Siapa Dibalik Licinnya Djoko S Chandra ?

0
156

Oknews.co.id – Jakarta, Lurah Grogol Selatan, Jakarta Selatan, Asep, menyebut Djoko Tjandra belum lama ini datang ke kantornya untuk mengurus e-KTP. Djoko, kata dia, datang untuk pemotretan wajah dan rekaman sidik jari.

“Nomor induk kependudukannya masih tercatat di catatan sipil kelurahan kami. Salah satu syarat pembuatan e-KTP, yang bersangkutan harus merekam wajah dan sidik jari. Itu tidak bisa diwakilkan,” ujar Asep via telepon, Selasa (07/07).

Proses pembuatan e-KTP Djoko disebut sah dan selesai dalam satu hari. Kelurahan Grogol Selatan membantah mengistimewakan Djoko. Petugas di meja depan mereka klaim tak mengetahui sosok buron itu.

Dalam keterangan sebelumnya, tim kuasa hukum Djoko Tjandra mengakui kliennya sempat berada di Indonesia, termasuk pada 8 Juni lalu saat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun dia kini disebut tengah berobat di Malaysia.

Djoko Tjandra telah menjadi buron Kejaksaan Agung sejak tahun 2009. Saat itu, melalui putusan tahap peninjauan kembali, Mahkamah Agung menyatakan Djoko bersalah dalam korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, dan kasus tersebut diberitakan secara luas.

Djoko dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun. Uangnya di Bank Bali sebesar Rp546 miliar pun menjadi rampasan negara.

Uang itu diterima perusahaan Djoko, yaitu PT Era Giat Prima dari Bank Indonesia dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Namun Djoko melarikan diri dan tidak pernah menjalankan hukuman itu. Sejak saat itu ia masuk DPO Kejaksaan Agung.

Walau vonis itu sudah berlalu hampir 12 tahun, anggota Ombudsman, Ninik Rahayu, menyebut kejaksaan semestinya terus menyebar dan mensosialisasikan identitas Djoko ke berbagai instansi pemerintahan. Jika upaya menangkap buron itu dilakukan kejaksaan, Ninik yakin Djoko bakal secara mudah ditangkap saat mengurus e-KTP di kelurahan.

“Kelurahan mengatakan tidak tahu bahwa dia buron. Seharusnya begitu dia masuk DPO, ada tindakan aktif untuk menyebar pengumuman di lembaga pemerintahan maupun perbatasan,” ujar Ninik saat dihubungi.

“Dibutuhkan peran aktif kejaksaan untuk mempublikasikan orang-orang dalam DPO, baik di perlintasan wilayah maupun berbagai tempat publik melakukan aktivitas ekonomi dan sosial,” kata Ninik.

Djoko Soegiarto Tjandra tiba-tiba menjadi perbincangan di pertengahan 2020. Lebih satu dekade mandek karena Djoko menghilang dari Tanah Air, proses hukum terdakwa kasus kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali ini kembali berjalan.

1. Korupsi fantastis di Bank Bali

Djoko merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih Bank Bali dengan nilai kerugian negara Rp904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Kejaksaan pernah menahan Djoko pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000.

Namun, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatannya bukan pidana melainkan perdata. Drama panjang peradilan kasus tersebut berakhir dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melepaskan Djoko dari jerat hukum pada Oktober 2008.

2. MA vonis Djoko Tjandra dua tahun bui

Majelis hakim agung MA melepaskan Djokodari segala tuntutan pada 2001. Putusan itu diambil dengan mekanisme voting karena perbedaan pendapat antara hakim Sunu Wahadi dan M Said Harahap dengan hakim Artidjo Alkotsar.Kejaksaan Agung mengambil langkah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA) dari putusan itu. MA akhirnya memutuskan menghukum Djoko dengan pidana dua tahun penjara dan denda Rp15 juta pada 2009.

Selain hukuman itu, MA juga memutuskan untuk merampas uang Rp546 miliar di Bank Bali untuk negara.

3. Djoko Tjandra Hilang sebelum eksekusi

Djoko mangkir dari panggilan Kejaksaan untuk dieksekusi. Djoko dinyatakan sebagai buron. Djoko diduga melarikan diri ke luar negeri Djoko kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini, pada 10 Juni 2009. Atau sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkara

Dia menjadi warga negara Papua Nugini sejak 2009. Djoko pun belum pernah menginap di hotel prodeo selama sebelas tahun di pelarian.

4. Djoko Tjandra ajukan peninjauan kembali (PK)

Akhir Juni 2020, Djoko mengajukan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sidang pertamanya, dia tak hadir dengan alasan sakit.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai maksud pengajuan PK yang dilakukan oleh Djoko hanyalah cek ombak. Djoko sedang mengetes masa kedaluwarsa kasusnya.

“Saya mengerti taktik PK-nya, dia (Djoko Tjandra) mencoba testing on the water apakah penegak hukum Indonesia menganggap masa kedaluwarsanya sudah selesai atau belum,” kata Fickar kepada Medcom.id, Selasa, 30 Juni 2020.

Fickar yakin Djoko berpatokan dengan Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang masa kedaluwarsa kasus. Dalam pasal itu menyebutkan bahwa kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, kedaluwarsa hukumannya sesudah enam tahun.

Dalam kasusnya, Djoko sudah sebelas tahun kabur. Seharunya, kata Fickar, hukuman pidananya sudah kedaluwarsa.

Namun, hitungan itu benar jika Djoko tidak kabur ke Papua Nugini. Hitungannya hanya berlaku jika Djoko menetap di Indonesia.

“Hitungan sebelas tahun itu harus dihitung setelah Djoko Tjandra kembali ke Indonesia dari buron sengajanya,” ujar Fickar.

5. Permainan Djoko Tjandra lepas dari jerat

Walaupun mengajukan PK, Djoko tak hadir dalam sidang. Ketidakhadiran Djoko dalam sidang PK-nya pun dinilai Fickar untuk menghindari penangkapan.

Isyarat ini terlihat setelah kabar Djoko akan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebar. Kejaksaan Agung langsung menyatakan akan melakukan penangkapan.

Namun, permainan Djoko yang sangat mulus ini harus dilakukannya dengan hati-hati. Salah sedikit, Djoko bisa ditangkap dan dipenjara oleh Kejaksaan Agung.

Anggota Ombudsman, Ninik Rahayu, menilai kabar masuknya buron Djoko Tjandra ke Indonesia mirip kasus Harun Masiku, terduga penyuap anggota KPU, Wahyu Setiawan.

Bagaimanapun, kejaksaan menyatakan akan terus bekerja sama dengan berbagai instansi untuk menangkap Djoko. Namun siasat mencokok buron tidak akan pernah diungkap ke publik, kata Juru Bicara Kejaksaan Agung, Hari Setiono.

“Kami tidak tahu, apakah betul itu (yang buat e-KTP) memang yang bersangkutan,” ujarnya via telepon.

“Kalau kami sedang cari orang, tidak mungkin caranya kami buka. Prinsipnya kami mencari dan akan menangkap yang bersangkutan. Pasti kami bekerja sama dengan Imigrasi,” kata Hari.

Pada 20 Juli mendatang, Djoko memiliki agenda menghadiri sidang PK di Pengadilan Jakarta Selatan. Dia sudah dua kali mangkir dalam sidang gugatan terhadap putusan MA yang memvonisnya bersalah.

Djoko tidak wajib menghadiri sidang tersebut. Namun jika mangkir, gugatan PK yang diajukannya bakal gugur

6. Djoko Tjandra tetap dipenjara 2 tahun

Meski kabur selama sebelas tahun tak berarti hukuman penjara Djoko bisa diperberat. Djoko tetap akan dipenjara dua tahun jika tertangkap nanti.

“Ya hukumannya tetap sesuai dengan putusan pengadilan, tidak bisa ada penambahan atau pengurangan, yang menentukan hukuman itu pengadilan,” tutur Fickar.

Fickar menjelaskan penambahan masa tahanan hanya bisa dilakukan jika Djoko terbukti berulah selama masa buronnya. Itu pun, lanjutnya, harus tetap menyertakan bukti akurat dan melewati proses pengadilan.

Ditjen Imigrasi menyebut tak pernah mencatat kedatangan Djoko Tjandra ke Indonesia.

Ninik menilai peristiwa Djoko Tjandra ini mirip dengan dugaan keluar-masuknya Harun Masiku, buron KPK yang diduga terlibat dalam kasus suap komisioner KPU.

Awal Januari lalu, Harun diduga kembali ke Indonesia dari pelariannya di Singapura. Namun Direktorat Imigrasi mengklaim tak mampu mencatat data perlintasan Harun karena sistem informasi yang rusak.

“Isu Djoko ini menandakan koordinasi terkait buron yang sampai sekarang belum terselesaikan,” kata Ninik.

“Pihak imigrasi adalah palang pintu terakhir orang yang keluar-masuk Indonesia. Sementara kejaksaan punya kewenangan menangkap. Koordinasi ini perlu ditinjau kembali,” tuturnya.

Juru Bicara Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang, sebelumnya menyebut Djoko tidak pernah tercatat masuk ke Indonesia.

Namun ia mengaku lembaganya menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar pengawasan pada 13 Mei lalu. Alasannya, interpol sudah menghapus status red notice untuk Djoko.

Arvin menyebut pihak imigrasi baru menerbitkan status cekal untuk Djoko, 27 Juni lalu, setelah kejaksaan memasukkan nama buron itu ke DPO. licin dan penuh Backing, seperti belut yang penun olie (*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.