Posisi Koperasi dan UMKM dalam UU Cipta Kerja

0
35

Oknews.co.id – Jakarta, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, Undang-undang ( UU) Cipta Kerja bisa memberikan berbagai kemudahan dari hulu hingga hilir untuk para Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM) dan koperasi. Khususnya dalam hal penyerapan pekerjaan yang saat ini ada sebanyak 97 persen penyerapan tenaga kerja berasal dari pelaku UMKM. “Dengan diberikan berbagai kemudahan dari hulu hingga hilir untuk UMKM dan koperasi, maka saya optimistis untuk UMKM dalam penyerapan tenaga kerja akan semakin besar,” ujarnya mengutip siaran resminya, Rabu (14/10/2020).

Menurut Teten, UU tersebut juga membuat UMKM bisa tumbuh dan berkembang. Terutama dalam hal menjawab masalah-masalah utama yang selama ini dihadapi oleh UMKM. Misalnya, akses kepada pembiayaan yang akan dipermudah, karena selama ini akses UMKM kepada perbankan masih 11 persen. “Karena itu, dalam UU Cipta Kerja UMKM dipermudah untuk mengakses perbankan.

Bahkan, kegiatan usaha itu bisa dijadikan agunan untuk memperoleh pembiayaan,” ungkapnya. Terkait dengan perizinan, Teten kembali menyatakan bahwa ada kemudahan. Misalnya untuk koperasi yang awalnya disyaratkan 20 orang untuk pembentukannya, kini bisa hanya dengan 9 orang saja. Selain itu untuk PT tidak harus ada penyertaan modal.

“Saya kira dapat mendorong untuk transformasi dari yang informal menjadi formal yang unbankable menjadi bankable, itu salah satu contohnya,” katanya.

Selama ini lanjut dia, UMKM yang terhubung kepada bank sangat rendah, yakni baru 11 persen. Melalui UU Cipta Kerja diberikan kemudahan dalam mendirikan PT dan koperasi dan dipermudah perizinannya, sehingga diharapkan mampu mendorong akses UMKM terhadap pembiayaan.

Di sisi lain, sebagian besar UMKM tidak mempunyai aset sehingga banyak dari mereka kesulitan untuk mengakses pembiayaan bank karena agunan yang dipersyaratkan berupa aset. “Jadi sekarang, kegiatan usaha bekerja sama dengan offtaker dan dibuat perjanjian dalam jangka panjang untuk bisa menyerap produk UMKM dan itu bisa dijadikan agunan untuk mendapatkan pinjaman di bank,” jelasnya.

Jaminan kredit pun disebutkannya tidak memerlukan jaminan, sehingga semakin besar dana yang dibutuhkan, maka dari sisi perbankan pun semakin besar dalam membiayai modal kerja ataupun investasi.

“Saya kira, di tengah pandemi Covid-19, yang terpukul daya beli masyarakat, ada problem di UMKM saat ini dari sisi demand, di UU Cipta Kerja justru menjawab masalah ini juga, jadi belanja pemerintah dan lembaga 40 persen dari anggaran belanja barang dan jasa kini di prioritaskan untuk UMKM,” jelas Teten.

Teten juga menambahkan UMKM akan diberikan tempat usaha secara lebih layak, seperti di stasiun, terminal, bandara, dan tempat publiknya yang selama ini dianggap sebagai tempat usaha yang premium yang selama ini justru tidak bisa diakses UMKM. “Maka, UU Cipta Kerja ini memberikan akses pasar, saya kira ini cocok untuk UMKM memiliki tempat, di tempat strategis,” ucap dia.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masuk dalam satu klaster khusus di Omnibus Law Cipta Kerja, tepatnya dalam Bab V tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Dalam bab itu, pemerintah juga mencantumkan poin perlindungan hukum bagi UMKM.

Poin itu tepatnya tertuang dalam pasal 96 di halaman 463 yang berbunyi:

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil.”

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjelaskan, perlindungan hukum ini merupakan jaminan bagi pelaku UMKM, terutama bagi yang memiliki permasalahan dengan pengusaha besar. Salah satu contoh permasalahannya ialah hak cipta.

“Jaminan hukum saya kira ini banyak UMKM yang misalnya katakanlah berkaitan dengan hak cipta. Begitu bermitra dengan usaha besar, katakanlah produk mereka diproduksi, dimitrakan dengan usaha besar, begitu mereka memproduksi sendiri dimasalahkan oleh partner mereka,” terang Teten dalam konferensi pers virtual UU Cipta Kerja Klaster UMKM dan Koperasi, Kamis (8/10/2020).

Contoh masalah kedua misalnya pemasokan bahan baki kepada pengusaha besar. “Atau ketika mereka mengikat kontrak utk mensuplai bahan baku atau importir, tapi karena suatu hal mereka tidak bisa memenuhi kontrak, kemudian mereka dimasalahkan dan berdampak pada ekonomi UMKM,” urainya.

Teten mengatakan, bentuk perlindungan hukum ini akan dirincikan dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang sedang disusun pihaknya. PP itu ditargetkan rampung bulan November.

“Ini memang harus dirumuskan dan dirincikan kembali di dalam PP,” tegas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Rulli Nuryanto mengatakan, pihaknya juga sedang mengupayakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di berbagai daerah juga bisa berperan dalam melindungi UMKM, terutama di daerah.

Selain itu, pihaknya mengadakan pos bantuan hukum di pengadilan-pengadilan, khusus untuk UMKM.

“Terkait perlindungan hukum, jadi kami juga sudah mendiskusikan dengan Kemenkumham untuk bisa mengoptimalkan peran Kanwil Kumham dan pos bantuan hukum yang ada di setiap pengadilan untuk juga bisa memberikan pendampingan pada pengusaha mikro dan kecil yang mengalami permasalahan hukum,” tutup Rulli.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.