Tantangan Pilkada Era Covid dan Bayang-bayang Politik Rente

0
68

Partai adalah satu entitas, yang mengorganisasikan ide dan perbuatan untuk menciptakan kenegarawanan.  Partai seharusnya menjadi sarana kaderisasi bagi insan-insan muda untuk tumbuh menjadi negarawan di kemudian hari. Oleh karena itu, merupakan satu pilihan bagi siapa pun yang menjadi agen perubahan sosial di dalam suatu masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas partai politik atau paling tidak menitipkan aspirasinya kepada partai politik, termasuk di dalamnya pemula.

 

Kalau mereka masih berpikir tidak ada kepercayaan pada partai politik dan legislatif maka persoalannya apakah mereka akan memiliki ruang politik yang efektif di luar partai politik? Jika ingin mempengaruhi kebijakan di luar partai politik, tentu mereka akan menemukan jalan buntu, tidak akan maksimal. Karena hal ini yang paling dominan dalam pengambilan kebijakan negara.

 

Satu contoh di Athena pada abad ke 5 Sebelum Masehi. Persoalan korupsi menjadi sarana pembaharuan oleh Solon (640-559 SM), Seorang pembuat undang-undang dan negarawan Athena. Dengan slogannya setiap warga negara diperbolehkan menggugat siapa saja atas nama kelompok atau diri sendiri. Maka Anak-anak muda Negara tersebut berlomba-lomba menggugat para pejabat dan menuntut Jendral Athena Kimon yang korup. Pemula Indonesia tentunya dapat berperan sama seperti cerita di atas tersebut, karena banyak saluran yang disediakan oleh sistem hukum di negeri ini, tentunya dengan motif yang murni untuk memberantas korupsi.

Kegelisahan yang tak henti-hentinya menghantui setiap lini kehidupan sosial bermasyarakat. Pasalnya bentuk tatanan kehidupan semakin tidak memberikan harapan yang menggembirakan kepada setiap individu. Seyogyanya masyarakat berhak mendapatkan perlindungan, kehidupan yang layak, kesempatan bekerja, dan hak atas warisan persatuan, kekayaan Negara ini.

Bagi siapa saja, seharusnya mempunyai kegelisahan yang sangat dalam terhadap situasi bangsa saat ini. Biarpun ada keputus-asaan menghadapi fenomena korupsi. Wajar saja, karena bagaimanapun korupsi di negeri ini disematkan label extraordinary crime. Suatu kejahatan kalau sudah memiliki label tersebut sudah berurat berakar maupun sudah menyelusup ke segala lini kehidupan bernegara. Politik dan korupsi bagaikan dua sisi sebuah koin. Kita sangat familiar dengan ungkapan yang pesismistis mengenai kekuasaan dan korupsi dari Lord Acton, yaitu: “power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”.

 

Politisi mulai tergiring dengan opini, saat ini kita hanya ikut dalam system dan merebut kue demokrasi, walaupun itu jalurnya korupsi. Seperti ungkapan ini: “sudah tidak saatnya lagi kita ideal menatap pembangunan bangsa, saat ini kita ikut terlibat dan mendapatkan bagian kue demokrasi tersebut”.

Setidaknya terdapat lima faktor yang mendorong motivasi seseorang untuk maju dan bertarung dalam politik lokal ini.

Pertama, saya masih optimistis bahwa dorongan terbesar seseorang untuk maju pilkada ini adalah soal “kehendak perubahan”. Motivasi ini terutama datang dari kalangan muda dan kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, dan buruh. Ada satu titik kejenuhan terhadap perilaku elite hari ini yang mendorong generasi muda dan kelompok rentan untuk terlibat dalam kontestasi ini.

Saya masih meyakini bahwa di tengah pesimisme atas kondisi bangsa dan daerah hari ini, masih ada jiwa-jiwa yang resah yang tetap memupuk optimisme perubahan yang dikehendaki. Meskipun pada sisi lain, ruang bagi kelompok yang mengusung motivasi perubahan ini masih terlalu sempit. Hal ini akibat oligarki dalam tubuh partai politik (parpol) masih sangat dominan. Mereka yang mengendalikan parpol adalah mereka yang memiliki relasi genealogis (garis keturunan) pemimpin atau pendiri partai dan yang memiliki modal finansial yang kuat.

Kedua, voluntarisme politik, terutama di kalangan kelas menengah. Keikutsertaannya sekadar untuk mencoba peruntungan. Saya lebih melihatnya sebagai sebuah petualangan belaka. Jadi, jatuhnya “nothing to lose” saja. Terpilih alhamdulillah, tidak terpilih juga bukan masalah. Yang lebih parah, mayoritas dari kelas menengah ini hanya dimobilisasi untuk sekadar melengkapi daftar caleg di setiap daerah pemilihan. Ini bisa dikonfirmasi dengan ketidaksiapan mereka melakukan pendaftaran di KPU.

Ketiga, mengamankan bisnis. Pengusaha banyak bertransformasi menjadi politikus. Tentu ada alasan mendasar di baliknya. Dugaan kuatnya adalah untuk mengamankan kepentingan bisnisnya. Logika politiknya sederhana. Dengan berada eksekutif lokal, kontrol terhadap kebijakan yang menguntungkan bisnisnya, akan lebih mudah dilakukan. Dalam hal penyusunan regulasi di tingkat lokal misalnya. Intervensi terhadap proses penyusunan norma dalam setiap peraturan daerah (perda) yang dibuat akan jauh lebih efektif dibanding jika mereka berada di luar. Pola lama yang digunakan dengan membangun sekutu politik bersama anggota DPRD bisa jadi dianggap justru lebih mahal dan tidak memberikan kepastian. Kepentingan bisnis, tentu tidak hanya datang dari pengusaha. Sebab, terdapat banyak wajah pelaku bisnis. Ada yang diam-diam membangun bisnis, ada yang join dengan bisnis tertentu, hingga para calo-calo yang suka memainkan pesta pengaturan kebijakan lalu lintas anggaran.

Keempat, soal prestise. Dalam struktur sosial masyarakat kita, budaya feodal yang mengagung-agungkan status sosial masih sangat kental. Lalu, salah satu “kasta” yang dianggap terhormat adalah jabatan Bupati atau Walikota. Ini tidak bisa dibantah. Tetapi, ada distorsi selama ini. Tidak banyakBupati atau Walikota  yang menyadari bahwa mereka sesungguhnya menerima mandat yang berat dari rakyat. Mereka dipilih untuk berjuang demi kepentingan rakyat. Diri pribadi mereka sesungguhnya telah dihibahkan 100 persen untuk kepentingan rakyat.

Kelima, daya tarik finansial. Pengaturan anggaran kabupaten dan kota yang diatas 1 Trilyun,  Ini tentu saja hal yang cukup menggiurkan, terutama mereka yang berburu rente. Mereka  memiliki kuasa dalam pembahasan lalu lintas anggaran daerah. Faktualnya, dengan mengacu ke beberapa kasus, lalu lintas anggaran melalui APBD ini juga dijadikan bancakan ekonomi. Modus umumnya, dibungkus melalui topeng dana aspirasi, permainan fee dari penentuan penerima bansos dan hibah, markup anggaran, hingga turut bermain langsung ke sejumlah proyek-proyek tertentu.

Faktor atau motivasi yang “ketiga”, “keempat”, dan “kelima” ini yang paling rentan dengan politik uang dalam politik elektoral ini. Demi prestise dan iming-iming gaji besar, akan merusak nalar berpikir kita. Mereka yang terdorong untuk bertarung di Pilkada nanti akibat tiga faktor tersebut bisa jadi akan menghalalkan segala cara. Terlebih jika mereka memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi atau finansial yang memadai.

Memang ada yang salah dengan arah politik kita hari ini. Ketika  mengumbar modal, mengedepankan kekuatan finansial, tentu ada yang salah dengan cara berpolitik kita. Ada yang menyiapkan satu truk jam dinding, mencetak ribuan kalender, dan beragam suvenir lainnya. Ini bukan pasar, bukan tempat berdagang.

Khitah politik sebagai alat memperjuangkan kepentingan rakyat mesti dikembalikan ke jalurnya. Rakyat mesti dididik dengan visi, misi, dan program yang mampu menjawab tuntutan kesejahteraan mereka. Bukan dengan jalan pintas berdasarkan modal finansial. Sebab, tidak akan pernah ada “pendidikan politik” jika modal finansial yang dikedepankan. Jadi, stop tipu-tipu rakyat dengan uang. Berkompetisilah dengan nalar dan pikiran.  (Raisul Haq)

 Editor: Baba Barry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.