Reformasi Ingatan Politik

0
171

Oknews.co.id – Di dalam dunia politik, merawat tata negara yang berkeadilan bukanlah hal mudah. Warisan masa lalu yang terus menghantui sekaligus sebagai tolak ukur adalah dua sisi yang perlu diperhatikan. Menghantui karena kita tidak mau melihat perjalanan bangsa ini kembali pada masa lalu yang kelam. Tolak ukur karena bagamanapun juga sejarah masa lalu sebagai kaca untuk melangkah ke masa depan. Begitu juga dengan politik negara ini, setiap masa pasti mempunyai nilai kurang dan lebih. Perjalanan bangsa ini mencapai sekarang turut diwarnai tumpahan darah, yaitu Reformasi. Dimana pada orde ini muncul optimisme yang tumbuh seiring dengan tampilnya pemimpin baru dan hilangnya orde baru yang dirasa banyak merugikan masyarakat.

Dari pengalaman Reformasi sekarang, muncul pemimpin yang notabene adalah harapan yang di inginkan masyarakat. Meskipun dalam setiap masa kepemimpinan masih ada kekurangan. akan tetapi cengkraman demokrasi semu seperti masa orde baru tidak lagi terjadi.

Reformasi yang merupakan titik tolak menuju demokrasi yang membuka kran seluasnya nyatanya kini masih dihantui momok yang masih menakutkan dengan kungkungan pembungkaman atas nama negara. Lihat saja penghentian diskusi, pemutaran film yang berbagi komunis, pelarangan buku dan yang terakhir munculnya gerakan radikal yang seolah yang mengatasnamakan penjaga Pancasila. Dalam hal ini masyarakat kita masih dicekoki pewarisan ingatan yang berbau Orbais dimana pembungkaman-pembungkaman dilakukan dengan cara kekerasan fisik tanpa melihat materinya dahulu.

Masyarakat kita yang pada masa lalu melihat bagaimana kekerasan dengan dalih komunisme masih terniang dalam pikirannya. Peristiwa yang menurut Pramodya Ananta Toer sebagai genosida terbesar ketiga setelah Nazi di Jerman dan Rezim Kmer di Vietnam menjadikan ada kolektif shock bagi masyarakat. Yang terjadi kemudian cekokan politisasi ingatan orde baru begitu melekat ditempelkan di dada masyarakat. Meskipun pada masa Gus Dur sudah dilakukan pembenaran atas kesalahan yang dilakukan Orba, kenyataannya ingatan masih sangat melekat dalam memory masyarakat.

Tradisi membangun melupakan kesalahan masa lalu dan membangun wacana yang ada selama ini dianggap belum mampu membangun citra atas dendam sejarah.

Mematahkan Ingatan Kelam

Selama ini, sebagian besar pendapat yang berkembang cenderung melihat disorientasi sejarah atas nama ketertiban umum atau atas nama negara. Hal ini bisa dilakukan oleh sekelompok massa ataupun organisasi yang lebih disebabkan persoalan politik yang disebabkan oleh intervensi kekuasaan yang lemah. Kontrol negara yang kurang dalam melindungi masyarakatnya menjadikan banyak organisasi menempel atas nama negara. Absolutisme kemudian nampak oleh pemilik kekuatan, yang tercerabut dari akar pengayoman masyarakat. Khusus untuk persoalan komunisme, masih kita lihat buku yang dibredel karena dianggap bagian komunis, ataupun pemutaran film yang dianggap sedemikian masih menjadi momok kita. Meskipun alam reformasi sudah membukakan jalan demokrasi dan kebebasan, kita masih dipasung oleh bingkai ideologis yang doktrinerdari sebuah kekuasaan Orde Baru. Walaupu disadari bahwa ingatan kolektif atas komunisme tidak bisa dihilangkan begitu saja, akan tetapi melupakan janganlah diracuni dengan pembredelan atas nama komunisme. Perilaku demikian bukan malah melupakan akan tetapi malah untuk terus memupuk kebencian. Dari sinilah perlu peran negara dalam mempertegas bangsa ini terhadap sejarah masa lalu. Pelurusan sejarah yang teramanatkan dan telah diberi jalan oleh peristiwa reformasi. Dengan demikian, negara dan warga negara memiliki tanggung jawab untuk terus-menerus memperbaikinya. Sementara pesimisme yang merusak adalah sikap yang dilandasi oleh sikap apatisme muram tanpa menyadari realitas proses politik.

Reformasi pelurusan sejarah

Di tengah keterbatasan ruang dan wacana politik, kita masih menyimpan harapan terhadap peran pemerintah. Pasca reformasi, kata “pelurusan sejarah” menjadi sangat popular dalam kalangan akademis, birokrat, aktivis, maupun politisi. Meskipun banyak juga yang berpendapat sejarah yang telah ditulis tidak perlu diluruskan, pasti akan lurus sendiri (Bambang Purwanto:2005). Akan tetapi perlu penjelas dari pemerintah, agar pihak yang pro dan kontra tidak main klaim yang mengatasnamakan negara. Negara di alam keterbukaan ini perlu menjadikan kelam masa lalu yang masih melekat dalam memori kolektif masyarakat untuk memberi paying. Supaya masyarakat tidak terhantui oleh hantu-hantu kelam masa lalu. Mengutip pendapat Jhon Rossa (2006), meski pemerintah tidak berbuat apa-apa maupun akan mengambil tindakan atas masa lalu yang kelam tersebut pasti menimbulkan pro-kontra, akan tetapi mengambil tindakan yang mencerahkan merupakan jalan terbaik untuk masyrakatnya. Oleh karenanya, perlu tindakan tegas, sehingga masyarakat bisa  memberi  pengertian, sabardan saling meminta maaf dengan melupakan dendam sejarah.

Penulis : Latif Kusairi (Dosen Sejarah IAIN Surakarta)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.