Pro Kontra HAM dalam Islam

0
113

Oknews.co.id – Malang, Kajian The HQ Center (10/7/2019)membahas Islam dan HAM menghasilkan catatan kritis sebagai berikut,

Pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan isu HAM adalah apakah Islam sejalan dengan HAM?. Apakah HAM adalah produk Barat dan dengan missi Barat yang non muslim?. Apakah HAM selalu berlaku univesal?.Pertanyaan-pertanyaan ini masih terus diperdebatkan di kalangan para ahli termasuk di kalangan para pemikir Islam.

 

Sebagai sebuah istilah, hak-hak asasi manusia (Human Right) adalah istilah yang lahir di Barat. Sepanjang yang dapat diketahui, dalam khazanah klasik Islam (al-Turats al Islamy), kita tidak pernah menemukan istilah ini, misalnya kalimat : al-Huquq al-Insaniyah al Asasiyah. Akan tetapi dewasa ini di dunia Arab-Islam Hak Asasi Manusia Universal disebut sebagai “Al-Huquq al-Insaniyah al-Asasiyyah al-Alamiyah”. Menurut Abed al-Jabiri, istilah al ‘Alamiyyyah atau universal mengandung arti bahwa hak-hak tersebut ada dan berlaku bagi semua orang di mana saja, tanpa membedakan jenis kelamin (laki-laki-perempuan), ras (warna kulit), status sosial (kaya-miskin), dan sebagainya. Oleh sebab itu, HAM tidak terpengaruh oleh kebudayaan dan peradaban apapun (la yuatstsir fiha ikhtilaf al-Tsaqafat wa al-Hadharat), melintasi batas ruang dan waktu (ta’lu ‘ala al-Zaman wa al-Tarikh). HAM adalah hak setiap manusia karena dia melekat pada diri manusia (‘ala al-Insan ayyan kana wa anna kana).[1]

 

Jika kita perhatikan pasal-pasal yang terdapat pada HAM di atas, maka ada dua hal saja yang paling mendasar dan menjadi akar dari HAM tersebut. Yakni  Kesetaraan (al Musawah) dan Kebebasan (alHurriyyah) manusia. Dari dua prinsip dasar ini kemudian dilahirkan sejumlah prinsip yang lain, misalnya penghormatan dan perlindungan kepada martabat manusia, prinsip partisipasi dan lain-lain.

 

Dari sumber Islam paling otoritatif : al-Qur-an kita menemukan begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang eksistensi manusia, tentang kebebasan, kesetaraan  dan penghormatan terhadap manusia. Hal yang sama juga disebutkan dalam hadits-hadits Nabi Muhammad Saw.

 

Tentang kesetaraan (al Musawah), Islam menegaskan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan dan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan-Nya. Al Qur’an menyatakan :

 

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri (entitas) yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.(Q.S. al-Nisa,[4:].

 

“Wahai manusia Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa kepada-Nya”.(Q.S. al-Hujurat,[49: 13].

 

Pernyatan paling eksplisit lainnya mengenai kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dinyatakan dalam al Qur-an surah al Ahzab, 35 :

 

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuanyang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang  bersedekah, laki-laki dan perempuan  yang berpuasa, laki-laki dan perempuan  yang memlihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan  yang banyak  menyebut (nama) Allah, Allah telah menyedikan ampunan dan pahala yang besar”.

 

Demikian juga dalam al Nahl, 97,  Ali Imran, 195, al Mukmin 40, dan lain-lain.

 

Doktrin egalitarianisme (al-Musawah) Islam di atas juga dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu sabdanya beliau mengatakan : “Manusia bagaikan gigi-gigi sisir, tidak ada keunggulan orang Arab atas non Arab, orang kulit putih atas kulit hitam, kecuali atas dasar ketakwaan kepada Tuhan”. Sabda beliau yang lain : “Sungguh, Allah tidak menilai kamu pada tubuh dan wajahmu melainkan pada tinfdakan dan hatimu”. Dan  “Al-Nisa Syaqaiqal-Rijal’(Kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki).

 

Beberapa ayat dan hadits Nabi di atas menunjukkan dengan jelas pandangan Islam tentang eksistensi manusia sebagai makhluk yang sederajat atau sama di hadapan Tuhan. Prinsip ini merupakan  konsekuensi paling rasional dari doktrin Kemahaesaan Allah, atau dalam bahasa yang lebih populer: Tauhid. Semua manusia dengan latarbelakang dan identitas apapun pada ujungnya berasal dari sumber yang tunggal ciptaan Tuhan. Tidak satupun cipaan Tuhan yang memiliki keunggulan atas yang lainnya. Keunggulan yang dimiliki manusia satu atas manusia yang lain dalam sistem Islam hanyalah pada aspek kedekatan dan ketaatannya kepada Tuhan atau yang dalam bahasa al Qur’an disebut taqwa.

 

Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa  manusia dituntut untuk saling menghargai eksistensinya masing-masing, dan dituntut pula untuk berjuang bersama-sama bagi upaya-upaya menegakkan kebaikan, kebenaran dan keadilan di antara manusia. Setiap manusia juga memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjalani kehidupan yang diinginkannya tanpa ada gangguan dari siapapun. Dengan kata lain manusia dilarang untuk saling merendahkan,  mengeksploitasi dan menzalimi.

 

Sungguh amatlah mengesankan bahwa menjelang wafat, Nabi Muhammad Saw memberikan perhatian yang sangat serius terhadap persoalan ini. Dalam pidato terakhir yang dsampaikannya di Arafah, Nabi menegaskan kembali prinsip-prinsip kemanusiaan di atas :

 

“Hai manusia, sesungguhnya darahmu (hidupmu), hartamu dan kehormatanmu adalah suci, sesuci hari ini di bulan ini dan di negeri ini sampa kamu bertemu dengan Tuhanmu di hari kiamat”.

 

Kata-kata Nabi Saw.  menggambarkan dengan jelas tentang pandangan dan sikap Islam terhadap hak-hak asasi manusia. Kata-kata Dima-akum (darahmu), Amwalakum (hartamu) dan A’radhakum (kehormatanmu) diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai life, property dan dignity. Ketiganya dalam sejarahnya merupakan prinsip yang mendasari perumusan HAM Universal di atas.

 

  1. Tentang Kebebasan

 

Manusia menurut Islam adalah makhluk Tuhan yang paling unggul dan terhormat dibanding makhluk Tuhan yang lain. Tetapi dalam waktu yang sama manusia bisa menjadi makhluk yang paling rendah. Al Qur’an menyatakan :

 

“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik serta Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan ciptaan Kami”.(Q.S. al Isra, 70).

 

Atas dasar penghargaan Tuhan kepada manusia itu, Dia menyerahkan kepadanya pengelolaan dan pengaturan bumi ini dalam rangka memakmurkannya. Al Qur’an menyebut tugas kemanusiaan ini sebagai khilafah fi al Ardh. Keistimewaan,  keunggulan atau kemuliaan manusia atas yang lain itu lebih karena manusia diberikan akal-pikiran.[2] Dengan potensi akal pikiran inilah manusia menjadi makhluk yang bebas untuk menentukan sendiri nasibnya di dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Dengan akal-intelektualnya pula manusia menciptakan peradaban dan kebudayaan. Akan tetapi bersamaan dengan itu manusia juga harus menanggung risiko dan tanggungjawabnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa kebebasan selalu mengandung konsekuensinya sendiri baik positif maupun negatif.

 

Dalam konteks individual tidak ada seorangpun yang dapat membatasi aktifitas pikiran orang termasuk dalam hal pilihan akan keyakinannya. Dalam hal ini kita menemukan pernyataan paling signifikan dari al Qur’an: “La Ikraha fi al-Din” (Tidak (boleh) ada paksaan atas kehendak orang untuk meyakini agama atau kepercayaannya). Bahkan Nabi sekalipun tidak berhak memaksa orang lain untuk mengikuti agamanya.  “Lasta ‘alaihim bi Musaithir (Mushaithir)(Kamu bukan orang yang boleh memaksa). “Fa man Syaa-a fal Yu’min wa man Syaa-a fal Yakfur”(Siapa yang hendak beriman (silakan), siapa yang kafir (silakan). Keyakinan adalah milik Tuhan semata. Dalam teks Islam disebut sebagai “hidayah” (petunjuk/anugerah Tuhan). Hidayah menurut al Qur’an hanya milik Tuhan: “Kamu (Muhammad) tidak bisa memberikan petunjuk sekalipun terhadap orang yang kamu cintai (agar dia mengikuti keyakinanmu). Tuhanlah satu-satunya yang memberikan petunjuk itu kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya”.[3]

 

Akan tetapi jika berkaitan dengan orang lain, suatu komunitas atau bangsa dengan keberagaman latarbelakangnya, maka kebebasan seseorang untuk  menyampaikan atau mengekspresikan pikiran, gagasan maupun tindakannya tidaklah besifat absolut, karena ia akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Ini berarti bahwa kebebasan seseorang tidak dapat diekspresikan dengan sekehendaknya sendiri apalagi dengan cara-cara kekerasan atau yang merugikan orang lain.  Kebebasan selalu meniscayakan adanya toleransi (tasamuh) terhadap orang lain (the others/liyan). Lebih dari sekedar menghargai, ia juga menyambut “yang liyan” itu (qabul al-Akhar). Dengan begitu, kehendak-kehendak orang yang berhubungan dengan orang lain, baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan haruslah ditawarkan, didialogkan, dimusyawarahkan dan disampaikan dengan cara-cara yang rasional dan saling menghargai pandangan dan pikiran masing-masing untuk mencapai kesepakatan yang  dimungkinkan.

 

Pernyataan-pernyataan al Qur-an dan hadits Nabi saw. di atas selanjutnya menjadi dasar Nabi saw untuk mendeklarasikan apa yang kemudian dikenal dengan “Shahifah Madinah atau, “Mitsaq al Madinah”  atau Piagam Madinah, pada tahun 622 M. Isinya meliputi kesepakatan-kesepakatan tentang aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat Madinah. Para ahli sejarah menyatakan bahwa Piagam Madinah ini adalah naskah otentik yang tidak diragukan keasliannya. Sebagian menyatakannya sebagai deklarasi HAM pertama di dunia.

Isinya antara lain; “Kaum Yahudi yang bersama-sama kami, akan memperoleh pertolongan dan hak persamaan serta akan terhindar dari perbuatan zalim (tidakadil) dan perbuatan maker yang merugikan”.(Pasal, 16). (Isi lengkap Shahifah Madinah dapat dibaca dalam lampiran).

 

DUHAM : Islamy

 

Demikianlah, maka atas dasar itu semua, banyak pemikir muslim antara lain Dr. Nurcholish Madjid, dengan tegas menyatakan bahwa Hak-hak Asasi Manusia Universal (DUHAM) sesungguhnya mendapatkan inspirasi dan diilhami oleh ajaran-ajaran Islam. Islam adalah agama yang telah mendeklarasikan hak-hak dasar manusia jauh berabad lamanya sebelum DUHAM. Menurut Nurcholish “pandangan dasar kemanusiaan yang berasal dari Madinah tersebut diadopsi ke Eropa oleh Giovani Pico Della Mirandola, filosof terkemuka zaman renaissance. Dia menyampaikan orasi tentang “Martabat Manusia” pada tahun 1486 di Roma di hadapan para sarjana Eropa. Dia dengan terang-terangan mengakui bahwa pikiran-pikirannya diperoleh dari bacaannya atas karya-karya intelektual muslim”.[4]

 

Lima Abad sesudah Nabi wafat, Imam al Ghazali, (w. 1111 M)  mengembangkan prinsip-prinsip kemanusiaan Islam trsebut dan merumuskannya menjadi lima prinsip, atau yang biasa dikenal dengan istilah “al-Ushul al Khamsah”. Yaitu Hifzh al Din (perlindungan terhadap agama). Perlindungan ini tidak hanya berkaitan dengan agama dan keyakinan sendiri, melainkan mencakup semua agama dan keyakinan manusia. Hifzh al Nafs (perlindungan terhadap hak hidup). Sejumlah ulama menyebut ini sebagai prinsip nilai yang pertama dan utama. Makna dari ini adalah bahwa setiap tindakan pelukaan terhadap tubuh manusia, pembunuhan dan pembantaian bahkan hukuman mati sebagai melanggar hak hidup. Tuhanlah yang memberikan hidup dank arena itu hanya Dialah yang berhak mengambilnya. Hifz al ‘Aql (perlindungan terhadap akal-intelektual). Atas dasar ini Islam membuka semua jalan bagi pengembangan akal-intelektual dan mencegah semua jalan ke  arah anti intelektualisme. Maka segala ekspresi dan pendapat manusia harus dihargai dan tidak boleh dikekang. Ia juga berarti bahwa setiap manusia berhak untuk memperoleh informasi yang benar. Hifzh al-Nasl (perlindungan terhadap hak-hak reproduksi dan seksualitas). Islam melarang pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dan perkosaan. Terakhir Hifzh al-Mal (perlindungan terhadap hak milik). Hasan Hanafi berpendapat bahwa perlindungan atas hak milik ini tidak hanya bermakna peroleh pribadi, tetapi juga kekayaan nasional yang harus dilindungi dari korupsi, pembelanjaan yang berlebihan, penyelewengan dan spekulasi. Kekayaan nasional harus dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat.[5]

 

Imam al Ghazali menegaskan bahwa lima hal ini merupakan tujuan dari agama (Maqashid al Syari’ah). (Al Mustashfa, I/286-287).[6] Dr. Abd Allah Darraz dalam pengantarnya mengatakan : “Ia adalah dasar-dasar pembangunan manusia pada semua aliran keagamaan yang jika tidak ada hal ini, dunia tidak akan stabil dan tidak membawa kebahagiaan di akhirat”.

 

Deklarasi Kairo

 

Dalam konteks modern, prinsip-prinsip yang kemanusiaan di atas kemudian diturunkan dalam rumusan  Deklarasi Hak Asasi Islam yang dikeluarkan di Kairo pada tahun 1990. Deklarasi yang kemudian populer disebut Deklarasi Kairo ini merupakan dokumen hak asasi manusia di tingkat regional yang secara khusus ditujukan buat negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Karena itu ia dipandang sebagai Deklarasi Hak Asasi Manusia menurut Islam. Deklarasi Kairo ini diawali dengan sebuah pernyataan yang penting :

 

“Hak-hak asasi manusia dan kebebasan dalam Islam adalah bagian dari ajaran agama Islam. Tidak seorangpun secara prinsip baik keseluruhan maupun sebagiannya boleh menolak atau merusaknya… Pengabaian atau bahkan menentangnya adalah pengingkaran terhadap agama. Setiap orang bertanggungjawab atasnya dan umat (bangsa) berkewajiban melindunginya.

 

“Manusia adalah satu keluarga, sebagai hamba Allah dan berasal dari Adam. Semua orang adalah sama dipandang dari martabat dasar manusia dan kewajiban dasar mereka tanpa diskriminasi ras, warna kulit,bahasa, jenis kelamin, kepercayaan agama, ideologi politik, status sosial atau pertimbangan-pertimbangan lain. Keyakinan yang benar menjamin berkembangnya penghormatan terhadap martabat manusia ini.”.(ps. 1 ayat 1).

.

“Semua makhluk adalah keluarga Allah dan yang sangat dicintainya adalah yang berguna bagi keluarganya. Tidak ada kelebihan seseorang atas yang lainnya kecuali atas dasar takwa dan amal baiknya”.(ps. 1 ayat 2).

 

 

“Memelihara keberlangsungan hidup manusia adalah kewajiban, dan keselamatan manusia harus dilindungi. Siapapun dilarang melanggarnya dan mencabut hak hidup siapapun kecuali atas dasar hukum. Negara berkewajiban melindungi warganya. (ps. 2 ayat c dan d).

 

 

 

“Perempuan dan laki-laki adalah setara dalam martabat sebagai manusia dan mempunyai hak yang dinikmati ataupun kewajiban yang dilaksanakan; ia (perempuan)  mempunyai kapasitas sipil dan kemandirian keuangannya sendiri, dan hak untuk mempertahankan nama dan silsilahnya”(ps. 6).

 

Isu-isu Krusial HAM Islam yang Belum Slesai: Tantangan kaum Muslimin

 

Meskipun telah jelas bahwa tidak ada perbedaan substanstantif dan prinsipal antara HAM Islam dan HAM PBB (DUHAM), tetapi tidak dapat diingkari bahwa terdapat sejumlah isu partikular yang terdapat hukum Islam yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Beberapa masalah tersebut antara lain :

 

  1. Perkawinan beda agama (laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan musyrik dan perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki ahli kitab (Yahudi dan Nasrani)
  2. Poligini (Poligami)
  3. Kepemimpinan perempuan dalam domain domestik
  4. Hak Waris perempuan
  5. Murtad (pindah agama)
  6. Kepemimpinan non muslim dalam masyarakat muslim
  7. Perbudakan ?

 

Beberapa isu di atas sampai hari ini tetap menjadi problem krusial dalam perspektif Hak Asasi Manusia PBB (DUHAM). Mayoritas besar kaum muslimin memandang bahwa semua masalah di atas adalah baku dan tidak bisa diubah. Hal ini karena, menurut mereka, ketentuan-ketentuan di dalamnya didasarkan pada teks-teks otoritatif Islam secara sangat jelas dan tegas. Meskipun demikian, dewasa ini isu-isu tersebut juga tengah dikaji ulang dan dikritisi oleh para pemikir muslim kontemporer. Mereka berpendapat bahwa jika ketentuan dalam isu-isu tersebut tetap dipertahankan sebagai ajaran pokok Islam dan tidak bisa diubah, maka Islam masih akan dianggap menoleransi atau mendukung sistem sosial-politik yang diskriminatif. Ini adalah kontradiksi yang nyata sekaligus membingungkan menyangkut pandangan Islam tentang hak-hak asasi manusia. Bagaimana kaum muslimin menyelesaikan persoalan-persoalan krusial ini?.

 

[1] Mohammad Abed al-Jabiri, al-Dimuqrathiyyah wa Huquq al-Insan, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiyyah, 1997), Cet. Ke-2, h. 145-146.

[2] Lihat ; Zamakhsyari, al Kasysyaf ‘an Haqaiq al Tanzil wa ‘Uyun al Aqawil fi Wujuh al Ta’wil, Juz III, hlm. 466. Zamakhsyari mengatakan : “qila fi takrimah Bani Adam bi al ‘aql wa al nuthq wa al tamyiz wa al khat wa al shurah al hasanah wa al qamah al mu’tadilah wa tadbir amr al ma’asy wa al ma’ad”.

[3] Q.S. al Qashshash, 56

[4] Nurcholish, Indonesia Kita, Universitas Paramadina, Jakarta, cet. III, 2004, hlm. 67).

[5] Hasan Hanafi,Konsep-Konsep AlternatifCivil Society, Sebuah Pendekatan islam Reflektif, dalam “Etika Politik Islam”, hlm. 92 (ICIP, Jakarta, 2005).

[6] Elaborasi lebih lengkap dan lebih luas atas al Ushul al Khamsah ini dikemukakan oleh Abu Ishaq al Shathibi (w. 790 H) dalam kitabnya “al Muwafaqat fi Ushul al Syari’ah”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.