Wajah Global dan Indonesia, Sketsa Politik Era Pandemi

0
55

Oknews.co.id – Jakarta, Dengan jumlah kasus Covid-19 yang dikonfirmasi sekitar 5,4 juta orang secara global, dengan lebih dari 300 ribu kematian, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), masalah kerja sama muncul di garis depan politik global.

Rektor Universitas Eropa Siprus, Kostas Gouliamos menjelaskan mengapa dunia tidak akan pernah sama secara politik dan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Dia memandang, ketika China pulih dan sejumlah besar negara-bangsa telah menerapkan penguncian geografis yang sangat ketat, lebih dari sepertiga populasi planet ini hidup dalam kondisi menjauhkan diri dan isolasi diri secara sosial.

 

Menurut Gouliamos, dalam kerangka kerja ini, dunia telah memasuki era ketidakpastian dan risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tingkat mikro-politik, sosial dan ekonomi, konsekuensi dari pandemi ini sangat besar.

“Pada tingkat makro-geopolitik, banyak dari perselisihan dan gesekan yang ada tidak akan hilang atau berkurang. Sebaliknya, Covid-19 akan mempercepat gesekan tersebut,” kata Gouliamos, melansir Sputnik.

Ia mengatakan, karena perluasan krisis secara holistik, masyarakat di Uni Eropa (UE) dan luar negeri akan menghadapi kelahiran kembali bentuk nasionalisme lama dan baru yang akan membahas masalah apakah aparatur negara saat ini perlu lebih berorientasi regional-nasional atau tidak, seperti yang disiratkan oleh globalisasi.

Menurutnya, lebih banyak multinasionalis yang puas dengan parameter supranasionalisasi negara-bangsa yang tidak merata. Dalam kasus apa pun, jelasnya, krisis fundamentalisme neoliberal yang ada saat ini secara langsung berkaitan dengan kondisi pandemi saat ini.

“Selain itu, saya berpendapat bahwa krisis pandemi akan memperdalam krisis kapitalisme neoliberal, redistribusi kekayaan, kekuasaan dan hubungan kerja. Ini juga mempertanyakan peran negara dalam pasar dan ekonomi global. Negara-negara sudah berusaha memastikan keberlanjutan diri. Bagaimana kebijakan ekonomi bisa berubah di seluruh dunia dan bagaimana ini akan membentuk kembali kebijakan perdagangan,” paparnya.

“Eurocrisis membuktikan dan masih membuktikan bahwa kegagalan agenda Eropa neoliberal yang digerakkan oleh elit perusahaan transnasional. Negara-bangsa, yang dibimbing oleh tujuan-tujuan elit itu, gagal mempercayai dan memahami satu sama lain dengan dampak yang mendalam bagi warga negara,” sambungnya.

Selain itu, menurut Gouliamos, dengan memperkuat praktik-praktik neoliberal dari tata kelola sosial-ekonomi serta kebijakan perdagangan yang muncul pada 1990-an dan 2000-an, negara-negara mendekonstruksi jaringan lembaga sosial mereka yang memainkan peran penting dalam perlindungan dan promosi ekonomi dan kesejahteraan sosial warganya.

“Dalam keadaan ini, sangat penting untuk mengubah model pembangunan neoliberal yang ada. Untuk melakukannya, kita harus mengembangkan model agonis demokrasi yang antara lain, akan menentukan penghancuran kesenjangan atau ketidaksetaraan dan munculnya keseimbangan perdagangan. Kita harus menciptakan dan menindaklanjuti aparatur demokrasi baru yang didasarkan pada kebiasaan, etos, dan tanggung jawab yang demokratis,” tandasnya

Seperti jatuhnya Tembok Berlin atau runtuhnya firma perbankan Lehman Brothers, pandemi COVID-19 adalah peristiwa yang menghancurkan dunia. Konsekuensinya yang berjangkauan luas baru bisa kita bayangkan saat ini. Sama seperti penyakit akibat virus corona baru itu telah menghancurkan kehidupan, mengganggu pasar, serta mengungkapkan kompetensi atau ketiadaan pemerintah, wabah kali ini akan menyebabkan perubahan permanen dalam kekuatan politik dan ekonomi dengan cara yang tak terduga.

Untuk membantu kita memahami pergeseran dunia saat krisis ini terjadi, 12 pemikir terkemuka dari seluruh dunia di Foreign Policy berikut ini menyajikan prediksi mereka akan tatanan global setelah berlalunya pandemi.

LEBIH SEDIKIT KETERBUKAAN, KESEJAHTERAAN, DAN KEBEBASAN

Pandemi COVID-19 akan memperkuat negara dan memperkuat nasionalisme. Pemerintah dari semua jenis spektrum politik akan mengadopsi langkah-langkah darurat untuk mengelola krisis. Banyak negara yang bisa jadi enggan melepaskan kekuatan baru ini ketika krisis kesehatan berakhir.

Menurut analisis Stephen M. Walt dari Foreign Policy, pandemi COVID-19 juga akan mempercepat pergeseran kekuasaan dan pengaruh dari Barat ke Timur. Korea Selatan dan Singapura telah memberikan tanggapan terbaik, sementara China telah bereaksi dengan baik setelah sempat menunjukkan kesalahan awal. Respons di Eropa dan Amerika Serikat cenderung lambat dan serampangan, yang lebih lanjut menodai reputasi Barat.

Apa yang tidak akan berubah adalah sifat politik dunia yang pada dasarnya saling bertentangan. Wabah-wabah penyakit sebelumnya, termasuk epidemi flu Spanyol selama 1918-1919, tidak mengakhiri persaingan negara-negara kekuatan besar atau mengantar era baru kerja sama global.

Demikian juga dengan COVID-19. Kita akan menyaksikan kemunduran lebih jauh dari hiperglobalisasi, ketika warga negara menuntut pemerintah nasional untuk melindungi mereka serta ketika negara dan perusahaan berusaha mengurangi kerentanan di masa depan.

Singkatnya, pandemi COVID-19 akan menciptakan dunia yang kurang terbuka, kurang sejahtera, dan kurang bebas. Kombinasi dari virus mematikan, perencanaan yang tidak memadai, dan kepemimpinan yang tidak kompeten telah menempatkan umat manusia pada jalan baru yang mengkhawatirkan.

AKHIR DARI GLOBALISASI YANG KITA KENAL

Pandemi COVID-19 bisa menjadi penghambat globalisasi ekonomi. Kekuatan ekonomi dan militer China yang berkembang telah memprovokasi tekad bipartisan di Amerika Serikat untuk memisahkan China dari teknologi tinggi dan kekayaan intelektual yang bersumber dari AS dan mencoba untuk memaksa negara-negara sekutu untuk mengikuti langkah tersebut. Meningkatnya tekanan publik dan politik untuk memenuhi target pengurangan emisi karbon telah mempertanyakan ketergantungan banyak perusahaan pada rantai pasokan jarak jauh. Sekarang, pandemi COVID-19 memaksa pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk memperkuat kapasitas mereka untuk mengatasi periode isolasi ekonomi yang berkepanjangan.

Menurut analisis Robin Niblett dari Foreign Policy, tampaknya sangat tidak mungkin dalam konteks ini dunia akan kembali ke gagasan globalisasi yang saling menguntungkan yang mendefinisikan awal abad ke-21. Tanpa insentif untuk melindungi keuntungan bersama dari integrasi ekonomi global, arsitektur tata kelola ekonomi global yang didirikan pada abad ke-20 dengan cepat akan berhenti berkembang. Kemudian akan dibutuhkan disiplin diri yang besar bagi para pemimpin politik untuk mempertahankan kerja sama internasional dan tidak mengalami kemunduran ke kompetisi geopolitik yang terbuka.

Dengan membuktikan kepada warga negara mereka dapat mengelola krisis COVID-19, para pemimpin akan menyediakan modal politik bagi diri mereka. Namun, pemerintah negara-negara yang gagal akan merasa sulit untuk menahan godaan menyalahkan pihak lain atas kegagalan mereka.

GLOBALISASI YANG LEBIH BERPUSAT PADA CHINA

Pandemi COVID-19 tidak akan secara fundamental mengubah arah ekonomi global. Itu hanya akan mempercepat perubahan yang telah dimulai sejak beberapa saat: perpindahan dari globalisasi Amerika-sentris ke globalisasi yang lebih China-sentris.

Mengapa tren ini akan berlanjut? Menurut analisis Kishore Mahbubani dari Foreign Policy, rakyat Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaan pada globalisasi dan perdagangan internasional. Perjanjian perdagangan bebas adalah racun, dengan atau tanpa Presiden AS Donald Trump.

Sebaliknya, China tidak kehilangan kepercayaan. Mengapa tidak? Ada alasan historis yang lebih dalam. Para pemimpin China sekarang tahu betul, abad penghinaan China sejak 1842 hingga 1949 adalah hasil dari sikap China sendiri yang cepat puas dan upaya sia-sia oleh para pemimpinnya untuk memutuskan negara itu dari dunia. Sebaliknya, beberapa dekade terakhir kebangkitan ekonomi China adalah hasil dari keterlibatan global. Orang-orang China juga mengalami ledakan kepercayaan diri kultural. Mereka percaya mereka bisa bersaing di mana saja.

Akibatnya, dalam buku baru Mahbubani yang bertajuk Has China Won?, Amerika Serikat memiliki dua pilihan. Jika tujuan utamanya adalah mempertahankan keunggulan global, AS harus terlibat dalam kontes geopolitik zero sum dengan China secara politik dan ekonomi. Namun, jika tujuan Amerika Serikat adalah meningkatkan kesejahteraan rakyatnya yang kondisi sosialnya memburuk, AS harus bekerja sama dengan China.

Penasihat yang bijak akan menyarankan kerja sama sebagai pilihan yang lebih baik. Namun, penasihat yang lebih bijak mungkin tidak akan menang di tengah iklim politik AS yang beracun terhadap China.

DEMOKRASI AKAN KELUAR DARI CANGKANGNYA

Dalam jangka pendek, krisis kesehatan kali ini akan memberi bahan bakar bagi semua pihak dari berbagai kubu dalam debat strategi besar Barat. Kaum nasionalis dan anti-globalis, tokoh agresif dalam menyikapi China, dan bahkan internasionalis liberal akan melihat bukti baru untuk urgensi pandangan mereka. Mengingat kerusakan ekonomi dan keruntuhan sosial yang sedang berlangsung, sulit untuk melihat apa pun selain penguatan gerakan menuju nasionalisme, persaingan negara-negara kekuatan besar, keterlepasan strategis, dan sejenisnya.

Namun, seperti pada 1930-an dan 1940-an, mungkin ada juga arus yang lebih lambat berkembang, semacam internasionalisme keras kepala yang mirip dengan yang mulai diartikulasikan mantan Presiden AS Franklin D. Roosevelt dan beberapa negarawan lain sebelum dan selama perang. Runtuhnya ekonomi dunia selama 1930-an menunjukkan betapa terhubungnya masyarakat modern dan betapa rapuhnya mereka dengan apa yang disebut FDR sebagai penularan.

Menurut analisis G. John Ikenberry dari Foreign Policy, Amerika Serikat tidak begitu terancam oleh kekuatan-kekuatan besar lainnya daripada oleh kekuatan-kekuatan yang dalam dari modernitas. Apa yang diwujudkan FDR dan internasionalis lainnya adalah tatanan pasca-perang yang akan membangun kembali sistem terbuka dengan bentuk-bentuk perlindungan dan kapasitas baru untuk mengelola saling ketergantungan. Amerika tidak bisa hanya bersembunyi di dalam perbatasannya, tetapi harus beroperasi dalam tatanan pasca-perang terbuka yang diperlukan dalam pembangunan infrastruktur global kerja sama multilateral.

Dengan demikian, Amerika Serikat dan negara-negara demokrasi Barat lainnya dapat melakukan perjalanan melalui rangkaian reaksi yang sama yang didorong oleh rasa kerentanan. Respons mereka mungkin lebih nasionalis pada awalnya. Namun, dalam jangka panjang, negara-negara demokrasi akan keluar dari cangkang mereka serta menemukan jenis internasionalisme pragmatis dan protektif yang baru.

LEBIH SEDIKIT KEUNTUNGAN, TETAPI LEBIH BANYAK STABILITAS

Pandemi COVID-19 telah merusak prinsip dasar manufaktur global. Perusahaan-perusahaan sekarang akan memikirkan kembali dan menyusutkan rantai pasokan multitahap dan multinegara yang mendominasi produksi saat ini.

Rantai pasokan global sudah mulai mengalami hambatan secara ekonomi karena kenaikan biaya tenaga kerja China, perang dagang Presiden AS Donald Trump, serta kemajuan dalam bidang robotika, otomatisasi, pencetakan 3D, dan secara politis, karena kehilangan lapangan pekerjaan yang nyata dan yang dirasakan, terutama dalam ekonomi yang matang.

Wabah COVID-19 kini telah memutus banyak jalinan hubungan tersebut: Penutupan pabrik di daerah-daerah yang tertimpa bencana telah membuat pabrik lain sekaligus rumah sakit, apotek, supermarket, dan toko ritel kehilangan persediaan dan produk.

Di sisi lain pandemi, menurut analisis Shannon K. O’Neil dari Foreign Policy, lebih banyak perusahaan akan menuntut untuk mengetahui lebih banyak tentang dari mana pasokan mereka berasal dan akan menukar efisiensi demi redundansi. Pemerintah negara-negara di dunia akan melakukan intervensi juga, memaksa apa yang mereka anggap industri strategis agar memiliki rencana cadangan dan cadangan pasokan domestik. Profitabilitas akan turun, tetapi stabilitas pasokan akan meningkat.

PANDEMI COVID-19 DAPAT MENGHASILKAN TUJUAN BERGUNA

Situasi wabah masih awal, tetapi tiga hal telah tampak jelas. Pertama, pandemi COVID-19 akan mengubah politik Amerika Serikat, di dalam negara-negara bagian maupun di antaranya. Masyarakat bahkan para libertarian telah berpaling kepada kekuatan pemerintah. Keberhasilan relatif pemerintah dalam mengatasi pandemi dan dampak ekonominya akan memperburuk atau mengurangi masalah keamanan dan polarisasi baru-baru ini dalam masyarakat. Bagaimanapun, pemerintah telah kembali memegang posisi unggul.

Pengalaman sejauh ini menunjukkan para pemimpin otoriter atau populis tidak lebih baik daripada satu sama lain dalam menangani pandemi COVID-19. Negara-negara yang merespons awal dan berhasil, seperti Korea Selatan dan Taiwan adalah negara demokrasi, bukan yang dikuasai oleh pemimpin populis atau otoriter.

Kedua, situasi ini bukanlah akhir dari dunia yang saling terhubung. Pandemi COVID-19 sendiri adalah bukti saling ketergantungan umat manusia di seluruh dunia. Namun, di semua pemerintahan, sudah ada pergeseran arah ke dalam, pencarian otonomi, serta kendali akan nasib sendiri. Kita saat ini menuju dunia yang lebih miskin, lebih kejam, dan lebih kecil.

Ketiga, terdapat tanda-tanda harapan dan akal sehat. India mengambil inisiatif untuk mengadakan konferensi video antara semua pemimpin Asia Selatan untuk menyusun tanggapan regional bersama terhadap ancaman wabah. Jika pandemi mengejutkan kita untuk mengakui kepentingan nyata dalam bekerja sama secara multilateral tentang isu-isu global besar yang kita hadapi, Shivshankar Menon dari Foreign Policy menyimpulkan, pandemi COVID-19 pada akhirnya akan menghasilkan manfaat yang tak terduga.

KEKUATAN AMERIKA AKAN MEMBUTUHKAN STRATEGI BARU

Pada 2017, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan strategi keamanan nasional baru yang berfokus pada kompetisi negara-negara kekuatan besar. Pandemi COVID-19 menunjukkan strategi ini tidak memadai. Bahkan jika Amerika menang sebagai kekuatan besar, AS tidak dapat melindungi keamanannya dengan bertindak sendiri.

Sebagaimana Richard Danzig meringkas masalah ini pada 2018: “Teknologi abad kedua puluh satu bersifat global, tidak hanya dalam distribusi mereka, tetapi juga dalam konsekuensinya. Patogen, sistem Kecerdasan Buatan, virus komputer, dan radiasi yang dapat dilepaskan orang lain secara tidak sengaja bisa menjadi masalah kita, sama halnya seperti masalah mereka. Sistem pelaporan yang disepakati, kontrol bersama, rencana kontingensi, norma, dan perjanjian bersama harus dikejar sebagai cara memoderasi berbagai risiko kita bersama.”

Dalam menangani ancaman transnasional seperti COVID-19 dan perubahan iklim, menurut analisis Joseph S. Nye, Jr. dari Foreign Policy, tidak cukup hanya dengan memikirkan kekuatan Amerika atas negara lain. Kunci kesuksesan juga terletak pada belajar mengenai pentingnya kekuasaan dengan pihak lain.

Setiap negara mengutamakan kepentingan nasionalnya. Pertanyaan pentingnya adalah seberapa luas atau sempitnya kepentingan ini didefinisikan. Pandemi COVID-19 menunjukkan Amerika Serikat telah gagal menyesuaikan strategi dengan dunia baru ini.

SEJARAH COVID-19 AKAN DITULIS OLEH PARA PEMENANG

Seperti biasa, sejarah akan ditulis oleh “pemenang”, dalam hal ini ialah pemenang krisis COVID-19. Setiap bangsa dan semakin besar kemungkinan setiap individu mengalami ketegangan sosial dari wabah penyakit kali ini dengan cara baru dan dahsyat. Tidak dapat dihindari, negara-negara yang bertahan, berdasarkan sistem politik dan ekonomi mereka yang unik mau pun dari sudut pandang kesehatan masyarakat, akan mengklaim keberhasilan atas negara-negara yang mengalami hasil yang berbeda dan lebih menghancurkan.

Bagi sebagian pihak, hal ini akan muncul sebagai kemenangan besar dan pasti bagi demokrasi, multilateralisme, dan perawatan kesehatan universal. Bagi pihak lain, kemenangan ini akan menunjukkan manfaat yang jelas dari pemerintahan otoriter yang tegas dan ketat.

Bagaimanapun, menurut analisis John Allen dari Foreign Policy, krisis kesehatan ini akan mengubah struktur kekuatan internasional dengan cara yang tak terbayangkan. Pandemi COVID-19 akan terus menekan aktivitas ekonomi dan meningkatkan ketegangan antar negara. Dalam jangka panjang, pandemi ini kemungkinan secara signifikan akan mengurangi kapasitas produktif ekonomi global, terutama jika banyak bisnis tutup dan orang-orang melepaskan diri dari tenaga kerja.

Risiko dislokasi ini sangat besar bagi negara-negara berkembang dan negara-negara lain dengan sebagian besar pekerja yang rentan secara ekonomi. Sistem internasional pada gilirannya akan mendapat tekanan besar, yang mengakibatkan ketidakstabilan dan konflik yang meluas di dalam negeri dan antar negara.

TAHAP BARU KAPITALISME GLOBAL

Guncangan mendasar terhadap sistem keuangan dan ekonomi dunia adalah pengakuan rantai pasokan global dan jaringan distribusi sangat rentan terhadap gangguan. Pandemi COVID-19 oleh karena itu tidak hanya akan memiliki efek ekonomi yang bertahan lama, tetapi menyebabkan perubahan yang lebih mendasar.

Globalisasi memungkinkan perusahaan untuk keluar dari pabrik di seluruh dunia dan mengirimkan produk ke pasar dengan tepat waktu dan melampaui biaya pergudangan. Persediaan yang terpaksa disimpan di rak selama lebih dari beberapa hari dianggap sebagai kegagalan pasar. Pasokan harus bersumber dan dikirim pada tingkat global yang diatur dengan cermat. Pandemi COVID-19 telah membuktikan, patogen tidak hanya dapat menginfeksi manusia tetapi juga meracuni seluruh sistem yang biasanya berjalan dengan mengandalkan ketepatan waktu.

Mengingat skala kerugian pasar keuangan yang telah dialami dunia sejak Februari 2020, menurut analisis Laurie Garrett dari Foreign Policy, perusahaan-perusahaan kemungkinan akan keluar dari pandemi ini dengan merasa malu tentang model ketepatan waktu dan tentang produksi yang tersebar secara global. Hasilnya bisa menjadi tahap baru dramatis dalam kapitalisme global, di mana rantai pasokan dibawa lebih dekat ke lokasi perusahaan di dalam negeri dan dipenuhi redudansi demi melindungi diri dari kemungkinan gangguan di masa depan. Hal itu mungkin akan memotong keuntungan jangka pendek perusahaan, tetapi membuat seluruh sistem menjadi lebih tangguh.

LEBIH BANYAK NEGARA GAGAL

Krisis kesehatan kali ini setidaknya selama beberapa tahun akan menyebabkan sebagian besar pemerintah negara-negara di dunia beralih ke dalam negeri, berfokus pada apa yang terjadi di dalam perbatasan mereka daripada pada apa yang terjadi di luar negeri.

Richard N. Haass dari Foreign Policy mengantisipasi langkah-langkah yang lebih besar menuju swasembada selektif (dan, sebagai akibatnya, keterlepasan dari satu sama lain) mengingat kerentanan rantai pasokan, bahkan oposisi yang lebih besar terhadap imigrasi skala besar, dan berkurangnya kemauan atau komitmen untuk mengatasi masalah regional atau global, termasuk perubahan iklim. Hal itu terjadi mengingat kebutuhan yang dirasakan untuk mendedikasikan sumber daya untuk membangun kembali di dalam negeri dan menangani konsekuensi ekonomi dari krisis.

Banyak negara mungkin akan mengalami kesulitan untuk pulih dari krisis, dengan kelemahan negara dan negara-negara gagal menjadi fitur yang lebih umum di dunia. Krisis kesehatan kali ini kemungkinan akan berkontribusi pada kemunduran hubungan China-Amerika Serikat yang tengah berlangsung dan melemahnya integrasi Eropa. Di sisi positifnya, kita akan menyaksikan sedikit penguatan tata kelola kesehatan publik global. Namun, secara keseluruhan, krisis yang berakar pada globalisasi akan melemahkan, alih-alih meningkatkan kemauan dan kemampuan dunia untuk menghadapinya.

AMERIKA SERIKAT GAGAL DALAM UJIAN KEPEMIMPINAN

Amerika Serikat tidak akan lagi dipandang sebagai pemimpin internasional karena fokus kepentingan pemerintahnya yang sempit dan ketidakmampuan yang membingungkan. Efek global dari pandemi COVID-19 bisa sangat dilemahkan dengan meminta organisasi internasional memberikan informasi lebih banyak dan lebih awal, yang akan memberi pemerintah negara-negara di dunia cukup waktu untuk menyiapkan diri dan mengarahkan sumber daya ke aspek yang paling membutuhkan.

Semua ini seharusnya bisa diorganisasikan Amerika Serikat, menunjukkan bahwa meskipun ini adalah kepentingan pribadi, krisis ini bukan semata-mata kepentingan pribadi. Menurut analisis Kori Schake dari Foreign Policy, AS telah gagal dalam ujian kepemimpinan dan akibatnya situasi dunia menjadi lebih buruk.

KEKUATAN SEMANGAT DAN KETAHANAN MANUSIA DI SETIAP NEGARA

Pandemi COVID-19 adalah krisis global terbesar abad ini. Kedalaman dan skalanya sangat besar. Krisis kesehatan masyarakat ini mengancam masing-masing dari 7,8 miliar orang di Bumi. Krisis keuangan dan ekonomi akibat wabah virus corona baru dapat melebihi dampak Resesi Hebat 2008-2009. Setiap krisis saja dapat memberikan kejutan seismik yang secara permanen mengubah sistem internasional dan keseimbangan kekuasaan seperti yang kita ketahui selama ini.

Sampai saat ini, kolaborasi internasional masih sangat kurang. Jika Amerika Serikat dan China, negara-negara paling kuat di dunia, tidak dapat mengesampingkan perang retorika mereka yang bertanggung jawab atas krisis dan memimpin dengan lebih efektif, menurut analisis Nicholas Burns dari Foreign Policy, kredibilitas kedua negara dapat berkurang secara signifikan.

Jika Uni Eropa tidak dapat memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran kepada 500 juta warganya, pemerintah negara-negara UE mungkin akan mengambil kembali kekuasaan lebih dari Brussels di masa depan.

Di Amerika Serikat, yang paling dipertaruhkan adalah kemampuan pemerintah federal untuk melakukan langkah-langkah efektif dalam membendung krisis.

Namun, di setiap negara, ada banyak contoh kekuatan semangat, mulai dari dokter, perawat, pemimpin politik, dan warga negara biasa yang menunjukkan ketahanan, efektivitas, dan kepemimpinan. Hal itu memberikan harapan, umat manusia di seluruh dunia dapat menang dalam menanggapi tantangan luar biasa pandemi COVID-19 kali ini.

 

PETA POLITIK INDONESIA

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tetap bersikeras bahwa pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Seperti kita ketahui bersama, awalnya Pilkada 2020 akan diselenggarakan pada 23 September untuk memilih sembilan gubenur, 224 bupati, dan 37 wali kota secara serentak. Sebelum Indonesia terkena pandemi COVID-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan serangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Namun, akibat pandemi Covid-19 ini, KPU akhirnya mengeluarkan surat keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 yang antara lain mengatur penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020, di antaranya pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan pelaksanaan  pencocokan dan penelitian, serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Penundaan beberapa tahapan Pilkada di atas dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Dampak positif misalnya, penundaan ini memberikan ruang bagi calon independen untuk menyiapkan persyaratan dukungan sebagai calon perseorangan. Partai politik juga bisa relatif mengalami relaksasi dalam melakukan proses rekrutmen calon kepala daerah.

Masalahnya, dampak positif itu tidak terlalu signifikan mengingat tenggat waktu perubahan jadwal penyelenggaraan hanya bergeser tiga bulan, dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Perubahan jadwal ini dianggap dipaksakan mengingat kenaikan jumlah kasus positif COVID-19 belum melandai dan usai.

Apalagi, hingga hari ini belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Kesan adanya paksaan atas keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 memang kelihatan.

Meskipun pada Perppu tersebut terdapat pasal yang mengatur bahwa Pilkada 2020 dapat ditunda apabila situasi tidak memungkinkan, pasal ini justru dianggap sebagai sesuatu yang tidak pasti. Apalagi, Perppu tersebut juga tidak mengatur persoalan anggaran dan apakah Perppu ini juga dapat menjadi dasar hukum bagi KPU untuk melakukan diskresi dalam menilai situasi pandemi Covid-19 di suatu wilayah dapat dianggap mengganggu penyelenggaraan Pilkada.

Pertanyaannya, apakah KPU memiliki kewenangan tersebut ataukah kewenangan itu ada pada instansi lain, misalnya Kementerian Kesehatan, sebagaimana yang berlaku pada UU tentang Kesehatan?

Kelonggaran pengaturan pada Perppu di atas bisa dianggap hal yang biasa, tetapi justru bisa menimbulkan persoalan baru. Persoalan itu bukan hanya soal ketidakpastian bagi penyelenggara karena tingkat kemungkinan penyelenggaraan Pilkada 2020 dibayang-bayangi oleh situasi pandemi COVID-19 yang waktunya tidak menentu, melainkan juga besarnya kemungkinan KPU akan kesulitan membuat aturan yang bisa menetapkan situasi sebuah wilayah atau status kesehatan suatu daerah.

Kampanye Saat “New Normal

Dalam situasi yang “carut marut” seperti saat ini, perihal kampanye bagi calon atau peserta pilkada justru tidak mudah. Waktu yang sulit dan situasi, tidak memungkinkan bagi calon untuk mengumpulkan massa.

Padahal, kampanye dalam proses elektoral di Indonesia identik dengan pengumpulan massa. Hal ini agak berbeda dengan yang saat ini digembar-gemborkan Pemerintah untuk mengikuti pola “New Normal” yang mana dilarang untuk mengumpulkan massa untuk berkumpul di suatu tempat.

Apakah KPU bisa menabrak aturan PSBB apabila suatu daerah yang menyelenggarakan Pilkada ternyata situasi pandemi belum usai? Tidak ada aturan yang menjelaskan hal ini, dan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 juga tidak menyinggungnya.

Sementara, dalam praktik pemilu dan/atau pilkada, diskresi yang dilakukan oleh KPU akan memunculkan perdebatan karena KPU bisa dianggap melampui batas kewenangannya dalam mengambil keputusan.

Siapa yang diuntungkan dalam situasi hari ini? Jawabannya adalah para politisi yang menggunakan media sosial secara serius – bukan membuat media sosial seperti majalah dinding (madding) yang berisi ucapan-ucapan selamat hari raya besar dan tidak dikelola secara serius.

Penggunaan aplikasi teknologi di dunia maya akan menggantikan metode kuno kampanye tatap muka dengan kerumunan massa dalam jumlah besar. Calon kepala daerah harus mulai terbiasa dengan cara ini. Pandemi COVID-19 ini bisa dijadikan sebagai momentum kebangkitan kampanye narasi yang dipenuhi dengan ide dan gagasan yang dibahas secara santai dan nyaman.

Para calon perlu mempersiapkan diri untuk melakukan inovasi kampanye digital. Orientasi calon yang masih terlalu meyakini kampanye dengan cara tradisional melalui pengumpulan massa, perlu ditinggalkan. Demikian pula cara berpikirjalan pintas, karena proses elektoral kita di era reformasi, baik pemilu maupun Pilkada masih kurang mengeksplorasi narasi calon sebagai kekuatan untuk menarik massa.

Konsekuensinya, para calon harus menjual gagasan atau ide. Ada pertarungan ide-ide besar yang harus ditawarkan kepada para pemilih. Tidak lagi kampanye model bantuan sosial (bansos) dengan bagi-bagi uang dan sembako, yang hingga kini menimbulkan polemik apakah termasuk pelanggaran atau tidak bila bansos ditempeli dengan foto petahana yang menjadi calon.

Berubahnya Peta Politik?

Politisi yang paling diuntungkan di situasi pandemi hari ini salah satunya Faldo Maldini (Ketua DPW PSI Sumatera Barat) yang berniat bertarung di kampung halamannya, Sumatera Barat, meskipun ia kemarin sempat “dicemooh” karena gagal bertarung perihal umur. Namun, lain ceritanya hari ini, bila Pilkada diundur tentu Faldo bisa maju sebagai penantang di Pemilihan Gubernur Sumatera Barat.

Berbekal nama di media sosial yang dimilikinya, Faldo melakukan inovasi berupa live Instagram selama 30 hari berturut-turut dengan berbagai pakar dan diikuti oleh banyak politisi lain. Bahkan, ia sempat melakukan live dengan Sandiaga Salahuddin Uno (Politisi Gerindra) – salah satu tokoh yang digadang-gadang dapat menjadi calon presiden (capres) potensial dalam Pilpres 2024 nanti.

Politisi lain yang bisa kita lihat berhasil ketika pandemi ini, yaitu Sigit Purnomo Said. Ia menggaet beberapa musisi dari Palu untuk melakukan kolaborasi sebuah lagu yang berjudul “Menangis Lagi” yang saat ini sedang ramai di platformYoutube. Hal yang bisa dilakukan mereka berdua tentu membingungkan pemilih milenial dan non-partisan untuk menentukan pilihan mereka.

Di saat beberapa Kepala Daerah dihajar oleh masyarakat karena tidak siap menghadapi Covid-19, mulai dari banyaknya yang tidak mendapatkan bantuan, perencanan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan banyak keluhan masyarakat lainnya, politisi-politisi tersebut diibaratkan “oase di tengah gurun pasir” yang memberikan masyarakat secercah harapan ada orang yang sangat peduli dengan mereka.

Politisi-politisi ini masih berusia muda dan mendapatkan popularitas media sosial yang sangat besar tentu bisa menjadi hambatan bagi lawan-lawan mereka. Umur tidak berpengaruh tetapi pengalam berbicara dalam pengelolaan media sosial.Sekarang mereka harus tahu langkah selanjutnya untuk bisa terus memenangkan hati rakyat dan Pilkada tentunya.

 

Matinya Proses Kaderisasi

Tentu saja, secara internal semua partai berbicara dan melaksanakan berbagai program yang diniatkan sebagai kaderisasi. Hanya, pada umumnya, tujuan kaderisasi tak lebih jauh dari berbagai upaya mendulang suara sebanyak-banyaknya. Kaderisasi lebih pada sasaran rekrutmen politik.

Kaderisasi yang betul-betul dimaksudkan sebagai suatu proses pendidikan politik yang sistematis dengan tujuan jangka panjang relatif sangat jarang. Dari berita media massa, kita tahu pada umumnya bentuk program kaderisasi lebih banyak berupa seminar, lokakarya, atau kegiatan kepartaian jangka pendek lainnya. Risiko partai massa atau catch-all ialah fenomena keanggotaan yang mengambang (floating) dalam jumlah yang tinggi. Para pemilik suara dalam pemilu tak akan berat hati berpindah pilihan, dari satu partai ke partai lain. Mereka tidak memiliki identitas kepartaian yang melekat, yang ditandai dengan loyalitas dan militansi. Keberhasilan sebuah parpol meraih suara lantaran sangat tergantung pada insentif ekstrinsik terhadap pemilih. Secara sederhana, dalam beberapa kali pemilu terakhir, terutama 2014 dan 2019, salah satu bentuk insentif yang paling populer sekaligus merusak akal sehat kita serta kesehatan berpolitik ialah uang dan sejenisnya.

Di samping insentif ekstrinsik yang bersifat materialistis ini tentu saja terdapat insentif-insentif programatik. Kita bisa sebut platform partai atau kandidat, janji-janji program atau gagasan-gagasan yang berorientasi kemaslahatan publik. Dalam masa kampanye pemilu, sebagai contoh, hal-hal ini biasanya dijajakan dalam rapat umum dan bentuk-bentuk sosialisasi lainnya. Insentif lain yang juga sangat menentukan ialah faktor ketokohan dan incumbency.

Dalam pengalaman Partai NasDem, ketika keterikatan pemilih dengan partai lemah, keterpilihan para kandidat dalam pemilihan legislatif ataupun eksekutif amat bergantung pada modal personal dan sosial mereka. Tokoh-tokoh karismatik yang memiliki jaringan atau mesin politik yang efektif akan menjadi kandidat yang paling mungkin terpilih atau menjadi patron politik yang potensial dalam pemenangan pemilu. Walaupun sangat decisive, demi sebuah perpolitikan yang sehat, insentif-insentif ekstrinsik ini semestinya tetap diposisikan sebagai insentif dan tidak sampai menjadi faktor penentu kemenangan selama-lamanya. Artinya, parpol yang ingin keluar dari pusaran massa mengambang harus menerapkan strategi lain yang lebih sistematis, terukur, dan bisa jadi lebih murah.

Pendidikan politik yang efektif Secara psikologis, kebalikan dari insentif ekstrinsik ialah insentif atau motivasi intrinsik. Secara teoritis, insentif ini berupa dorongan atau kehendak untuk bersikap dan bertindak dari dalam diri sendiri atau batiniah. Di sini ada kehendak atau pilihan bebas sebagai lawan dari ‘paksaan’ dari faktor luar diri atau insentif ekstrinsik. Dalam khazanah politik, salah satu cara membangun motivasi intrinsik dalam berpartai ialah kaderisasi atau pendidikan politik yang efektif. Kaderisasi di sini juga tidak semata-mata terbatas pada arti regenerasi. Melampaui aspek usia atau jenjang struktural, kaderisasi bertujuan utama untuk memfasilitasi bertumbuhnya loyalitas dan militansi anggota partai. Berpikir secara formalistik, kita bisa menyebut gagasan-gagasan, seperti sekolah kader, akademi partai, kaderisasi berjenjang, pendidikan politik kader, dan sebagainya.

 

Demikian juga seperti yang dilakukan beberapa parpol di Indonesia saat ini, terdapat berbagai bentuk pendidikan kader yang bersifat terpusat. Berdasarkan pengalaman Partai NasDem, terutama setelah pendirian Akademi Bela Negara (ABN) sejak 2017, kaderisasi atau pendidikan kader secara formal dan terpusat cukup efektif. Saat ini terdapat ratusan kader muda alumni pendidikan kader formal yang membantu menggerakkan mesin partai di 34 provinsi dan 514 kabupaten di seluruh Indonesia. Hanya, penyelenggaraan pendidikan semacam ini hanyalah satu terobosan, musiman, dan tentu saja berbiaya mahal. Bagi Partai NasDem sendiri, jika hendak melakukan kaderisasi yang lebih masif, sistematis, dan terukur, diperlukan alternatif dalam bentuk lain.

 

Dalam khazanah perpolitikan RI, sebenarnya terdapat beberapa contoh kaderisasi swadaya yang pernah dilakukan beberapa parpol maupun organisasi pergerakan, baik sebelum maupun sesudah periode kemerdekaan. Dengan segala keterbatasan materil, partai maupun organisasi itu mampu membangun lini masa yang setia dan militan. Pertama-tama, partai-partai yang pernah berhasil melakukan kaderisasi memiliki ideologi yang jelas dan kuat. Partai-partai yang berhaluan nasionalis-sosialis atau bahkan komunis mengusung dan memperjuangkan gagasan-gagasan yang dibangun berdasarkan situasi materil masyarakat Indonesia.

Kita bisa melihat pada apa yang dilakukan PKI, Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru), dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Sementara itu, partai-partai yang berhaluan agamis memanfaatkan simbol-simbol keagamaan yang melekat pada kesadaran individual dan kolektif masyarakat. Meskipun lebih dianggap sebagai partai atau pergerakan berbasis massa, Sarekat Islam (SI) dan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) menggunakan pendekatan ideologis keagamaan. Di era 1920-1960-an, PKI, contoh partai yang berhasil melakukan kaderisasi dengan memaksimalkan basis ideologis.

Menjadikan ‘perjuangan kelas’ sebagai simbol pergerakan merebut kekuasaan sebagai tujuan politik. Tugas utama partai, tulis Bung Hatta, ialah mendidik rakyat. Dalam Daulat Rakjat, 20 September 1932, beliau menulis “dengan agitasi mudah membangkitkan kegembiraan orang banyak, tetapi tidak membentuk pikiran orang.” Dalam sejarah kita baca, para anggotanya sangat militan dan dalam perjalanan sejarah bangsa mereka menjadi tokoh-tokoh nasional maupun lokal yang hebat. Kedua, seiring pemanfaatan ideologi untuk membangun militansi, partai yang berhasil melakukan kaderisasi ialah yang berhasil memaksimalkan pembangunan jaringan. Dalam bahasa lebih klinis, kita mengenal istilah ‘membangun sel-sel’, ungkapan populer yang digunakan PKI. Persis seperti prinsip pembelahan sel dalam biologi, kader-kader militan partai mengembangbiakkan sel demi sel dengan tetap memelihara kadar militansi setiap sel. Saat ini, yang dimulai sejak era reformasi, PKS, yang sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK), ialah partai berbasis ideologi agama yang pada dasarnya juga menggunakan sistem sel. Hanya, partai ini menggunakan istilah atau sebutan-sebutan khas Islamis, seperti tarbiah (pendidikan), liqa (bertemu, berkumpul), dan seterusnya. Dalam perjalanan politiknya, di tengah berbagai tantangan yang menghadang–setidaknya dalam rentang Pemilu 2009, 2014, dan 2019–PKS berhasil bertahan melampaui ambang batas parlemen. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan lagi bahwa bagi partai yang ingin bertahan dalam peta politik RI, kaderisasi mutlak. Akan tetapi, di tengah zaman yang terus berubah ini, sistem kaderisasi partai yang simbolistik, seremonial, dan mahal tidak akan efektif. Demikian juga, jika belajar dari sejarah, kaderisasi mestilah berakar pada idea dan logos serta platform yang jelas dan menyentuh hajat hidup orang banyak. Jika tidak, Pemilu 2024 akan menjadi saksi sejarah kegagalan partai-partai lama dan menguatnya partai-partai baru

Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/277210-partai-politik-dan-kaderisasi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.