Miskomunikasi atau Gagal Faham Jejaring Pendidikan

0
207

Oleh Bahrus Surur-Iyunk

Sejak setahun lalu, saya mengikuti dua grup WA yang anggotanya adalah orang tua wali murid. Tentu saja di dalamnya ada admin yang dikomandani oleh guru BK, guru wali kelas dan wakasek yang menangani kehumasan. Menariknya, keduanya sama-sama diblokir oleh admin, karena chat anggota yang tak terkendalikan. Keduanya memiliki maksud yang berbeda.

Karena diblokir, jika seorang wali murid mau berkomentar atau chat atau sekedar nge-like dengan jempol, harus ijin atau dikirim dulu ke admin. Kata istri saya, “Masa’ mau ngasih jempol saja harus ngirim dulu ke admin? Ribet banget.” Karena itu pula, komunikasinya tinggal satu arah atau –tepatnya– tidak ada komunikasi. Yang ada hanyalah intruksi dan sekedar pengumuman saja.

Grup WA pertama adalah grup wali siswi SMP sebuah Madrasah Muhammadiyah. Kebetulan anak saya diterima di sekolah tersebut, setelah mengikuti tes gelombang I pada bulan November 2019. Grup ini beranggotakan kurang lebih 150 orang. Cukup ramai. Sehari tidak dibuka, chat-nya bisa mencapai 200an. Macam-macam chat yang diketik dan diunggah. Namun, rata-rata adalah hasil copas dari grup lain.

Sudah beberapa kali dalam grup yang mayoritas diisi oleh ibu-ibu gaul ini diingatkan untuk tidak me-share informasi, gambar dan video yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan sekolah. Namun, tetap saja yang di-share adalah itu-itu juga. Karena merasa gerah dengan situasi grup yang tidak segera berubah, maka beberapa anggota yang juga wali siswi mengusulkan agar admin me-blokir chatting-an anggota grup. Yang mau nge-share atau chat silahkan hubungi admin grup. Grup itu akhirnya bersih, kecuali ada informasi dari sekolah.

Grup WA kedua adalah grup wali siswa yang disebut dengan forum kelas orang tua siswa kelas VI sebuah SD swasta. Dari SPP-nya tergolong mahal. Sekolahnya berbasis Islam. Anggota grup ini cenderung disiplin, tidak mengunggah yang tidak-tidak, dan komunikatif pada awalnya.

Namun, di masa injury time habisnya waktu pembelajaran kelas VI, sekolah ini tidak segera mengumumkan aktifitas apa yang akan dilakukan oleh siswa kelas VI. Sekolah ini tampak gugup saat pandemic Covid-19 datang. Anak-anak tetap diberi tugas setiap hari dan Alhamdulillah dikerjakan.

Saat UNBK sudah jelas ditiadakan oleh Pemerintah, ujian tingkat satuan pendidikan (Ujian Sekolah) malah tidak ada kejelasan. Sementara itu, sekolah tetangga yang juga berbasis Islam dan SSP-nya juga mahal, sudah selesai Ujian Sekolah dan sudah ujian tahfidz. Bahkan, sudah selesai wisuda tahfidz. Fotonya tersebar luas di media social.

Sebagai orang tua wali melihat tetangga yang sudah rampung semua tentu menjadi gugup. Anak-anak sendiri bertanya, “Yah, adik ini sudah lulus belum sih?” Saya sebagai orang tua yang tidak tahu kebijakan sekolah ya tidak menjawab apa-apa kecuali, “Kerjakan sajalah tugasnya. Nanti kan ada pengumuman dari sekolah.”

Dalam ketidakjelasan dan keheningan yang cukup lama itu, tiba-tiba sekolah melalui guru adminnya mengumumkan bahwa tanggal sekian akan diadakan ujian tahfidz dan ujian Penilaian Tengah Semester dan Penilaian Akhir Tahun. Orang tua wali murid yang terdiri dari orang-orang kelas menengah ke atas (guru, dokter spesialis, pengusaha, kepala sekolah, pejabat tingkat Kabupaten) itu kaget dan bertanya-tenya. “Kok baru sekarang ujian itu diumumkan? Mengapa tidak sejak awal ketika “diliburkan” saat pandemic baru dimulai?” Pihak sekolah pun membantah jika tidak ada pengumuman.

Dari sinilah orang tua wali murid itu mulai gerah. Mereka “menggugat” dan mempertanyakan banyak hal. Mulai dari kelulusan anak-anak mereka; mengapa masih ada PTS dan PAT?; bukankah anak-anak sudah mengerjakan tugas sejak awal masa pandemic covid-19?; Apakah tidak ada potongan SPP, karena anak-anak tidak bersekolah dengan normal?; menggugat penggunaan dana BOS selama ini; mempertanyakan uang tabungan yang tidak boleh diambil oleh siswa selama sekolah, dana rihlah yang sudah ditabung anak-anak, dana pelepasan siswa; dan sebagainya.

Mengingat keluhan dan pertanyaan orang tua wali siswa yang membanjiri grup, maka admin pun memblokir semua chat anggota grup. Kata istri saya, “Sekolah kok jadi dictator begini ya..” Namun, fenomena ini setidaknya mengingatkan para kepala sekolah bisa mengendalikan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang seiring perkembangan waktu.

Pemyelenggara (Yayasan/Persyarikatan) dan Pengelola sekolah (kepala sekolah) mesti belajar dari kasus mampetnya komunikasi seperti ini. Bukan hanya gagap komunikasi, tapi juga gagal menghadapi pandemic corona yang cukup istimewa ini. Cara penyelesaiannya juga tampak gugup. Artinya, permasalahan yang muncul tidak segera diselesaikan dengan cepat.

Di sisi lain, bisa jadi ini merupakan cerminan dalam manajemen sekolah yang cenderung diktator. Di mana, guru dan karyawan tidak diberi ruang dan tidak diajak bicara dalam menyelesaikan masalah-masalah sekolah. Sehingga, mereka yang berhadapan langsung dengan siswa dan orang tua juga tidak bisa menjawab keluhan dan pertanyaan orang tua wali murid.

Mungkin di sinilah keberadaan Komite Sekolah dan Forum Kelas. Tidak hanya ditunjuk, apalagi dibuat sendiri secara sepihak oleh pimpinan sekolah, tetapi harus benar-benar diajak berembuk dalam menyelesaikan masalah sekolah. Peran serta masyarakat (komite sekolah) akan sangat membantu sekolah, karena tidak sedikit orang tua yang bisa disinergikan dengan kepentingan sekolah. Karenanya, jika ada masalah dengan orang tua wali murid, tidak harus sekolah atau pimpinan sekolah yang menjawab, tapi cukup orang tua wali sendiri yang menjelaskan. Semoga sekolah Muhammadiyah tidak gagap dalam membangun komunikasi dengan orang tua wali murid. Amin…

Bahrus Surur-Iyunk (pwmu)

Penulis adalah guru dan pemerhati dunia pendidikan tinggal di Sumenep Madura.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.