berhubungan dan membutuhkan. Pengusaha membutuhkan untuk memproduksi barang, buruhpun membutuhkan pengusaha untuk mendapatkan gaji dalam menghidupi keluarganya.

Sementara di Indonesia hak dasar pekerja atas atas perlindungan upah juga diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2003 diantaranya setiap pekerja berhak untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun , peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun. Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh mengadakan diskriminasi antara buruh laki-laki dan buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Pengusaha wajib membayar upah kepada buruh, jika buruh sendiri sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya. Pengusaha wajib membayar upah kepada buruh, jika buruh tidak masuk bekerja karena hal-hal sebagaimana dimaksud berikut ini dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pekerja menikah, dibayar untuk selama 3 hari ; b. Menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 hari ; c. Mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 hari ; d. Membabtiskan anak dibayar untuk selama 2 hari ; e. Isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 hari dan ; g. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia dibayar untuk selama 1 hari.

Setiap pengusaha juga wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja sesuai Undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 77 yaitu : a. Tujuh jam dalam satu hari dan empat puluh jam dalam seminggu untuk enam hari kerja; b. Delapan jam dalam satu hari dan empat puluh jam dalam seminggu untuk lima hari kerja ;
Sedangkan sesuai pasal 78 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja harus memenuhi syarat : a. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan ; b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak tiga jam dalam satu hari dan empat belas jam dalam satu minggu. Jika pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur.

Pada saat ini pengusaha harus sepatutnya memberikan upah kepada buruh sesuai standart serta kualitas dan kuantitas pekerjaannya. Sebab buruh mempunyai tanggungjawab dalam rumah tangganya untuk kebutuhan sehari-hari, membiayai anak sekolah dan biaya tak terduga. Begitu juga dengan buruh, jangan terlalu banyak menuntut dengan upah yang tinggi. Upah kalian itu harus disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas pekerjaannya. Sebab pengusaha tidak ingin rugi dalam aktivitas produksinya. Jadilah pengusaha yang memahami kondisi buruhnya serta jadilah buruh yang memahami kondisi pengusahanya. (SUMARSONO/Arya)