Muhammadiyah dan Kemenangan Jokowi

0
1168

Investigasi   Operasi Rahasia Muhammadiyah dan Jokowi  (Edisi -1)

Pemilu  yang berlangsung tanggal 17 April 2019 mensisakan pertanyaan besar, benarkah Muhammadiyah dibalik kemenangan Jokowi berikut laporan  investigasi oknews dari jantung Muhammadiyah.

 

Kedekatan Muhammadiyah dengan Jokowi

Abdul Mu’ti Sekretaris Umum PP Muhammadiyah  mengungkapkan bahwa hubungan itu lebih dekat dengan Jokowi daripada presiden sebelumnya.

“Ya alhamdulillah kami punya komunikasi dan kedekatan yang sangat baik dengan kedua-duanya,” ungkap Abdul.

“Dengan Pak Jokowi kami sangat dengat, bahkan kalau kami boleh jujur dibandingkan dengan presiden yang sebelumnya, Pak Jokowi ini termasuk presiden yang paling banyak melakukan kunjungan ke muhammadiyah,” lanjutnya.

“Dua kali sidang tanwir yang sebelumnya di Ambon dibuka oleh Bapak Presiden, yang kali ini juga dibuka oleh beliau,” sambungnya.

Kemudian, Abdul juga menjelaskan bahwa hingga kini muhammadiyah masih menjalin komunikasi yang baik dengan keduanya.

Sebab menurutnya, melalui komunikasi yang baik dapat menyampaikan pandangan-pandangan secara langsung.

Catatan Muhammadiyah Studies, bahwa Besarnya Muhammadiyah dalam berbagai segi dan juga dengan keluasan ruang geraknya membuat daya tekan politik (political leverage) perserikatan ini dalam kancah politik nasional tidak bisa diabaikan. Meskipun, sekali lagi, ia bukanlah organisasi politik. Walau begitu. Muhammadiyah seyogianya tidak tampil “terlalu politis” dalam berbagai perkembangan dan dinamika politik nasional. Sebaliknya, Muhammadiyah mesti senantiasa lebih menampilkan diri sebagai civil society dan interest group, yang sekaligus memainkan peran sebagai pressure grdup (kelompok penekan).

Salah satu faktor kebertahanan dan keberhasilan Muhammadiyah sepanjang sejarah dalam menjalankan misinya adalah kemampuannya memelihara jarak (disengagement) dengan negara, kekuasaan (power), dan politik sehari-hari (day-to-day politics). Muhammadiyah dalam banyak perjalanan sejarahnya cenderung melakukan “political disengagement”, menghindarkan diri dari keterlibatan langsung dalam politik, apakah “politik negara” (state politics) maupun “politik kepartaian” (party politics), atau politik kekuasaan (power politics). Dengan watak seperti itu, Muhammadiyah dapat terhindar dari kooptasi negara atau, lebih parah lagi, bahkan menjadi bagian dari negara itu sendiri. Begitu pula dengan sikap Muhammadiyah yang mengambil jarak dengan parpol-parpol sehingga tidak terjadi identifikasi Muhammadiyah dengan parpol tertentu. Hasilnya, Muhammadiyah dapat memelihara karakter dan mu-ruah-nya sebagai organisasi civil society.

Sebaliknya, dalam ekspresinya sebagai organisasi civil society vis-a-vis negara, Muhammadiyah tidak menjadikan dirinya sebagai “altematif bagi negara”, berusaha menumbangkan kekuasaan negara untuk kemudian menjadi tulang punggung baginegara itu sendiri. Namun, Muhammadiyah lebih cenderung akomodatif terhadap negara. Meskipun, dalam kasus-kasus tertentu. Muhammadiyah melakukan resistansi sangat kuat terhadap negara, seperti dalam hal asas tunggal Pancasila pada paro pertama dasawarsa 1980-an. Dengan demikian, ekspresi dan aktualisasi civil society Muhammadiyah berbeda dengan pemahaman klasik dan kovensional tentang civil society yang dipandang sebagai gerakan dan kelompok oposisional yang bertujuan menumbangkan rezim yangberkuasa.

Ini ditunjukkan pula dalam pemilu 2019 ini bagaimana peran tokoh-tokoh Muhammadiyah memainkan politik ini secara harfiah dapat dibaca semua orang, tunggu laporan SRH Kusumadiningrat, Nuha, dan Uzlifah

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.