Rural Planning, Mulai Revolusi Desa

0
149

 

  1. Perencanaan

Dalam pelaksanaan pembangunan perencanaan merupakan proses penting untuk mecapai hasil yang diinginkan, perencanaan pembangunan desa merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan wujud dari visi misi kepala desa terpilih yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa.

Dalam pelaksanaan proses perencanaan tersebut kepala desa harus melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, proses yang melibatkan masyarakat ini, mencakup dengar pendapt terbukasecara eksstensif dengan sejumalah besar warganegara yang mempunyai kepedulian, dimana dengar pendapt ini disusun dalam suatu cata untuk mempercepat para individu, kelompok kelompok kepentingan dan para pejabat agensi memberikan kontribusi mereka kepada pembuatan desain dan redesain kebijakan dengan tujuan mengumpulkan informasi sehingga pembuat kebijakan bisa membuat kebijakan lebih baik. (winarso, 2007:64).

Dengan pelibatan tersebut maka perencanaan menjadi semakin baik, aspirasi masyarakat semakin tertampung sehingga tujuan dan langkah langkah yang diambil oleh pmerintah desa semakin baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Senada dengan apa yang disampaiakan oleh Robinson Tarigan, Perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. (Tarigan, 2009:1)

Dalam ketentuan umum permendagri lebih jelas dikatakan pada pasal 1 ayat 10, Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangkamencapai tujuan pembangunan desa.

Pemaparan diatas sangatlah jelas bahwa perencanaan adalah proses penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pelibatan masyarakat merupakan upaya untuk mendekatkan kebutuhan masyarakat dalam kerangka pilihan keputusan dalam perencanaan.

 

  1. Pembangunan

Pembangunan merupakan sebuah proses kegiatan yang sebelumya tidak ada menjadi ada, atau yang sebelumnya sudah ada dan dikembangkan menjadi lebih baik, menurut Myrdal (1971) pembangunan adalah sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Artinya bahwa pembangunan bukan melulu pembangunan ekonomi, melainkan pembangunan seutuhnya yaitu semua bidang kehidupan dimasyarakat.(dalam Kuncoro. Mudrajad, 2013:5)

Dalam pelaksanaan pembangunan pelibatan masyarakat sangatlah perlu untuk dilakukan karena dengan partisipasi masyarakat maka proses perencanaan dan hasil perencanaan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sebagaimana pendapat  Arif (2006 : 149-150) tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, jadi sudah selayaknya masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, atau dengan kata lain partisipasi masyarakat (dalam  Suwandi dan Dewi Rostyaningsih)

Dengan peningkatan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan maka diharapkan hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Permendagri 114 Pasal 1 ayat  9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dari uaran tersebut sangatlah jelas bahwa pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

 

  1. Perencanaan Pembangunan Desa Sebagai Pedoman Pembangunan Desa

Dengan lahirnya Undang Undang no 6 tahun 2014 tentang desa, semakin nyata bahwa desa mempunyai kewenangan yang sangat luas dalam mengelola pemerintahannya. Pasal 1 ayat 1 mengatakan peraturan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dengan kewenangan yang begitu besar maka desa wajib membuat perencanaan pembangunan dalam bentuk Rencana pembangunan Jangka menengah desa yang dioperasionalkan dalam kegiatan tahunan dalam bentuk rencana kerja pembangunan tahunan RKP Desa

Dalam proses perencanaan Pembangunan desa yang harus dilihat dan dipahami bahwa Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peranserta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan.(Supeno, 2011: 32)

Lebih lanjut supeno(2011:32) mengatakan secara garis besar garis  besar perencanaan desa mengandung pengertian sebagai berikut;

  1. Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.
  2. Perencanaan pembangunan lingkungan; semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun dan desa
  3. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat setempat.
  4. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam membangun masa depan.
  5. Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian masyarakat dalam jangka panjang.

Dari apa yang dikemukakan oleh Supeno tersebut sangatlah jelas bahwa perencanaan pembangunan desa harus melalui proses penggalian gagasan, dan melibatkan masyarakat serta mengidentifikasi sumber daya yang ada.

Pemikiran supeno ini sejalan dengan pendapat Robinson Tarigan (2009:5 empat elemen dasar perencanaan yaitu; (1)Perencanaan berarti memilih, (2) Perencanaan merupaan alat mengalokasikan sumber daya, (3) Perencanaan merupkan alat untuk mencapai tujuan, (4) Perencanaan berorientasi masa depan

Dalam perencanaan pembangunan Desa, selain mempertimbangkan kondisi Desa maka Desa harus juga memperhatikan perencanaan pembangunan kabupaten kota. Dan dalam penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana pendapat para ahli perencanaan harus sifatnya jangka panjang. RPJM Desa sebagaimana pasal 79 ayat 1 point a . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Artinya bahwa perencanaan pembangunan desa sudah memenuhi tujuan yang diharapkan. Dan dalam pelaksanaan operasional di jabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk RKP DesaDari gambaran teory menunjukan bahwa Rencana pembangunan merupakan inti dari semua proses, dengan perencanaan yang baik diharapkan pelaksanaan pembangunan desa dapat terukur dan menjadi lebih baik serta bersifat jangka panjang.

Dalam kontek perencanaan pembangunan desa dan berdasar pada kewenangan desa maka perencanaan pembangunan desa dapat dikelompokan menjadi 4(empat) bidang sesuai dengan Pasal 6 Permendagri 114 tahun 2014 yaitu;

  1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
  2. penetapan dan penegasan batas Desa;
  3. pendataan Desa;
  4. penyusunan tata ruang Desa;
  5. penyelenggaraan musyawarah Desa;
  6. pengelolaan informasi Desa;
  7. penyelenggaraan perencanaan Desa;
  8. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
  9. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
  10. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
  11. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
  12. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa
  13. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:
  14. tambatan perahu;
  15. jalan pemukiman;
  16. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
  17. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
  18. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
  19. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
  20. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
  21. air bersih berskala Desa;
  22. sanitasi lingkungan;
  23. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
  24. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
  25. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
  26. taman bacaan masyarakat;
  27. pendidikan anak usia dini;
  28. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  29. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
  30. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai

kondisi Desa.

  1. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
  2. pasar Desa;
  3. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
  4. penguatan permodalan BUM Desa;
  5. pembibitan tanaman pangan;
  6. penggilingan padi;
  7. lumbung Desa;
  8. pembukaan lahan pertanian;
  9. pengelolaan usaha hutan Desa;
  10. kolam ikan dan pembenihan ikan;

10.kapal penangkap ikan;

11.cold storage (gudang pendingin);

12.tempat pelelangan ikan;

13.tambak garam;

14.kandang ternak;

15.instalasi biogas;

16.mesin pakan ternak;

17.sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

  1. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
  2. penghijauan;
  3. pembuatan terasering;
  4. pemeliharaan hutan bakau;
  5. perlindungan mata air;
  6. pembersihan daerah aliran sungai;
  7. perlindungan terumbu karang; dan
  8. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
  9. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
  10. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  11. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
  12. pembinaan kerukunan umat beragama;
  13. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
  14. pembinaan lembaga adat;
  15. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
  16. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
  17. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
  18. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
  19. pelatihan teknologi tepat guna;
  20. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
  21. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
  22. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  23. kelompok usaha ekonomi produktif;
  24. kelompok perempuan,
  25. kelompok tani,
  26. kelompok masyarakat miskin,
  27. kelompok nelayan,
  28. kelompok pengrajin,
  29. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
  30. kelompok pemuda;dan
  31. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Bidang bidang dalam penyusunan Rencana pembangunan Jangka menengah desa tersebut merupakan pedoman dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa yang disusun oleh kepala desa sebagai perwujudan visi misi dan tentunya pada proses penyusunanya harus melibatkan masyarakat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.