RUU Minol: Urgensi apa tidak?

0
53

Baru-baru ini pemerintah lebih tepatnya DPR RI membuat sensasi baru lagi. Belum selesai menyoal tentang Undang-Undang Cipta kerja yang membuat perdebatan penolakan di penjuru Indonesia. Sudah ada lagi Rancangan Undang-Undang terbaru yaitu RUU Minuman Beralkohol (RUU Minol).

Di kutip dilaman Tirto.id, pengusul RUU Minuman Beralkohol terdiri dari 21 orang anggota DPR RI, 18 orang dari Fraksi PPP, dua dari Fraksi PKS, dan satu dari Fraksi Partai Gerinda. Pembahasan RUU ini sudah diajukan pada bulan Februari, namun Baleg DPR RI baru menerima pada tanggal 17 September dan di bahas pada 10 November.

Sejumlah masyarakat menganggap RUU larangan Minuman Beralkohol belum terlalu penting dan mendesak untuk digulirkan saat ini. Tak hanya itu menurut penulis, RUU ini bakal merugikan sejumlah pihak. Lalu pertanyaannya lantas seberapa besar Urgensi RUU larangan Minuman Beralkohol?

Secara historis Minuman Beralkohol sudah ada sejak zaman Dinasti tang (618-907). Dari Nusantara, sumber-sumber tertulis tertua tentang tuak berasal dari abad ke-10 hingga abad ke-14. Artinya, itu dari masa Kerajaan Mataram Kuno (Medang) hingga Kerajaan Majapahit sudah ada minuman beralkohol yang bernama tuak. Bukan cuma tuak, masyarakat juga mengenal banyak jenis minuman beralkohol, berdasarkan prasasti dan naskah, minuman beralkohol yang dikenal di antaranya sura, waragang, sajeng, arak, dan tuak.

RUU ini juga akan berpotensi melanggar keanekaragaman dan kebhinnekaan Indonesia. Pasalnya Minuman Beralkohol juga dikonsumsi di beberapa wilayah tertentu oleh penganut keyakinan dan agama tertentu untuk kepentingan ritual. Contohnya Sumatera Utara, Bali, hingga Papua.

Jika berbicara se-urgensi apa RUU Minuman Beralkohol menurut penulis tidak begitu urgensi untuk dibahas saat ini. Karena, permasalahan seperti Undang-Undang cipta kerja saja masih belum diselesaikan secara massif dengan masyarakat. Padahal masih ada Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang harus secepatnya di kaji secara dalam oleh DPR RI.

Karena jika dilihat lebih urgensi RUU PKS, bahkan tidak ada alasan lagu untuk DPR RI untuk menunda Rancangan Undang-Undang ini sebab saat ini Indonesia sudah dalam kondisi darurat Kekerasan Seksual. Bahkan data hampir di atas 400.000 kasus kekerasan seksual yang dirilis oleh Komnas Perempuan. Artinya, negara ini sudah dalam kondisi darurat kekerasan seksual.

Sudah banyak elemen masyarakat yang mendorong agar Rancangan Undang-Undang ini segera di kaji oleh DPR RI dan disahkan. Harus adanya payung hukum dan perlindungan yang lebih menjamin perlindungan terhadap korban. Indonesia juga memerlukan aparat penegak hukum yang responsif terhadap korban kekerasan seksual.

Tidak hanya masalah lebih urgensi mana dalam RUU Minol atau RUU PKS yang dipermasalahkan penulis juga dalam dampak yang akan terjadi jika Undang-Undang ini sampai disahkan dalam sidang Paripurna. Dampak perekonomian Indonesia dengan disahkannya RUU minol ini akan terjadi penuruan dibeberapa sektor seperti café dan Restoran.

Data yang dilansir di Detik.com, dalam menjalankan roda perekonomian Minuman Beralkohol yang sudah resmi memiliki sertifikasi dari BPOM terbukti memberikan kontribusi yang sangat besar bagi penerimaan pajak negara. Terlebih minuman beralkohol juga kerap tersedia di sejumlah hotel berbintang tiga ke atas untuk menunjang kebutuhan wisatawan luar negri. Dampaknya, iklim investasi cenderung mengalami peningkatan sehingga ekonomi negara tersebut juga ikut bertumbuh dengan pesat.

Dikutip dari laman CNN Indonesia, usaha Minuman Beralkohol setidaknya mampu menyisihkan kontribusi pembayaran pajak mencapai Rp. 6 triliun kepada negara. Sementara, dari sisi ketanagakerjaan, usaha Minuman Beralkohol mampu menyerap sedikitnya 5.000 pekerja. Bisa dilihat jika pada sektor Minuman Beralkohol setidaknya melakukan sumbangsih terhadap roda perekonomian di Indonesia.

Dampak lainnya, dengan kehadiran Minol dalam perekonomian diklaim turut menggerakan sektor, mulai dari industri pertanian, logistic, industri kemasan, distribusi, dan jasa perdagangan, jasa hiburan, rekreasi, pariwisata, hingga budaya.

Pemerintah harus melakukan skala prioritas didalam pengambilan keputusan politik yang dampaknya berorientasi kepada masyarakat. Dalam melakukan prioritas pemilihan Rancangan Undang-Undang harus memiliki nilai yang berorientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, dan harus tetap berpegangan pada azaz prioritas (Hakim, 2003).

Berbicara masalah urgensi RUU minol bagi penulis masih terlalu terburu-buru untuk membahas permasalahan ini. Karena masih banyak yang lebih mendesak dan menjadi prioritas DPR RI seperti RUU PKS karena sangat mendesak untuk memberikan payuk perlindungan hukum yang jelas terhadap korban. Selain terlalu terburu-buru harus adanya perhitungan yang matang terhadap setiap rancangan Undang-Undang yang akan berdampak terhadap sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia.

( Muhammad Levia Dava Rezeki Effendi )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.