Mematikan Peluang Pemimpin Perempuan

0
17

Oleh: Uzlifah

Ketika berkaca pada sejarah, nama Khadijah binti Khuwalid, Aisyah binti Abu Bakar, Umu Salamah, sampai Nyai Walidah Ahmad Dahlan para wanita tangguh yang sekarang tinggal cerita kosong yang tidak memiliki arti pasca matinya peran politik perempuan sekarang ini maka tinggalah sebuah pertanyaan mengapa tidak muncul lagi para pemimpin perempuan tangguh pasca reformasi ini?

Jawabannya terletak pada sebuah hal sederhana yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari: lekatnya stereotipe. Stereotipe menempel kuat pada benak-benak mayoritas masyarakat, membentuk suatu cara pandang patriarki yang diwariskan secara turun-temurun, yang kemudian menyempitkan perspektif orang-orang, yang berujung pada minimnya kesempatan yang diberikan untuk perempuan agar bisa bertarung dan berkompetsi secara fair dalam ruang kebangsaan ini.

Tidak, tidak hanya sekadar stereotipe. Self-political awareness adalah sesuatu yang belum hidup berabad-abad alamnya, karena kebanyakan perempuan tertekan oleh stereotipe. Sehingga, dua hal ini saling berkorelasi dan merupakan sebuah rantai yang saling terhubung satu sama lain. Perempuan merasa dunianya hanya berada di dalam batas yang ditetapkan oleh lingkungannya, sehingga kesadaran berpolitik hanya hidup di benak segelintir perempuan saja.

Padahal, seorang muslimah, sifat alamiah dasarnya adalah lebih teratur, lebih telaten dalam membereskan suatu masalah, karena secara natural hal-hal tersebut adalah insting keibuan.

Hal tersebut bisa diasah, bisa pula tidak terdapat pada suatu individu tertentu, tetapi pada umumnya, sifat-sifat tersebut melekat pada wanita; dan hal ini sebenarnya dapat diaplikasikan pada kegiatan berpolitik. Wanita bisa membantu mengatur, ‘merapikan’ suatu masalah dan lebih memerhatikan detil dengan teliti agar suatu sistem dapat berjalan dengan baik.

Kemudian dalam masalah hak pilih. Wanita adalah setara dengan pria, jika kembali pada prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, meskipun perannya dalam masyarakat berbeda-beda. Wanita juga berhak untuk bersuara, memilih pemimpin yang dapat melayakkan kehidupannya.

Jika melihat perkembangan hak-hak politik perempuan di dunia, hal tersebut memang terlihat terlambat dari yang seharusnya, akan tetapi yang telah berlalu bukanlah suatu kasus yang harus disebut-sebut dan dituntut secara berlebihan. Tugas kita sekarang, terutama para wanita, adalah membuka pandangan seluas-luasnya.

 

Fakta  bahwa representasi politik tidak akan menghadirkan representasi kepentingan dan identitas secara sempurna, hanya separuh atau sebagian. Sehingga representasi bisa saja hanya tentang klaim semata bukan sebuah fakta representasi.

 

Dalam representasi politik formal, pemilu atau apapun bentuknya  dianggap sebagai sarana untuk ‘menghadirkan’ rakyat. Menggunakan asumsi populasi dan sampel dalam memaknai representasi maka pemilu dianggap sebagai suatu bentuk ‘menghadirkan’ populasi (kerangka populasi adalah seluruh rakyat yang telah memenuhi syarat), untuk memberikan pilihan politik memilih diantara mereka sendiri, untuk membentuk sampel (wakil rakyat) yang representatif dan mencerminkan populasinya. Ketika pun populasi yang hadir tidak seratus persen dilihat dari sebaran pemilih yang menggunakan hak pilihnya, tetap bisa dikatakan representatif. Tetapi masalah representasi politik adalah di bagian kerangka sampel, terkait pilihan yang tersedia, yakni partai politik atau calon wakil rakyat yang ada apakah sudah representatif? Artinya proses pemilu adalah proses yang representatif ‘menghadirkan’ populasi (seluruh rakyat yang memenuhi syarat memilih), akan tetapi pemilu tetap bermasalah menghasilkan representasi politik yang sempurna. Hal tersebut terjadi karena ada dua hal yaitu pada mekanisme memilih tidak dapat dipastikan berasosiasinya identitas dan kepentingan pemilih terhadap calon wakil yang dipilihnya; kemudian pada pilihan yang tersedia, baik partai politik dan kandidat wakil rakyat, adalah pilihan terbatas yang tidak representatif.

 

Untuk itu segala upaya mewujudkan berbagai pilihan identitas dan kepentingan yang beragam (partai politik dan calon wakil rakyat) untuk hadir dalam politik elektoral sebaiknya tidak dihalangi, dihambat, atau dibatasi.  Dalam kerangka meminimalkan bias antara proses pemilu dengan hasil pemilu yang akan selalu menghadirkan under-representation secara identitas dan kepentingan, maka salah satunya dibutuhkan affirmative action untuk memberikan akses pada ‘proses memilih pilihan yang lebih representatif’ ataupun pada ‘hasil untuk lebih dekat pada kondisi yang representatif’.

 

Dalam konteks affirmative action terhadap representasi perempuan, dari berbagai literatur tentang kuota gender dikenal berbagai tipe dan varian yang bisa diklasifikasikan secara umum oleh Mona Lena Krook (2009) menjadi tiga. Yaitu

 

party quota, memberi akses  pencalonan perempuan yang dilakukan partai politik dalam persentase tertentu di dalam daftar kandidatnya;

 

 

legislative quota, yang agak mirip dengan party quota yakni memberikan akses dalam pencalonan bagi perempuan dalam persentase tertentu hanya saja dimandatkan untuk seluruh partai politik yang berkontestasi melalui regulasi yang mengikat.

 

Sementara  reserved seats, agak berbeda dengan dua yang disebutkan sebelumnya, yaitu suatu bentuk jaminan memperoleh kursi di parlemen dalam jumlah atau persentase tertentu bagi perempuan melalui regulasi pemilu.

 

 

Dua jenis kuota gender yang pertama lebih mengintervensi proses memilih karena berada dalam ranah proses memilih, dengan menyediakan pilihan yang ‘lebih’ representatif. Sementara jenis yang terakhir lebih mengintervensi pada hasil agar parlemen dipastikan memiliki wakil yang ‘lebih’ representatif.

 

 

Jika diawal disebutkan bahwa representasi politik menitikberatkan pada hadirnya kepentingan dan identitas, maka perdebatan yang muncul seputar affirmative action menggunakan gender kuota, belakangan ini berfokus pada menghadirkan representasi identitas perempuan secara kuantitas, yang menurut Ann Philips (1995) akan mendorong keadilan dan kesetaraan serta mendorong hadirnya kepentingan perempuan. Selain itu juga membuat perempuan dapat mengakses sumber daya untuk kebaikan seluruh masyarakat.  Sementara beberapa pandangan lain melihat kemampuan menghadirkan kepentingan perempuan kerap kali menjadi pertanyaan, karena sesungguhnya partai politik melalui elit politiknya kerap kali memiliki motif yang berbeda. Motif itu adalah menggunakannya sebagai strategi pemenangan semata untuk meraih simpati pemilih maupun memanfaatkan popularitas perempuan sebagai target meraih suara, seperti diungkapkan oleh Caul (2001); Meier (2004) Chowdhury (2002) yang dikutip dalam tulisan Mona Lena Krook (2009).

 

 

Terlepas dari perdebatan di atas, perempuan di Indonesia sudah terlalu lama secara sengaja dibiarkan untuk tidak hadir dan terlibat dalam politik bagaimana pendapat anda ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.