PBB Ungkap Data Base Perusahaan yang Berkolaborasi dengan Israel, AS Berang

0
175
Kondisi Pemukiman Hasil Aneksasi Israel

Oknews.co.id – DUTA Besar Amerika Serikat (AS) Nikki Haley mengecam sebuah laporan PBB mengenai 206 perusahaan yang memiliki hubungan perjanjian khusus dengan Israel, khususnya yang beroperasi di permukiman Israel di Jerusalem. Haley menyebut laporan tersebut sebagai sebuah pemborosan waktu dan sumber daya yang menunjukkan obsesi anti-Israel.

Kantor komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia merilis sebuah laporan -dengan tidak menyebutkan nama perusahaan tersebut- namun dapat membuka jalan menuju daftar hitam bisnis, yang oleh pejabat Israel ditakuti karena akan menjadi sasaran boikot internasional.

“Keseluruhan masalah ini berada di luar batas mandat Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (HAM) dan merupakan pemborosan waktu dan sumber daya,” kata Haley dalam sebuah pernyataan.

Adapun, laporan PBB tersebut merupakan tanggapan atas sebuah resolusi yang diadopsi pada 2016 lalu oleh Dewan HAM di PBB yang meminta pembuatan database semua perusahaan yang melakukan bisnis di permukiman Israel di Jerusalem, yang menurut PBB dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Sebagai informasi, permukiman Israel dipandang ilegal di bawah hukum internasional dan merupakan hambatan utama bagi perdamaian karena dibangun di atas tanah milik orang-orang Palestina dan merupakan bagian dari negara mereka di masa depan.

Lebih dari 600.000 pemukim Israel tinggal di Tepi Barat dan mencaplok Jerusalem timur yang berdekatan dengan hampir tiga juta orang Palestina.

Haley pun menambahkan, AS akan terus mendorong secara agresif melawan bias anti-Israel, dan memajukan reformasi Dewan (PBB).

“Sementara kami mencatat bahwa mereka dengan bijak menahan diri untuk tidak mencantumkan perusahaan individual, fakta bahwa laporan tersebut dikeluarkan merupakan pengingat lain dari obsesi dewan yang anti-Israel,” kata Haley.

Dari 206 perusahaan yang ditinjau, 143 berbasis di Israel, 22 di AS, tujuh di Jerman, lima di Belanda dan empat di Prancis. Adapun, laporan tersebut sebenarnya dijadwalkan akan dirilis tahun lalu namun berulang kali tertunda.

Duta Besar Israel Danny Danon mengecam keras laporan tersebut, menyebutnya sebagai tindakan memalukan, yang akan menjadi noda di UNHRC selamanya. (AFP/NH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.