Politisi Perempuan diantara Hegemoni Maskulinitas

0
123
Uzlifah bersama Sanduaga Uno beserta para aktifis Perempuan Jawa Timur

Oleh Uzlifah

Pameo bahwa politik bukan wilayah bagi perempuan adalah lambang betapa konservatifnya pola pikir publik, yang ternyata efektif untuk memangkas dan memarjinalisasi perempuan dari kehidupan politik formal. Akibatnya, peran dan posisi mereka di wilayah pengambil kebijakan masih sangat minim. Seolah-olah politik menjadi wilayah tabu bagi kaum perempuan, bahkan perempuan dalam dunia politik dianalogikan hanya sebagai aksesoris semata.

Kita sadar bahwa hegemoni dan pola penempatan eksistensi politik perempuan yang diskriminatif menjadi realitas yang selalu berulang secara eksternal. Sedangkan penulis mencatat pula ada empat hal catatan internal yang selalu berulang setiap jelang momen politik

Pertama, perempuan enggan masuk politik karena takut resiko yang bakal diterima jika terlibat dalam kegiatan politik praktis. Kegiatan politik dekat dengan tindakan yang menghalalkan cara untuk mendapatkan kemenangan. Implikasi dari tindakan tersebut dapat membahayakan jiwa dan membuat tidak nyaman secara kejiwaan. Banyak contoh drama atas nama strategi politik, dan teror-teror lain yang mengancam keberhasilan politisi perempuan.

Kedua, kompetisi antar perempuan dalam bidang politik ternyata kurang terbuka dan diwarnai dengan tindakan saling curiga. Kaum perempuan masih terbentur pada paradigma tertutup, sehingga hubungan dengan pesaing terutama dalam internal partai menjadi kurang harmonis dan kurang fair. Sifat yang demikian mesti dikaji dan diperbaiki, karena sangat merugikan kaum perempuan sendiri .

Ketiga, kaum perempuan mesti berfikir yang sama dengan kaum pria, bahwa wilayah politik juga menjadi bagian hidupnya.

Keempat, perempuan kurang memanfaatkan jaringan untuk membangun konstituen yang dapat mendukungnya dalam kegiatan politik.
Empat catatan ini bagian dari kebuntuan politik, ini memiliki implikasi buruk bagi pengejawantahan suara dan perjuangan kepentingan perempuan, karena mereka cepat kehabisan kewarasan untuk memetakan persoalan-persoalan urgen dalam kerangka kepentingan publik.

Sementara politisi laki-laki seakan berumah di atas angin dalam mengendalikan politisi perempuan, karena seluruh pranata dan aturan politik yang didesain dan diciptakan sejak awal memang selalu mencerminkan kepentingan maskulinitas (popularitas, elektoral dan uang serta kekuasaan). Ketika politisi perempuan sudah menyatu dalam jaringan kekuasaan, upaya membangun posisi tawar lewat idealisme visi-misi, apalagi untuk membela kepentingan minoritas, mudah mengalami dehidrasi. Maka perlawanan terhadap sistem yang melemahkan peran politik perempuan sebuah keniscayaan.
Ketegaran didalam Hutan Belantara Politik Indonesia

Selama ini memang banyak perempuan yang kandas di tengah jalan sewaktu diajukan sebagai caleg maupun eksekutif, sebab ditolak dengan alasan yang dicari-cari. Alasan klasik yang kerap dipakai untuk mendiskreditkan perempuan adalah tidak berkualitas, kesibukan mengurus anak dan keluarga, serta stereotipe negatif lainnya yang merugikan perempuan. Padahal, realitas di masyarakat menunjukkan, banyak wanita karir yang sukses melakukan peran gandanya dengan baik.

Mengenai sistem zig-zag, yaitu berselang-seling penempatan urutan caleg laki-laki dan perempuan yang berhasil meningkatkan jumlah perempuan di parlemen di beberapa negara, reaksi parpol beragam. Ada yang tidak berkeberatan tetapi menyangsikan efektivitasnya meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan, ada yang belum memikirkan. Perubahan paket UU politik membawa implikasi beragam pada perempuan. Sistem yang paling menguntungkan untuk perempuan adalah proporsional terbuka murni dengan mekanisme zig-zag, ukuran daerah pilihan menengah-besar, dan jumlah parpol peserta pemilu yang terbatas.

Dalam hal ini, parpol dianggap masih menjadi hambatan bagi partisipasi perempuan, meskipun parpol mengatakan tidak ada masalah dengan keterwakilan perempuan. Persoalan politik uang, struktur kepemimpinan yang tak demokratis, dan agenda politik parpol yang tidak sensitif gender menjadi penghambat. Keterlibatan perempuan, terutama dalam sayap perempuan di parpol, hampir tidak memengaruhi keputusan parpol.
Faktanya, jalan untuk merebut posisi politik semakin mahal dan kalkulatif karena membutuhkan mahar, uang survei untuk mengukur elektabilitas kandidat, dan lain sebagainya, yang terjadi kemudian adalah hasrat dan modal kapital (baik sosial, budaya, ekonomi) kaum perempuan tanpa disadari telah “dikoloni” oleh prinsip kompetisi kekuasaan berbasis pragmatisme dan jaringan parokial oleh agen-agen politik partai yang menisbahkan dirinya sebagai “penguasa”.

Maka demokrasi sebagai sistem pemerintahan terkemuka di dunia memfasilitasi ruang keterbukaan politik bagi perempuan dengan gumpalan isu seksi; kebebasan dan hak asasi manusia. Demokrasi secara ontologi membuka kesempatan bagi siapa saja (laki-laki-perempuan, muda-tua, budak-hamba) untuk menjalankan hak partisipasi politiknya. Selama sistem politik yang mempredasi modal ekonomi masih terus lestari dan dilestarikan, selama partai politik masih asyik bermasyuk ria merawat mesin seleksi kadernya dengan menitikberatkan kedekatan subjektif, kapital, dan popularitas, sulit bagi perempuan untuk masuk dalam lingkungan politik dan menjadi politisi penjaga moral.
Akhirnya, kita harus membangun sistem politik yang demokratis di mana eksistensi perempuan, terutama dalam proses politiknnya, tidak mudah dikapitalisasi oleh kepentingan diri/kelompok tertentu. Sudah saatnya para politisi yang berkeadaban memberikan energi untuk meningkatkan kepercayaan pada para politisi perempuan terlebih lagi pada para pemula yang berkwalitas, memiliki integritas dan kapasitas yang tinggi, tentu dengan melaksanakan etika politik yang beradab guna mengembalikan karakter bangsa yang bermoral.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.