Politik Dua Wajah Kaum Nahdliyin

0
390

Oknews.co.id – Malang, Hakekat politik adalah ruang bersama (room-together) yang menjadi tempat dimana setiap individu menyusun gagasan, ide-ide, menempatkan cita-cita, mencetuskan visi-misi, membangun solidaritas, serta merelakan diri untuk berkorban demi tercapainya tujuan bersama kepada kehidupan yang lebih baik. Kata kuncinya adalah “kehidupan bersama”. Penyimpangan terhadap hakekat politik apabila “ruang bersama” ini berubah menjadi ruang pribadi (private room), kelompok dan golongan demi kepentingan segelintir orang. Maka disinilah keotentikan politik dipertanyakan. Politik adalah gagasan penyatuan dan persamaan.

 

Thomas Hobbes (1588-1679) dalam karya monumenalnya Leviathan (1651) menjelaskan “ruang bersama” itu termanifestasi dalam lembaga bernama negara untuk membasmi sifat busuk manusia yang pada dasarnya adalah serigala bagi sesamanya ((homo homuni lupus). Dengan demikian fungsi politik terletak pada fungsi negara sebagai pengatur kehidupan bersama.

 

Menurut Hobbes, manusia ketika dihadapkan pada realitas politik maka akan memunculkan kemunafikan yang disusun secara sadar oleh sang aktor. Akibatnya politik yang sejak awal diidamkan sebagai alat untuk mewujudkan solidaritas sosial warga berubah menjaditopeng kekuasaan yang dilakukan oleh wayang-wayang politik secara sadar. Karena mereka adalah wayang, maka yang diberikan adalah cerita fiktif yang sebenarnya adalah cita-cita bersama dan mimpi masyarakat. Dinamika politik ini dimainkan dengan lakon-lakon kedamaian, kesejahteraan, keadilan dan kebahagian tanpa warga negara pernah merasakannya dalam kehidupan riil (David Runciman, 2010). Di sini kita melihat koruptor dengan percaya diri berbicara tentang kepentingan publik, menyampaikan aspirasi rakyat, tapi inilah sebenarnya “syahwat” politik yang dibungkus oleh topeng demokrasi. Politik menjadi panggung wayang dimana ceritanya tidak berada didunia nyata.

 

Filosuf kuno seperti Plato memiliki hubungan traumatik terhadap politik sebagai upaya mencapai kekuasaan. Trauma atas sang guru Socrates yang dihukum mati oleh kekuasaan politik Yunani kuno menyebabkan Plato melakukan perendahan makna terhadap politik dengan cara: pertama, politik ditempatkan sebagai kesadaran manusia terhadap filsafat. Para filusuf memiliki tingakatn lebih tinggi daripada politik. Kedua, memisahkan kelompok intlektual dari politik dengan mendirikan Hakademia (Akademi). Melalui Akademik menurut Plato manusia akan mendapatkan kebebasan akademik dan tidak terikat oleh politik. Apa yang jelaskan Plato menunjukan pada dasarnya Plato apolitis terhadap kekuasaan politik yang represif dan totalitarian. Maka menurut Plato, yang berhak menduduki kekuasaan politik adalah filusuf, hal ini kini terjadi pada pola gerak politik Nahdliyin, di satu sisi tampak ramah dengan lawan-lawan politik Islam dan Pada sisi yang berbeda tampak garang terhadap umat Islam yang lain.

Dalam buku bertajuk ‘NU Jadi Tumbal Politik Kekuasaan, Siapa Bertanggungjawab?‘ yang dirilis awal 2019, Choirul Anam membeberkan, NU mulai bergeser dari khitahnya sebagai ormas sosial dan keagamaan sejak dinakhodai oleh Said Aqil Siradj.

Said Aqil terpilih dalam Muktamar NU ke-32 di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 2010. Ketika itu, menurut Choirul, muktamar digelar layaknya kongres partai politik. Tak seperti sebelumnya, para kandidat calon ketua umum PBNU memboyong tim sukses ke gelaran muktamar.

Saat itu, menurut Choirul, politikus PKB mulai menancapkan pengaruh di NU. Salah satunya dengan menjadi anggota tim sukses para kandidat. Seperti lazimnya yang terjadi di ajang pemilihan ketua umum parpol, dugaan jual beli suara juga sempat mengemuka dalam muktamar tersebut.

Lima tahun berselang, Said Aqil kembali terpilih dalam Muktamar ke-33 NU di Jombang Jawa Timur. Tak lebih baik, muktamar tersebut justru penuh kegaduhan dan diwarnai beragam intrik politik.

Salah satu yang menjadi polemik ialah pemilihan ketua umum menggunakan sistem ahlul aalli wal aqdi (AHWA) atau sistem formatur. Padahal, AHWA tidak ada dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga NU. Hasil pemilihan model itu yang kemudian digugat puluhan kyai NU yang dipimpin Solahuddin Wahid (Gus Solah).

Selain Said Aqil, Muktamar NU Jombang juga mendapuk Ma’ruf Amin sebagai Rais Aam NU yang baru dan Miftachul Akhyar sebagai Wakil Rais Aam. Rais Aam merupakan jabatan tertinggi di NU. Menurut Choirul, di bawah ketiganya, NU kian politis.

Di berbagai kesempatan, ketiga tokoh besar NU kerap menyatakan, NU dihormati sekaligus dibutuhkan pada era Jokowi. NU ibaratnya ashaqul qoror atau pemangku kebijakan setingkat pemegang kata ‘putus’ untuk urusan pemerintahan dan negara. “Yang akhirnya mulai membawa NU jauh dari nilai-nilai dasar paham keagamaannya,” tulis Choirul.

Pragmatisme politik NU, dijelaskan Choirul, mencapai puncaknya saat PBNU mendorong Maruf Amin sebagai pendamping Jokowi. Dipengaruhi PKB, NU terus diarahkan untuk berpolitik praktis dan kian lama semakin kehilangan nalar kritisnya.

“Orientasinya, hanya soal menang dan kalah dalam perebutan pemilihan jabatan politik baik eksekutif maupun legislatif. Keseharian NU akan dipenuhi kegiatan dan perbincangan strategi pemenangan untuk merebut kursi DPR, DPRD, walikota/bupati, gubernur, dan presiden,” terang dia.

Nafsu Menang sampai pada Tingkat Bawah

Kegaduhan politik terjadi karena orientasi politik tidak lagi ditempatkan sebagai ruang bersama-untuk kepentingan bersama. Politik berubah menjadi perebutan ruang publik oleh segelintir orang. Alih-alih politik sebagai sarana yang pro-rakyat (propublico) berganti pro-duit (propecunia). Para elit politik dinegeri ini memanfaatkan “ruang bersama” sebagai sarana meningkatkan ruang pribadi mereka denga cara meningkatkan pengusaan terhadap ekonomi. Kompetisi demokrasi yag ongkos politiknya sangat mahal akan terbayar melalui akses yang dimanfaatkan dengan menjual “kepentingan warga”. Itu sebabnya ongkos mahal dalam kompetisi politik dalam pemilu tidak menjadi masalah bagi kandidat. Sebab modal kembali dari penguasaan terhadap ruang-ruang ekonomi yang seharusnya dinikamati oleh rakyat.

 

Demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi menjadi barang dagangan politik transaksional. Kekuasaan hanya dimiliki oleh rakyat beberapa menit pada saat pemilu. Warga secara otentik memberikan hak mereka atas pilihan politik dengan mendistribusikan “kedaulatannya” pada pilihan politik sebagai wakilnya. Manakala pemilu usai, kekuasaan berpindah tangan kepada para penguasa. Sementara masyarakat kembali tergopoh-gopoh menagih dan menuntut hak-hak mereka yang dititipakn melalui mekanisme pemilu.

 

Kegaduhan politik terjadi sebagai akibat dari terjadinya pemisahan politik dengan rakyat itu sendiri. Politik direduksi tidak lebih sekedar arena perebutan kekuasaan antar kekuatan-kekuatan politik (baca: partai politik). Hakekat politik sebagai wahana bagi penegakan kedaulatan politik, keberdikarian ekonomi, dan pengukuhan jati diri kebudayaan inilah yang tidak nampak dalam arena politik saat ini. Motivasi keterlibatan individu dalam politik tidak lebih dari sekedar pilihan jalan baru dalam menjaga keamanan ekonomi (usaha) mereka. Perebutan kekuasaan tidak hanya terkait kepentingan nasional bahkan sampai pada organisasi ukhuwah semacam MUI, BAZNAS, Badan Wakaf, sampai RT/RW pun harus semua atas nama Nahdliyin di Pulau Jawa, sebuah ironi yang terjadi, fasih berbicara agama tetapi kehilangan kebaikan dalam berperilaku sosial. Seharusnya ikatan Aswaja itu mampu menyatukan kekuatan sunnah bukan mencerai beraikannya.

Maka seyogyanya, politik sebagai sarana pembebasan dan pemersatu warga sebenarnya telah tertanam dalam sanubari warga Indonesia sejak upaya perjuangan merebut kemerdekaan 1945. Di era ini semua elemen masyarakat memasuki ruang bersama yaitu politik. Mewujudkan cita-cita bersama yakni kemerdekaan. Kepentingan dan keserakan individiu dan kelompok ditangguhkan untuk mencapai kebaikan hidup bersama: merdeka.

 

setelah proklamasi kemerdekaan 1945, pondasi politik kita diletakkan pada UUD 1945 yang menjadi dasar pembangunan politik. Politik bertujuan sebagai perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah tanah air. Politik bukan milik pribadi. Politik kita sejatinya adalah jalan bagi terciptanya kemasalahatan warga, tercapainya kemakmuran, dan peningkatan terhadap harkat dan martabat manusia.

 

Politik sejatinya adalah “polis” yang berarti kesatuan territorial yang didalamnya terdapat kesamaan tentang gagasan hidup bersama. Kehidupan bersama ini dimaknai sebagai mimpi masyarakat tentang kebaikan, keadaban, kesejahteraan dan kedamaian. Masyarakat baru disebut “politis” apabila dia mampu memberikan partisipasi baikideologi atapun tindakan dalam usaha mencapai kehidupan bersama tersebut. Dalam konteks Indonesia, cikal bakal platuk sejarah inilah yang dapat menyatukan seluruh warga negara Nusantara untuk bersatu dalamkapal bernama Indonesia.

 

Politik yang dibangun tanpa orientasi kebebasan dan pemersatu nasional, hanya akan berujung pada kekisruhan, kegaduahan, dan demarkasi ekonomi yang sering berujung pada konfik vertikal dan horizontal dalam masyarakat. Inilah tantangan pembangnan politik kita: politik yang bermakna dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kembalilah ke Khittah yang Menegaskan Peradaban yang Berperi Kemanusiaan. Wallahu alam bissawab.

Penulis : Ki Sabda palon

Editor : Baba Barry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.