Suara Rakyat Vs Pseudo Demokrasi

0
220
Ribuan Mahasiswa dari belasan elemen mahasiswa se-Jabodetabek melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung MPR DPR RI di Jalan Gatot Subroto Jakarta, Senin (23/9/2019). Mahasiswa menolak UU KPK yang telah di sahkan beberapa waktu lalu dan menolak pengesahan RUU KUHP oleh DPR.--FOTO : MUHAMAD ALI/JAWAPOS

Oleh Syarifuddin Raisul Haq

Jauh sebelumnya, seorang pakar politik bernama Samuel P. Huntington menerbitkan sebuah buku di tahun 1970-an. Buku tersebut berjudul Political Order in Changing Societies. Buku tersebut mengkritisi masalah otoritas dan kapasitas pemerintah Negara-negara berkembang dalam mempenetrasikan kebijakan. Buku tersebut menyuratkan, partisipasi politik yang tinggi (sebagai “anak” demokrasi) tanpa diimbangi dengan pelembagaan politik dan pembangunan ekonomi yang cukup, akan berakibat pada instabilitas politik.

 

Suatu penelitian yang dilakukan tahun 1975 menemukan kondisi-kondisi “krisis” demokrasi. Penelitian yang dilakukan oleh Michel J. Crozier (Perancis), Samuel P. Huntington (Amerika Serikat), dan Joji Watanuki (Jepang) tersebut diarahkan pada kondisi politik di Negara-negara yang mapan dalam menerapkan demorkrasi sebagai sokoguru bangunan pemerintahan.

 

Penelitian dilakukan di Amerika Serikat, Jepang, dan Negara-negara Eropa Barat. Hasil dari penelitian tersebut adalah, Negara-negara yang tergolong “kampiun” demokrasi tersebut menghadapi masalah. Masalah yang muncul tersebut “lahir” akibat aneka akibat yang sifatnya multidimensi : social, ekonomi, budaya, dan politik. Masalah-masalah tersebut lahir akibat “kesuksesan” atau keberhasilan dari demokrasi itu sendiri.2

 

Misal dari kesuksesan tersebut adalah perkembangan ekonomi yang spektakuler; meluasnya perbaikan social dan ekonomi, meliputi kurangnya konflik kelas dan semakin besarnya kelas menengah. Partai-partai politik dari aneka ragam ideology bersaing murni di setiap pemilu regular guna membentuk pemerintahan. Pihak yang kalah kemudian membangun oposisi di level parlemen.

 

Warganegara, baik secara individu maupun kelompok, berpartisipasi secara aktif dalam politik lebih dari masa-masa sebelumnya. Hak-hak warganegara tatkala berhadapan dengan pemerintah semakin jelas jaminannya dan dilindungi. Selain itu, lembaga-lembaga kerjasama internasional bertumbuh di Eropa baik dengan tujuan ekonomi maupun politik. Ini misalnya antara Amerika Utara dengan Eropa dalam hal militer, dan di antara Eropa sendiri, Amerika Serikat, dan Jepang dengan tujuan-tujuan ekonomi.

 

Namun, kesuksesan demokrasi ini justru mengakibatkan tantangan tersendiri di Negara yang menerapkan demokrasi tersebut. Misalnya, bertumbuhnya kelas menengah telah meningkatkan harapan dan aspirasi yang kerap memunculkan reaksi tatkala tidak menemui pencapaiannya. Meluaskan partisipasi politik meningkatkan tuntutan terhadap pemerintah. Juga, perluasan penikmatan barang-jasa di kalangan anak muda dan kaum “intelektual” kelas professional telah meningkatkan porsi adaptasi nilai-nilai social politik dan gaya hidup baru. Akibat munculnya efek-efek demokrasi ini, ketiga peneliti memperkenalkan konsep “anomic democracy.”

 

Meningginya derajat ketidakpuasan warganegara dan ketidakpercayaan diri pemerintah, adalah efek dari kesuksesan demokrasi itu sendiri. Ini misalnya kentara tatkala banyak kebijakan pemerintah yang “dicemooh” kalangan warganegara (khususnya kelas menengah) dan problematikan implementasi kebijakan. Salah satu hal yang mengakibatkan ini adalah ketiadaan “common purpose” atau tujuan bersama. Partai, warganegara, dan kelompok-kelompok warganegara memiliki visi dan tujuan sendiri dalam aktivitas politik. Ini akibat meluas dan bervariasi kepentingan akibat hal-hal yang sudah disebut di bagian atas. Ketiadaan tujuan bersama berakibat pada berkurangnya legitimasi dan support yang seharusnya diberikan kepada pemerintah.

 

Pemerintahan di Negara-negara demokrasi tidak lagi bermasalah dalam hal consensus (kesepakatan) dalam aturan main demokrasi. Masalah yang muncul kemudian adalah, apa yang seharusnya dicapai suatu kelompok di dalam permainan tersebut. Atau, apa yang seharusnya dicapai oleh suatu partai atau kelompok warganegara di dalam suatu periode pemerintahan.

 

Demokrasi, sebagai mesin pemerintahan, tetap berjalan. Namun, kemampuan orang-orang yang menjalankan mesin tersebut guna membuat keputusan cenderung menurun. Tanpa adanya tujuan bersama, tidak ada dasar bagi prioritas bersama. Tanpa prioritas, tidak ada dasar guna membedakan kepentingan dan klaim pribadi dengan Negara. Sebab itu, anomic democracy terjadi apabila terjadi konflik antara tujuan bersama (Negara) dengan kepentingan pribadi/kelompok, yang terjadi antara eksekutif, cabinet, parlemen, dan birokrat. Anomic democracy adalah politik demokrasi menjadi sekadar arena penegasan kepentingan yang saling berkonflik tersebut, bukan lagi sebagai arena di mana proses pembangunan tujuan bersama dilakukan. Anomic democracy ini muncul, sekali lagi, akibat kesuksesan demokrasi itu sendiri.

 

Guna meringkas proses sebab akibat, antara keberhasilan demokrasi dan masalah yang dilahirkannya, dapat diperhatikan beberapa point berikut:

 

  1. Pengejaran keutamaan demokrasi atas persamaan hak dan individualism membawa pada delegitimasi otoritas secara umum, juga hilangnya kepercayaan pada suatu kepemimpinan;
  2. Perluasan partisipasi politik dan keterlibatan warganegara, telah menciptakan “overload” di sisi pemerintah serta ketidakseimbangan perluasan di sisi aktivitas pemerintahan, termasuk memperburuk kecenderungan inflasi di tingkat ekonomi; Overload ini akibat: (a) Perluasan partisipasi politik warganegara; (b) Terbentuknya kelompok dan kesadaran baru dari kelompok lama, termasuk pemuda, kelompok regional, dan minoritas etnik; (c) Diversivikasi alat dan taktik politik yang digunakan tiap kelompok dalam memenuhi kepentingannya; (d) Meningkatknya harapan sebagian kelompok bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kebutuhan mereka; dan (e) Peningkatan pada apa yang disebut sebagai “kebutuhan.”
  3. Persaingan politik, yang jadi esensi demokrasi, terus menjadi intensif, yang membawa pada polarisasi kepentingan dan fragmentasi partai-partai politik;
  4. Responsivitas pemerintah demokratis akan masalah pemilu dan tekanan masyarakat meningkatkan parokialisme-nasionalistik

 

Problem dari demokrasi, di antaranya lagi adalah akibat persaingan, masalah “menang-kalah” menjadi krusial. Setiap konstituen pemilu selalu ingin menang dan menguasai pemerintahan. Namun, sesungguhnya terdapat sejumlah fenomena di mana yang justru menjadi pengendali kebijakan pemerintah adalah konstituen yang kalah dari suatu pemilu lewat koalisi. Kajian ini secara dirangkum di dalam sebuah buku bertajuk Loser’s Consent (terbit 2005) yang disusun oleh Christopher J. Anderson, Andre Blais, Shaun Bowler, Todd Donovan, dan Ola Listhaug.3 Namun, pada kesempatan ini saya tidak akan membahasnya terlebih dahulu.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.