Soekarno dan Diaspora Keturunan Arab di Indonesia

0
344

Oleh: Syarifuddin Raisul Haq

Bung Karno, sapaan akrab Sukarno, pahlawan Proklamator kemerdekaan dan presiden pertama Republik Indonesia. Bulan Juni ini adalah bulan kelahiran sekaligus bulan wafatnya Bung Karno. Pada bulan ini pula ia mencetuskan gagasan ideologi negara, Pancasila.

 

Layaknya tokoh-tokoh besar, dengan berbagai kontroversi yang menyelimutinya, Sukarno telah menjadi semacam anugerah bagi bangsa Indonesia dan dunia. Semangat pembebasan dan pembaruan serta konsistensinya sebagai seorang nasionalis pemersatu yang berakar kuat pada konteks budaya bangsa dan berpijak pada nilai-nilai spiritualitas Islam yang diyakininya, menjadikan Bung Karno layak menginspirasi generasinya dan generasi setelahnya.

 

Mencari Titik Temu

Fokus Sukarno yang utama pada masa sebelum kemerdekaan adalah cita-citanya untuk membebaskan negeri dari kolonialisme. Di tengah upaya tersebut, Sukarno berhadapan dengan pluralitas sebagai realitas yang tak terelakkan. Kenyataan itulah yang membuatnya terobsesi menjadi pemersatu berbagai perbedaan pandangan yang mengemuka dari para tokoh pergerakan pada masa itu.

 

Sukarno kemudian dikenal selalu berusaha meramu berbagai perbedaan yang digali dari pemahamannya yang mendalam serta berpijak pada persoalan riil bangsa. Ini tentunya tak lepas dari karakter sinkretisme Jawa di mana Sukarno dibesarkan, yang memungkinkannya menggabungkan apa yang dianggap baik dari dalam dengan apa yang dianggap baik dari luar. Namun dapat pula dimaknai dalam konteks ajaran Islam sebagai seseorang yang selalu berupaya mencari titik temu atau yang dikenal dengan istilah kalimatun sawa’ bainana wa bainahum.

 

Tak heran ketika Sukarno hendak menyampaikan pandangannya tentang konsep nasionalisme dan patriotisme yang diyakininya, ia di antaranya juga merujuk kepada pemikiran Islam pembaru yang dipelopori oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Pemikiran tersebut dikenal mendorong pembaruan (tajdid) khususnya dalam rumusan garis perjuangan politik dan nasionalisme kebangsaan, dan segera saja menjadi populer di negara-negara mayoritas muslim seperti Indonesia yang saat itu sedang berjuang memerdekakan diri dari kolonialisme.

 

HIKAYAT POHON SUKARNO

Sukarno merasa perlu menyampaikan konsep “Nasionalisme Islam” di mana seorang muslim menurutnya di manapun berada, betapapun jauhnya dari negeri kelahirannya, maka di negerinya yang baru ia menjadi bagian dari rakyat di negeri itu. Sehingga di manapun seorang muslim berada, di situlah ia mesti mencintai dan bekerja untuk keperluan negeri dan rakyat di negeri tempatnya berada.

Dalam konteks mencari titik temu pula, maka rumusan Pancasila 1 Juni sesungguhnya juga adalah upaya politis paling nyata dari Sukarno untuk menyatukan nasionalisme yang dia anut dengan Islam dan juga sosialisme yang menjunjung prinsip keadilan sosial. Bahkan, demi meyakinkan khalayak sidang BPUPKI saat itu untuk menerima konsep dasar negara yang ia tawarkan tersebut, Sukarno sampai merendah dengan menegaskan bahwa ia tidak menciptakan Pancasila. Ia hanya menggalinya dari tradisi luhur yang sudah mengakar di dalam budaya bangsa Indonesia.

Sukarno dan Islam

Bagi Sukarno demokrasi sebagai salah satu nilai dasar di dalam Pancasila adalah sesuai dengan Islam yang mengedepankan cara musyawarah untuk mufakat, bukan setengah plus satu selalu benar, bukan pula setengah plus satu selalu menang. Ia menolak dengan tegas menang-menangan suara karena baginya negara ini tidak menghendaki suatu golongan menguasai golongan yang lain.

Sikap tersebut merupakan cermin dari pemahaman Sukarno akan Islam yang mengedepankan rasionalitas, kemudahan, dan kesetaraan. Pemahaman itu tertuang dalam diskusi hangatnya melalui surat menyurat dengan tokoh pendiri Persis (Persatuan Islam), Ahmad Hassan yang menjadi teman diskusi sekaligus lawan debat semasa pengasingannya di Ende, sementara Ahmad Hassan tinggal di Bandung.

Awal tumbuhnya nilai-nilai spiritualisme Islam di dalam diri Sukarno adalah melalui tokoh aktivis Islam kharismatik pendiri organisasi Sarekat Islam, H.O.S. Tjokroaminoto yang adalah bapak kos sekaligus guru agama dan mentor politiknya. Bagi Sukarno, Tjokroaminoto adalah guru yang sangat dihormati karena kepribadiannya yang menarik serta pemahaman Islamnya yang progresif dan tidak sempit. Tjokroaminoto menggembleng Sukarno, memberinya buku-buku serta melatihnya berpidato dan mengorganisasi massa.

Semasa kos di rumah Tjokroaminoto pula Sukarno bertemu Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang ulama besar aktivis pendiri organisasi massa Islam, Muhammadiyah. Di kemudian hari Sukarno bergabung secara resmi menjadi anggota Muhammadiyah dan sempat mengajar sebagai guru di sekolah Muhammadiyah yang saat itu sedang kekurangan tenaga pengajar.

Tidak hanya dengan Muhammadiyah, dalam perjalanan hidupnya baik sebelum dan juga pada saat menjabat sebagai presiden, Sukarno juga dikenal dekat dan dicintai para kiai dan warga di kalangan organisasi massa Islam, Nahdlatul Ulama (NU). Sukarno dekat dengan pendiri NU, Hadratussyaikh Kiai Haji Hasyim Asy’ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah, juga dengan tokoh NU lainnya seperti Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Kiai Saifuddin Zuhri dan Kiai Haji As’ad Syamsul Arifin. Sukarno juga dekat dengan tokoh pendiri organisasi Persatuan Tarbiyah Islam (Perti), Kiai Haji Sirajuddin Abbas serta dikenang dekat pula dengan banyak tokoh-tokoh ulama, pemikir, aktivis, dan pejuang Islam lainnya seperti: Kiai Haji Mas Mansyur, Haji Agus Salim, Buya Hamka, Abdoel Karim Oey, dan banyak lainnya.

Nasionalisme Sukarno

Sikap Sukarno terhadap Islam dan kedekatannya kepada tokoh-tokoh Islam tersebut tidak lepas dari pemahamannya bahwa Islam tidak bertentangan dengan nasionalisme luhur yang diyakininya. Islam menurutnya hanya bertentangan dengan nasionalisme yang sempit.

Berdasarkan nasionalisme luhur dan Islam yang dipahaminya tersebut, Sukarno memandang perlunya “Ketuhanan yang berkebudayaan”. Maksudnya adalah agar hendaknya negara Indonesia menjadi negara yang ber-Tuhan, yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya masing-masing dengan cara yang leluasa, namun dengan tiada “egoisme agama” serta mengamalkan agama secara beradab dan saling menghormati satu sama lain.

Nasionalisme Sukarno berjalan selaras dan beriringan dengan nilai-nilai spiritualisme Islam pembaru yang moderat dan progresif. Nasionalisme Sukarno juga menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, semangat solidaritas kemanusiaan, dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Pesona Sukarno dan nasionalismenya yang seperti itu telah menginspirasi negara-negara lain hingga menghadirkan pengakuan internasional terhadap sosoknya.

Sukarno menjadi tokoh dunia yang diakui dan dikenang membangun solidaritas khususnya di antara sesama pemimpin negara-negara Asia dan Afrika yang pada masa itu sedang bergulat memperjuangkan kemerdekaan negaranya melawan kolonialisme. Sukarno pula yang menggugah semangat kerja sama antarnegara di kawasan yang baru merdeka tersebut dengan menginisiasi dan menyediakan Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Asia-Afrika untuk mereka. Penganugerahan nama Sukarno sebagai nama jalan protokol di ibu kota beberapa negara Asia dan Afrika merupakan wujud pengakuan serta dalam rangka mengenang peranan besar Sukarno dalam mendukung kemerdekaan negara tersebut.

Identitas Keislaman

Islam sebagai identitas melekat pada diri Sukarno dan berjalan beriringan dengan nasionalisme yang diyakininya. Sukarno yang seorang muslim dengan keindonesiaan dan paham nasionalismenya terbawa terus dalam gerak langkah sepanjang lintasan hidupnya. Beberapa misalnya tertinggal pada jejak masjid-masjid yang didirikan olehnya maupun yang sekadar dikunjungi yang masih ada dan berdiri hingga kini, mulai dari daerah pengasingan tempat pembuangannya oleh pemerintah kolonial Belanda, dalam lawatannya ke daerah-daerah di Indonesia hingga ke berbagai negara yang pernah dikunjunginya.

Terlepas dari berbagai kontroversi, terutama di pengujung masa kekuasaannya yang dinodai oleh peristiwa berdarah 1965, identitas keislaman Sukarno tidak bisa serta merta begitu saja tercerabut dari sosoknya. Pada April 1965, di tengah pemberlakuan sistem demokrasi terpimpin serta dicetuskannya konsep Nasakom oleh Sukarno, ia masih dianugerahi bintang Muhammadiyah atas jasa-jasanya kepada organisasi massa Islam tersebut. Pada bulan Maret tahun yang sama pula, Sukarno juga dinobatkan sebagai Pejuang Kemerdekaan dan Pahlawan Islam oleh para peserta Konferensi Islam Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung serta dihadiri 33 negara peserta dan empat negara peninjau.

NU juga pada tahun 1954 pernah menganugerahi Sukarno sebagai Presiden Republik Indonesia dengan gelar Waliyyul Amri Addharuri Bisyaukah. Gelar tersebut bermakna pemimpin bangsa di masa darurat yang wajib dipatuhi perintahnya sebagaimana diatur di dalam syariat Islam. Gelar ini diberikan NU untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan nasional antara Kartosoewirjo yang mengangkat dirinya sebagai imam umat Islam dengan gerakan DI/TII berhadapan dengan Sukarno sebagai presiden. Gelar tersebut tidak pernah dicabut oleh NU hingga saat ini.

Bahkan menjelang wafatnya, Sukarno masih sempat berwasiat agar saat ia meninggal, Buya Hamka menjadi imam salat jenazahnya. Padahal hubungan Hamka dengan Sukarno sempat meregang seiring tuduhan PKI bahwa Hamka telah bertindak subversif. Permintaan menjadi imam salat jenazah Sukarno pun dipenuhi dengan baik oleh Hamka.

Isu Komunisme

Pada Februari 1956 Sukarno mencetuskan gagasan konsep politik Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (Nasakom) sebagai landasan demokrasi terpimpin yang diusulkannya untuk menggantikan demokrasi parlementer yang berlaku saat itu. Konsep Nasakom membuat komunisme mulai dilekatkan pada sosok Sukarno. Pada masa Orde Baru hal ini merasionalisasi tuduhan bahwa Sukarno adalah seorang komunis.

Padahal gagasan Nasakom telah menjadi pemikiran Sukarno sejak tahun 1926. Ini merujuk pada rangkaian tulisannya yang berjudul Nasionalisme, Islam, dan Marxisme di majalah politik Soeloeh Indonesia Moeda. Komunisme pada Nasakom menurut Sukarno, yang bisa dirujuk pada beberapa sumber terpercaya, merupakan sosialisme karena berlandaskan keadilan sosial yang juga menjadi dasar Marxisme yang telah ditulisnya pada 1926 tersebut.

Terlepas dari setuju atau tidak dengan konsep Nasakom, sesungguhnya Sukarno menjadikan Nasakom lebih sebagai konsep dan interpretasi operasional, bukan sebagai konsep ideologis. Oleh Sukarno Nasakom tidak mengantikan Pancasila sebagai dasar negara. Ia lebih merupakan semacam sinkretisme politik Sukarno untuk menyatukan tiga kubu kekuatan besar politik riil, yaitu kubu nasionalis, kubu Islamis, dan kubu komunis yang ketika itu eksis dan partainya belum ditetapkan sebagai partai terlarang.

Lawan politik saat itu paling jauh menuduh manuver Sukarno dengan Nasakomnya hanya sebagai taktik politik semata untuk semakin memperkuat dan menumpuk kekuasaan di tangannya. Tidak terpikirkan mencitrakan Sukarno seorang komunis. Ketegasan Sukarno bahwa dia bukanlah komunis juga didasari pernyataannya kepada rakyat Indonesia, “Pilih Sukarno atau Musso?” ketika mengatasi pemberontakan komunis yang dipimpin Musso pada 1948. Ketegasan bahwa Sukarno bukan komunis juga tercantum pada biografinya yang ditulis oleh Cindy Adams. Oleh karenanya tuduhan yang mulai diembuskan pada masa Orde Baru bahwa Sukarno seorang komunis adalah terlalu jauh dan tidak berdasar.

Isu komunisme ini sampai sekarang secara tidak fair terus dilekatkan kepada sosok Sukarno dan menghantui PDI Perjuangan sebagai partai penerus ideologi nasionalisme dari PNI besutan Sukarno. Tujuannya lebih untuk membangun stigma dan menciptakan ketakutan tak rasional serta untuk terus meningkatkan sentimen negatif publik terhadap Sukarno dan PDI Perjuangan. Ini sebenarnya sama dengan digunakannya isu dan stigma terorisme yang hingga saat ini menghantui kelompok Islam politik serta seringkali dilekatkan secara sembrono oleh lawan-lawan politik kepada mereka.

Pembiaran akan kondisi seperti ini tentu akan membuat iklim kompetisi politik yang tidak sehat, jauh dari perdebatan gagasan dan ide-ide substantif yang relevan serta semakin tidak rasional. Stigmatisasi dan pembunuhan karakter lawan politik mestinya semakin tidak relevan karena cenderung membodohi publik. Jika hal ini terus dipelihara, maka pada gilirannya akan menggerus kualitas berdemokrasi kita, apalagi dibenturkan denmgan para keturunan Arab di Indonesia, maka sejarah mencatat perjalanan para keturunan Arab yang menjadi saksi sejarah bersama Bung Karno ini.

Catatan Sejarah

Tidak ada ideologi politik tunggal di komunitas Arab peranakan di Indonesia. Walau sebagian besar memilih partai Islam, ada pula yang berlabuh ke partai nasionalis, sosialis dan bahkan komunis di masa orde lama. Kini suara mereka masih terpecah.

“Ketika pada tahun 1950-an, saya masuk Partai Islam Masyumi, orang-orang terkejut,” kata Abdurrahman Baswedan, tokoh keturunan Arab Indonesia, seperti terekam dalam buku biografi terbarunya, AR Baswedan, membangun bangsa, merajut keindonesiaan (2014).

Dia kemudian melanjutkan: “Kalangan nasionalis heran, kenapa saya yang nasionalis masuk Masyumi.”

Hal itu dia utarakan kepada Suratmin, penulis buku biografinya, pada akhir November 1984. “Saya jawab: dari dulu sampai sekarang saya ini nasionalis.”

“Hanya saja,” imbuh penggagas pendirian Persatuan Arab Indonesia (PAI, kelak diubah menjadi Partai Arab Indonesia) pada 1934 ini, “nasionalisme saya didasarkan kepada Islam.”

Dalam buku itu, Baswedan (meninggal dunia pada 1986) kemudian mengatakan, kerancuan istilah nasionalisme itu terjadi sejak zaman kolonial Belanda.

“Di zaman Belanda, nasionalisme dipahami sebagai orang yang tidak memakai dasar Islam. Sayangnya, sampai sekarang paham seperti itu masih ada.”

Setelah Partai Arab Indonesia dibubarkan

AR Baswedan berlabuh ke Masyumi setelah dia dan pimpinan PAI memutuskan “tidak menghidupkan kembali” partai politik tersebut setelah Indonesia merdeka.

PAI, yang berasas Islam, didirikan pada 1934 bertujuan mendukung Indonesia merdeka. Ketika Jepang menguasai Indonesia, PAI dibubarkan secara paksa.

Tetapi kenapa PAI tidak dibentuk lagi setelah Indonesia merdeka? “Dia (AR Baswedan) hanya menjelaskan bahwa tujuan kita (PAI) selesai, yaitu Indonesia telah merdeka,” kata Hasan Bahanan, warga keturunan Arab yang juga staf pengajar di Universitas 17 Agustus, Surabaya.

Pengakuan serupa juga diungkapkan Hamid Algadri, tokoh keturunan Arab, yang bersama AR Baswedan membesarkan PAI.

Dalam percakapannya dengan Hamid Basyaib, Hamid Algadri berkata: “Alasan berdirinya PAI ini semata-mata untuk membantu kemerdekaan Indonesia.”

“Jadi,” lanjut Basyaib, mantan wartawan dan aktivis ini, “Kehadiran PAI sebagai partai tersendiri bagi keturunan Arab, itu kehilangan relevansi. Mereka kemudian membubarkan diri.”

Baswedan kemudian mempersilakan bekas pimpinan dan anggota partai itu untuk “melebur dalam partai-partai nasionalis,” kata Abdullah Battati, tokoh keturunan Arab asal Surabaya.

Tidak ada paksaan masuk Masyumi

Tetapi pria kelahiran 1908 itu tidak pernah memaksakan agar warga keturunan Arab mengikuti langkahnya bergabung ke Partai Masyumi.

Dia menganjurkan semua kader dan pendukung PAI menyalurkan aspirasinya ke semua partai politik yang ada saat itu. “Bahkan ke Partai Komunis Indonesia sekalipun,” kata Hasan Bahanan.

Menurut Hasan, sikap AR Baswedan itu tidak sekedar basa-basi. “Sikap Baswedan yang menerima perbedaan ideologi politik itu dibuktikan dengan salah-seorang menantunya yang menjadi kader Partai Nasional Indonesia (PNI) di Solo,” katanya.

Dengan kata lain, lanjutnya, semua individu keturunan Arab yang menjadi kader partai apapun, mulai dulu sampai sekarang, tidak menjadi representasi (wakil) masyarakat keturunan Arab.

“Bahkan, jika individu itu menjadi tokoh, pejabat dan menteri sekalipun, itu tidak menjadi wakil masyarakatnya,” ungkap Hasan Bahanan, yang tekun mendalami dinamika keturunan Arab di Indonesia.

Karena di kalangan keturunan Arab tidak memiliki satu orientasi religus yang sama, dan tidak adanya sistem kemasyarakatan yang tunggal, sehingga sangat sulit untuk menyatukan mereka dalam satu kelompok yang bersatu.Ismail Fajrie Alatas.

Sehingga, “Ada seorang (keturunan Arab) calon anggota DPRD dari sebuah partai di Surabaya yang justru kalah dalam pemilu di kampungnya sendiri (kampung Arab),” tulis Hasan dalam kata pengantarnya dalam buku AR Baswedan, Revolusi batin sang perintis (2015).

Tidak adanya ideologi tunggal di komunitas peranakan Arab ini, menurut Ismail Fajrie Alatas, mahasiswa program doktoral antropologi dan sejarah di Universitas Michigan, AS, dapat dipahami.

“Karena di kalangan keturunan Arab tidak memiliki satu orientasi religus yang sama, dan tidak adanya sistem kemasyarakatan yang tunggal, sehingga sangat sulit untuk menyatukan mereka dalam satu kelompok yang bersatu,” papar Fajrie yang tengah menyelesaikan disertasinya tentang formasi sosial di kalangan Arab Alawiyin di Indonesia.

Hamid Algadri memilih masuk PSI

Kalau AR Baswedan “dicap” tidak nasionalis lantaran berlabuh ke Partai Islam Masyumi, giliran Hamid Algadri “dituduh” anti-Islam oleh sebagian peranakan Arab karena bergabung Partai Sosialis Indonesia (PSI), pimpinan Sutan Sjahrir.

“Mereka berpendapat, secara tradisional saya seharusnya bergerak di kalangan politik Islam dan menjadi anggota salah satu partai Islam,” kata Hamid Algadri (meninggal 1998) dalam memoarnya, Mengarungi Indonesia (1999).

Di masa itu, cukup banyak orang-orang keturunan Arab yang menjadi anggota partai Masyumi, Nahdlatul Ulama, atau partai-partai Islam lainnya.

“Jarang sekali di antara mereka yang memilih PSI, meskipun cukup banyak pula yang menjadi anggota PNI. Di PSI, anggota keturunan Arab dapat dihitung dengan jari,” tulis Algadri.

Setelah mendengar ceramah dan pidato-pidato saya di daerah-daerah itu, teman saya di PSI dengan bergurau berkata bahwa saya lebih pantas menjadi anggota partai politik Islam daripada anggota PSI.Hamid Algadri

Algadri mengaku memiliki latar belakang Islam cukup kuat. “Dengan sendirinya pilihan saya pada PSI juga saya ukur dengan keyakinan Islam saya,” tandas pria kelahiran 1910 di Pasuruan, Jatim, ini.

Menurutnya, AD/ART PSI tidak bertentangan dengan ajaran Islam. “Tanpa menyebut Islam, ajaran PSI bagi saya adalah sesuai benar dengan ajaran agama yang saya yakini.”

Dia lantas bercerita, dalam rapat-rapat umum di daerah-daerah, dia selalu mengaitkan ajaran-ajaran PSI dengan ajaran-ajaran Islam, misalnya “mengenai keadilan, kebenaran, pemerataan”.

“Setelah mendengar ceramah dan pidato-pidato saya di daerah-daerah itu, teman saya di PSI dengan bergurau berkata bahwa saya lebih pantas menjadi anggota partai politik Islam daripada anggota PSI,” ungkap Hamid.

Sayid Fachrul Baraqbah, tokoh PKI di Kaltim

Di Kalimantan Timur, ada sosok keturunan Arab bernama Sayid Fachrul Baraqbah yang memimpin Partai Komunis Indonesia, PKI di tingkat provinsi, di masa Demokrasi Terpimpin.

“Saya kira kemungkinan karena latar belakangnya, dia (Fachrul Barqbah) itu dulu pejuang waktu revolusi, dan kemudian bersikap anti kesultanan di Kaltim,” kata Burhan Magenda, berdasarkan penelitiannya pada 1978-1979 untuk disertasi doktornya di Universitas Cornell, Ithaca, New York.

Burhan Magenda kemudian menuliskan hasil penelitiannya itu di majalah Antropologi Indonesia, volume 29, nomor dua, 2005, dengan judul Dinamika Peranan Politik Keturunan Arab di Tingkat Lokal.

Menurut Burhan, dia berhasil menemui keluarga Baraqbah di Kalimantan Timur, untuk kepentingan penelitiannya itu.

“Memang jarang ada keturunan Arab menjadi anggota PKI. Ini memang kasus yang khusus. Semacam anomali, karena biasanya keturunan Arab itu masuk partai Islam,” katanya.

“Dan untuk kasus di Kaltim ini, sepertinya ini terkait kepribadian tokoh ini, yaitu Fachrul Baraqbah,” jelasnya. Dalam tulisannya, Fachrul disebut tidak menggunakan gelar kebangsawanannya.

 

Saya kira kemungkinan karena latar belakangnya, dia (Fachrul Baraqbah) itu dulu pejuang waktu revolusi, dan kemudian bersikap anti kesultanan di Kaltim.Burhan Magenda

 

Pria kelahiran 1925 di Tenggarong, Kaltim ini pernah bergabung dengan laskar bersenjata Pemuda Sosialis Indonesia, Pesindo, di Yogyakarta pada 1947.

Dia digambarkan aktif dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 1948 yang kemudian terlibat dengan apa yang disebut sebagai pemberontakan di Madiun.

Dia berhasil lolos. Dua tahun kemudian, dia kembali ke Kalimantan Timur dan menjadi pimpinan CDB (Comite Daerah Besar) PKI Kaltim di masa Demokrasi Terpimpin.

Setelah peristiwa G30S 1965, menurut Burhan Magenda, Fachrul Baraqbah ditahan oleh militer. “Saya kira dia aman (dari pembantaian), selamat. Sebab di luar Jawa tidak banyak pembunuhan,” katanya.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.