Manuver Jokowi Taklukkan Muhammadiyah

0
409

Investigasi   Operasi Rahasia Muhammadiyah dan Jokowi  (Edisi -2)

Meski Muhammadiyah bukan organisasi politik apalagi parpol, namun dalam sejarahnya Muhammadiyah pernah menjadi gerakan politik dengan melahirkan partai politik dan tokoh-tokoh politik serta negarawan. Beberapa partai politik pernah didirikan tokoh Muhammadiyah seperti MIAI, PII, Masyumi, Parmusi, PPP, PAN dan terakhir PMB. Sementara beberapa tokoh politik dan negarawan pernah dilahirkan Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, Kahar Mudzakir, Muhammad Natsir, Muhammad Roem, Sukarno, Sudirman, Suharto hingga Amien Rais. Hal itu menunjukkan sumbangsih Muhammadiyah terhadap bangsa dan negara sangatlah besar, sehingga tidak ada satupun sejarahwan yang berani menafikannya.

Namun sampai umurnya memasuki satu abad, Muhammadiyah tetap sebagai organisasi sosial, dakwah dan keagamaan, tidak mungkin akan berubah menjadi gerakan politik apalagi parpol. Hal itu telah ditegaskan dalam Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Banda Aceh (1995) yang memilih Amien Rais sebagai Ketua PP Muhammadiyah menggantikan KH Ahmad Azhar Basyir yang wafat setahun sebelumnya, dimana dikatakan ”Muhammadiyah tidak mempunyai hubungan organisatoris dan tidak merupakan afiliasi dari suatu partai politik atau organisasi apapun”.

Sementara dalam sejarahnya, Muhammadiyah pernah dua kali menolak permintaan agar diubah menjadi partai politik. Pertama, pada 1927 KH Agus Salim pernah meminta KH Ahmad Dahlan agar mengubah Muhammadiyah menjadi partai politik, tetapi secara tegas ditolak tokoh pendiri Muhammadiyah dari Kauman Jogjakarta tersebut. Kedua, ketika awal Orde Baru Presiden Suharto pernah meminta KH AR Fachruddin agar Muhammadiyah diubah menjadi partai politik, tetapi dengan halus ditolak Pak AR.

Dengan jumlah anggota, simpatisan dan kader yang mencapai 35 juta orang ber KTA dan pengaruhnya meluas hingga ke negara-negara ASEAN, Eropa dan AS, maka Muhammadiyah rentan akan bujukan dan rayuan untuk terjun langsung di dunia politik praktis dan berubah menjadi partai politik. Tetapi mengapa Muhammadiyah hingga sekarang tetap tidak terbujuk untuk mereformasi diri menjadi partai politik yang bercita-cita memimpin negara dan pemerintahan seperti Jami’at Islami, Ikhwanul Muslimin dan Wahabiyyah ? Pasalnya seluruh anggota, simpatisan dan kader Muhammadiyah haqqul yaqin, jika berubah menjadi gerakan politik apalagi parpol maka akan lebih besar madhorotnya daripada manfaatnya bagi Muhammadiyah. Sebab parpol jelas kental akan nuansa intrik dan konflik kepentingan, merugikan amal usaha, mempersempit lahan dakwah, menghilangkan ukhuwah Islamiyah dan hanya berorientasi pada kekuasaan. Selain itu jika sejak awalnya Muhammadiyah telah menjadi parpol, maka barangkali nasibnya akan sama dengan Masyumi atau Ikhwanul Muslimin di Mesir yang dibubarkan rezim Sukarno dan rezim Abdul Fatah Sisi, sementara para pemimpinnya ditangkapi dan dipenjara.

Politik Praktis
Memasuki tahun politik 2019 dibawah kepemimpinan Haedar Nasir, seharusnya sudah waktunya para pimpinan Muhammadiyah baik tingkat pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota hingga ke ranting melakukan gerakan reformasi politik internal untuk menegaskan kepada seluruh anggota, simpatisan dan kader Muhammadiyah mereka harus benar-benar faham mengenai politik, tidak hanya faham tentang keagamaan saja. Bahkan kalau dirasa banyak manfaatnya, para simpatisan, kader dan pengurus Muhammadiyah didorong untuk menjadi pengurus parpol meski masih aktif sebagai anggota Muhammadiyah.

Namun bukan berarti Muhammadiyah perlu berubah menjadi gerakan politik apalagi parpol.

 

Para pimpinan dan kader Muhammadiyah hingga level daerah harus benar-benar faham politik praktis. Pasalnya, jika mereka tidak faham politik kenegaraan, maka mereka akan dimakan oleh politik itu sendiri, sebagaimana pernah dikatakan mantan Perdana Menteri Mohammad Natsir. Terbukti jutaan anggota Muhammadiyah setiap menjelang Pemilu atau Pemilukada selalu menjadi rebutan parpol yang berasas Islam maupun nasionalis.
Memang tugas para pemimpin Muhammadiyah memasuki abad kedua kelahirannya sangatlah berat. Tidak hanya harus menghadapi serbuan ideologi sekuler Barat seperti Sepilis (Sekularis, Pluralis dan Liberalis) yang telah diharamkan MUI, tetapi juga dakwah Muhammadiyah pada abad pertama kelahirannya untuk memberantas virus TBC (Takhayul, Bid’ah dan Churafat) di kalangan umat Islam Indonesia ternyata belum berhasil secara memuaskan. Sedangkan sekarang memasuki abad kedua, Muhammadiyah menghadapi tangangan semakin berat, apalagi di kalangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ada yang dikenal selalu mendukung faham Sepilis, sementara mayoritas kader di bawahnya tetap istiqomah anti Sepilis dan TBC.

 

Desain Jokowi untuk Muhammadiyah

Desain politik Jokowi melalui Prof Malik Fadjar dan Prof Muhadjir Effendi berjalan sukses, pola kunjungan, dialog terbatas, dan hadiah-hadiah kecil sesuai adat Jawa mampu membuat Muhammadiyah tak berkutik, apalagi pergerakan BIN membungkam anak-anak muda berjalan lancar mampu mengendalikan Muhammadiyah secara utuh, ditunjang mesranya Megawati dengan banyak tokoh Muhammadiyah di negeri ini.

 

Sebagai catatan, Ketika Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Kamis (23/8/2018) menerima kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta beberapa Menteri Kabinet Kerja di Kantor PP Muhammadiyah Menteng Jakarta Pusat.

 

Disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, kunjungan Presiden ke PP Muhammadiyah, pertama dalam rangka penyerahan hewan qurban, kedua Presiden ingin bersilaturahim dan berdialog langsung dengan Ketua Umum dan Anggota PP Muhammadiyah mengenai isu-isu aktual dan strategis tentang kebangsaan.

 

“PP Muhammadiyah menyambut dengan baik kunjungan tersebut dan berdiskusi mengenai beberapa hal,” terang Haedar.

 

Pertama, mengenai penanganan musibah gempa Lombok. PP Muhammadiyah meminta Pemeritah agar lebih terkoordinasi dan tertangani secara seksama, meskipun statusnya bukan bencana nasional.

 

Kedua, tentang pengentasan kemiskinan dan pemecahan kesenjangan sosial. Agar UMKM dan rakyat kecil makin mudah aksesnya pada modal dan pengembangan usaha. Kebijakan ekonomi berkeadilan sosial penting menjadi kebijakan utama dan menjadi perhatian sangat khusus.

 

Ketiga, masalah kebijakan kesehatan dan BPJS agar lebih memproleh perhatian Presiden.

 

“Muhammadiyah dengan program 1000 klinik terus berusaha membaantu masyarakat sampai ke daerah terjauh, terluar, dan terdepan,” jelas Haedar.

 

Keempat, perhatian terhadap pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia agar menjadi utama untuk membangun keunggulan bangsa.

 

Kelima, pemerintah bersama kekuatan nasional termasuk ormas keagamaan memelihara iklim kondusif pada tahun politik 2019 agar rakyat tetap damai dan bersatu. Disampaikan proses menuju Pilpres dan Pileg 2019 memang lama sampai sekitar delapan bulan, ke depan perlu lebih dipersingkat agar perhatian bangsa tidak semata pada kontestasi politik.

 

“Alhamdulillah dialog berjalan lancar dan hangat. Presiden juga mengapresiasi masukan-masukan Muhammadiyah. Termasuk dalam penanganan bencana gempa Lombok dengan mengeluarkan Inpres agar lebih terkoordinasi dengan baik, fokus, dan penanggulangan yang efektif, termasuk untuk rehabilitasi ke depannya,” tutur Haedar.

 

Selain dengan PP Muhammadiyah Presiden juga sempat berdialog dengan keluarga besar Muhammadiyah, termasuk dari Majelis, Lembaga, amal usaha, dan angkatan muda Muhammadiyah (AMM) . Disampaikan pula perhatian dan penghargaan Presiden terhadap Muhammadiyah yang terus bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah pembinaan umat untuk kemajuan bangsa

Begitu pula ketika kunjungan ke Mualimin Jogjakarta, Jokowi memuji konsistensi Muhammadiyah yang terus merawat tradisi melahirkan tokoh perubahan di Indonesia. Pujian itu disampaikan saat milad 1 abad madrasah mu’alimin dan mu’allimaat Muhammadiyah yang digelar di Yogyakarta.

” Merupakan kebanggaan turut memperingati kiprah satu abad mu’alimin dan mu’allimaat ini. Banyak lahir tokoh besar dari mu’alimin, mu’allimaat,” ujar Jokowi, dikutip dari laman , Kamis 6 Desember 2018.

Presiden bernama lengkap Joko Widodo itu menyebut, mu’alimin dan mu’allimaat merupakan lembaga yang punya kader terseleksi. Sosok yang belajar di mu’alimin dan mu’allimaat merupakan calon kader penerus kepemimpinan bangsa.

” Setahu saya, di madrasah mu’alimin mu’allimaat ini selalu banyak yang daftar, sehingga di madrasah mu’alimin mu’allimaat ini yang bisa masuk sudah terseleksi dari yang baik-baik. Santri mu’alimin dan mu’allimaat pintar dan cerdas,” ucap dia.

Muhammadiyah, tambah Jokowi, selalu selaras dengan pemerintah dalam pembangunan. Tujuan Muhammadiyah dan pemerintah yaitu menjaga persatuan dan persaudaraan.

” Harus sambung menyambung agar kesatuan kita utuh. Kita bersatu, kita bisa menjaga persatuan, persaudaraan, ukhuwah,” ujar dia.

 

Bahkan ketika Jokowi menyerahkan sejumlah izin PTM di Lamongan, Sebuah taktik yang luar biasa karena Muhammadiyah merasa seperti dapat perhatian penuh karena selama SBY memimpin ditempatkan selalu berada di bawah NU.

Muhammadiyah mengubah pergerakan dari mengambil jarak pasif dengan parpol, sementara sekarang cenderung proaktif berkomunikasi dengan partai-partai politik. Kendati begitu, menurut Haedar, jarak dengan partai tetap dijaga agar tidak abu-abu bahwa ormas Muhammadiyah masuk politik praktis. Politik, lanjut dia, adalah baik selama mengikutsertakan nilai-nilai moral dan etika. Politisi yang baik tentunya belajar bahwa politik bukan tentang upaya meraih kekuasaan semata, tetapi juga soal kebajikan untuk orang banyak dan bertata krama. “Kalau kami sering berkomunikasi dengan tokoh-tokoh politik akan ada negosiasi nilai,” kata Haedar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (17/2/2019), seperti dikutip Antara.
Haedar menambahkan, politik adalah urusan muamalah atau hubungan sesama manusia. Bahkan Muhammadiyah berpandangan politik sebagai muamalah yang baik sebagaimana urusan ibadah, akidah dan akhlak. “Memperjuangkan kekuasaan, menduduki pemerintahan dan setelah itu bagaimana negara diurus. Ini nilai luhur,” katanya.
Ia mengatakan, politik tidak boleh dibiarkan lepas kendali karena berpotensi menumbuhsuburkan paham Machiavellisme, yaitu menghalalkan segala cara. “Maka Muhammadiyah perlu menghadirkan nilai-nilai agama yang mencerahkan yang berkaitan dengan politik,” kata Haedar. Menurut dia, dakwah memang tidak bisa dilepaskan dari politik. Bagi Islam, politik itu bagian dari dakwah. Ada dakwah dan politik kebangsaan yang bersifat umum, misalnya suara moral dan pelurusan kiblat bangsa, tunggu laporan SRH Kusumadiningrat, Nuha, dan Uzlifah pada edisi berikutnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.