Pemuda Desa dan Budaya Politik dalam Partisipasi Mayarakat pada Pilkada 2020

0
81

Oleh : Muhammad Bagas Pangestu Aji

Oknews.co.id, Kontestasi Pilkada sebagai wujud pelaksanaan hak politik masyarakat merupakan sebuah manifestasi negara Indonesia sebagai negara yang demokrasi yang menganut ideologi demokrasi pancasilan dengan jenis demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan(representative democration).  Sebagai bagian dari hak,politik menjadi sebuah sarana untuk mewujudkan hak masyakat yang dimana hak tersebut telah diatur dalam undang undang No 12 tahun 2005 pengesahan International  Covenant On Civil And Political Right(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Hal ini menunjukan bahwa keberadaan hak  politik setiap warga negara merupakan suatu mekanisme untuk menunjang kepentingan rakyat secara keseluruhan agar setiap penguasa terpilih melalui mekanisme pilkada dapat menjadi representasi kepentingan rakyat pada umumnya diluar kepentingan pribadi dari penguasa itu sendiri. Perkembangan politik sendiri di Indonesia tidak lepas dari peran didalam elemen masyarakat,seperti pemerintah,tokoh tokoh masyarakat,serta masyarakat itu sendiri yang dalam hal ini para pemuda di Indonesia. Politik sendiri dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan guna menunjukan kemajuan Indonesia dalam rana penggunaan media politik sebagai media massa yang bisa dijadikan alat menaikkan elektabilitas dari calon calon kepala daerah yang ingin melaju di dalam kontestasi pilkada.

Dalam hal klasifikasi tipe budaya pada rana politik terdapat beberapa tipe budaya politik yang secara universal diketahui : 1) Budaya politik parokial(parochial political culture) yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politik nya rendah. Di dalam masyarakat ini tidak ada peran politik yang bersifat khusus;2) Budaya politik kaula( subject political culture) yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatife maju,baik dalam segi sosial maupun ekonominya itu sendiri tetapi masyarakatnya sendiri masih bersifat pasif;3)Budaya politik partisipan (participant political culture) yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Dalam hal ini masyarakat sudah mampu untuk memberikan opini nya dan aktif dalam kegiatan –kegiatan politik. Masyarakat sudah memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum,tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Fakta yang terjadi di Indonesia menurut data dari beberapa lembaga, seperti Lembaga Indikator Politik Indonesia memberikan uraian bahwa partisipasi politik daerah di Indonesia pada tahun 2018 tidak dapat dikatakan tinggi, hal ini dapat dilihat dari data yang ditemukan bahwa di Jawa Timur, partisipasi pemilih hanya ada di angka 62,23 persen dengan margin of error 1,33 persen. Demikian juga halnya di Jawa Barat (67,83 persen) dan Sumatera Utara (68,54 persen), dan Sulawesi Selatan (74,43 persen). Lembaga lain dalam hal ini Lembaga Survei The Republic Institute yang melangsungkan quick count tahun 2018 mengemukakan bahwa target Komisi Pemilihan Umum belum tercapai dalam pemilihan 2018, hal yang menyebabkan adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat secara maksimal terkait politik (Sumber: jawapos.com). Sedangkan data partisipasi masyarakat pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 yang dirilis oleh Komisi Pelimihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menunjukkan angka yang cukup signifikan yakni 81 persen (Sumber: nasional.kompas.com).

Di dalam data data diatas tersebut bisa dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di kalangan para pemuda di desa belom sepenuhnya maksimal dikarenakan beberapa faktor yaitu dari sisi pemerintah masih kurang sosialisasi ke desa desa sehingga masyarakat desa itu sendiri masih kurang memahami arti penting di dalam partisipasi politik. Pemuda di desa sendiri didalam kontestasi pilkada sudah skeptis terhadap pemimpin di daerahnya,pemikiran skeptis sendiri yaitu pemikiran yang sudah tidak percaya lagi dengan politik inilah menjadi faktor penghambat terciptanya iklim politik yang sehat dalam masyarakat di Indonesia baik masyarakat desa maupun kalangan pemuda. Faktor kepentingan pragmatis dalam politik kepentingan –kepentingan yang sifatnya pribadi lebih dominan daripada kesadaran kesadaran politik secara batiniah. Dalam hal ini kepentingan terhadap keuntungan dari politiklah tujuan utama nya, dimana seorang pemilih akan lebih cenderung mengedepankan keuntungannya dalam pemilihan tersebut, sehingga pemilihan bukan lagi menjadi kesadaran hati nurani rakyat melainkan kepentingan pragmatislah yang menjadi orientasi masyarakat khususnya masyarakat desa. Program Pemuda Desa Sadar Politik (PDSP) merupakan program yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat desa melalui pengadaan program Desa Peduli Politik. Hal ini guna mengembalikan marwah tipe budaya Politik Partisipan dalam jiwa masyarakat desa dalam menunjang hidupnya pemilihan yang cerdas dan berbudaya.Melalui Program Pemuda Desa Sadar Politik (PDSP) diharapkan marwah budaya politik partisipan dapat tumbuh secara mendalam pada jiwa masyarakat desa guna menunjang pembangunan demokrasi cerdas dalam masyarakat yang tergolong terpencil. Selain itu PDSP juga diharapkan mampu memaksimalkan penggunaan dana desa 1 (satu) miliar untuk kemanfaatan masyarakat desa yang lebih mengedepankan kepentingan umum dan terhindar dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.